JBM.co.id, Denpasar – Penyampaian Penjelasan Dewan, Berkenaan dengan Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dibacakan oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bali, I Ketut Tama Tenaya,SS.,M.Si., Senin (29/3/21).

Dikatakannya, usulan ini, disampaikan, karena sejumlah pasal sudah tidak relevan lagi. Karenanya, memandang perlu ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha,”jelasnya.

“Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 Ayat (2) berbunyi; Dokumen lain yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik/nonelektronik,” bebernya.

“Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi; Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar secara tunai/nontunai dan lunas,” ungkap Tama Tenaya.

Lebih lanjut, dijelaskannya, ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 ayat (1) berbunyi; Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

“Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 ayat (1) berbunyi; Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar secara tunai/nontunai dan lunas. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 ayat (1) berbunyi; Struktur Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi penjualan bibit/benih ikan dan udang, penjualan bibit/benih tanaman, penjualan bibit atau benih ternak, penjualan air minum SPAM dan penjualan hasil pembuatan simpilisia, serbuk tanaman obat, dan bahan baku kosmetika herbal serta pembuatan ekstra bahan alam,”ungkapnya.

“Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 ayat (2) berbunyi; Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik/nonelektronik. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 ayat (1) berbunyi; Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar secara tunai/nontunai dan lunas. Ketentuan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 ayat (2) berbunyi; Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen elektronik/non-elektronik,”ungkapnya.

“Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 ayat (1) berbunyi; Retribusi pemakaian yang terutang harus dibayar secara tunai/non tunai dan lunas. Ketentuan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 ayat (3) berbunyi; Retribusi Jasa Usaha yang telah dipungut oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,”jelasnya.

“Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Provinsi Bali, Tahun 2019, Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sah sepanjang mengenai objek yang sama menurut Peraturan Daerah ini,”bebernya.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama, S.Sos.M.Si., dihadiri oleh Gubernur Bali, Dr. Ir. I Wayan Koster,MM., didampingi Wakil Gubernur Bali, Dr.Ir. Tjok.Oka Artha Ardhana Sukawati,M.Si. Acara ini, juga disaksikan segenap Pimpinan OPD Pemprov Bali dan anggota DPRD Bali, yang mengikuti secara offline dan online. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here