JBM.co.id, Karangasem – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karangasem menggelar seminar yang bertajuk Mewujudkan Good Governance di Kabupaten Karangasem, Senin (22/3/21).

Seminar dilaksanakan di Wantilan Nawa Satya Kantor Bupati Karangasem dengan menghadirkan pembicara utama (keynote speaker) Kepala Kejaksaan (Kajari) Karangasem Aji Kalbu Pribadi, SH.,MH.

Serta tiga narasumber yakni Bupati Karangasem I Gede Dana, S.Pd.,M.Si, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Dr. Drs. Sri Haryoso Suliyanto, M.Si.CSFA, dan Dekan Fakultas Hukum Unud Dr. Putu Gede Arya Sumarthayasa, SH.,M.Hum.

Dalam sambutannya sebagai keynote speaker Kajari Karangasem memaparkan tentang apa itu good governance, “tata kelola pemerintahan yang baik harus juga mengacu kepada beberapa karakteristik utama, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, reformasi sektor publik, ekonomi privat, penegakan hukum dan masyarakat sipil.

Dalam konteks seperti ini maka jelas secara teoritik, rule of law (penegakan hukum) menjadi faktor kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan”, paparnya.

Sebagai bagian dari ikhtiar penegakan hukum maka transparansi penting diterapkan. Pemerintah Daerah harus mampu menyelenggarakan prinsip transparansi yaitu salah satunya dengan membuka akses untuk transparansi anggaran, tidak birokratis dan tidak berbelit-belit.

“Kita tentunya sepakat bahwa korupsi akan menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dalam penggunaan sumberdaya nasional yang sangat terbatas.

Demikian pula bilamana kita salah mengelola sumberdaya maka sudah dapat dipastikan bahwa tujuan yang hendak dicapai akan sirna atau dengan kata lain ketidakefektifan”, imbuhnya.

Good Governance yang secara umum bertujuan untuk membantu terselenggara dan tercapainya tujuan nasional merupakan salah satu fondasi dasar yang harus segera diterapkan. “Haruslah diyakini bahwa penerapan good governance akan dapat membantu upaya-upaya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi maupun nepotisme.

Merujuk kepada good governance, seyogyanya bilamana prinsip-prinsip good governance dapat ditegakkan, maka praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dapatlah diminimalisir”, lanjut Kajari Karangasem.

Kepedulian Kajari Karangasem terhadap Kabupaten Karangasem itu sendiri membuat seminar ini dilaksanakan dengan menjadi inisiator untuk mengumpulkan semua perwakilan dari tiap birokrasi, OPD, serta instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Karangasem.

“Dalam pelaksanaan pencapaian terhadap good governance maka kita tidak mungkin bekerja sendiri, peran serta masyarakat mutlak diperlukan atau kita harus memilih tenggelam dalam keterpurukan akibat pesatnya arus globalisasi.

Aparat penegak hukum hanya sebagai symbol saja untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap apa yang sedang dilakukan, namun yang sebenarnya masyarakatlah yang jadi pengawas nyata dari apa yang sedang kita lakukan. Masyarakat mempunyai hak yang besar untuk mengoreksi apa yang sedang kita lakukan”, tutupnya. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here