Aksi paksa mundur dan benang merahnya dengan pelarangan ekspor CPO oleh Uni Eropa yang berbalas pelarangan ekspor Nikel mentah oleh Indonesia

Oleh : Max Umbu

All England 2021 bagaimana pun telah menjadi fokus perhatian dunia, terkhusus Indonesia. Covid’-19 dan Covid-B117 yang sedang menjadi pandemi dan momok bagi dunia. Bencana dan kondisi emergensi global tampaknya sedang dikapitalisasi dan improvisasi oleh otoritas Inggris, dengan menjadikan Covid-19 sebagai alat sekaligus momentum serangan balik atas reaksi Indonesia yang dianggap nakal dan mempersulit ekspor komoditas strategis Nikel mentah bagi industri baja dan kendaraan listrik Uni Eropa dan Inggris .

Tidak ada argumen hipotetik dan empirik lain yang paling limitatif untuk membongkar aksi senyap diskriminatif dan sikap masa bodoh otoritas Inggris selain mencoba menarik benang merah peristiwa yang mempermalukan bangsa Indonesia itu dengan jejak-jejak dan rute perseteruan dagang yang masih masih menghangat.

Bagaimanapun turnamen All England 2021 kali ini seolah menjadi turnamen dengan kompetisi paling kotor dan diskriminatif sepanjang sejarah dunia. Mungkin peristiwa ini hanya bisa disejajarkan dengan apa yang pernah dialami Israel , ketika mereka ditolak ikut turnamen karena alasan politik.

Contoh penolakan dan intervensi politik negara dalam peristiwa olah raga, pecatur Israel pernah ditolak masuk Arab Saudi walau Federasi Catur Dunia ( FIDE ) tidak membolehkan pelarangan. Kasus yang berujung pada permintaan ganti rugi.

Berikut ketika Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2015 di Jakarta, Misha Zilberman. Pebulutangkis tunggal putra Israel ditolak masuk Indonesia karena alasan politik.

Entah sampai kapan kesenian dan olahraga akan dapat menjadi jembatan penghubung antar bangsa, menembus sekat-sekat pembatas dan diskriminasi termasuk yang bermotif ekonomi dan politik.

Aksi senyap otoritas Inggris yang memaksa mundur kontingen Indonesia dari turnamen bergengsi All England 2021 telah menimbulkan banyak spekulasi di publik. Salah satu yang paling realistis untuk ditelusuri benang merahnya adalah dengan cara mengaitkan aksi pelarangan itu dengan peristiwa aksi balas pantun Indonesia dengan Uni Eropa terkait pelarangan komoditas strategis Indonesia masuk pasar Eropa.

Rupanya bukan hanya komoditas andalan ( CPO-minyak sawit ) Indonesia yang dibom – bardir isu yang dikaitkan dengan dugaan perusakan lingkungan yang merupakan ( tidak ramah lingkungan ) tindakan diskriminatif – berupa larangan masuk Uni Eropa – dan ancaman Negara Uni Eropa seperti Inggris, dkk ketika Inggris masih belum resmi hengkang dari Uni Eropa untuk mengancam membawa kasus itu ke sidang WTO ( World Trade Organization ) .

Sikap diskriminatif yang berbalas statemen keras Presiden Jokowi, lewat laman Media Sosialnya.

“Jalan keluarnya ada: CPO kita pakai lebih banyak untuk domestik, jadi campuran biodiesel melalui program B20, dan kini B30. Komoditas lain seperti nikel, bauksit, timah, batu bara, dan kopra menyusul. Kita tidak akan ekspor mentah, tapi dalam bentuk jadi atau setengah jadi “.

Biodiesel untuk dipakai sendiri dalam rangka mengurangi BBM fosil , di samping terus berusaha mencari pasar lain , yang baru seperti India dan Afrika. Hasilnya sudah mulai nampak, program B30 secara bertahab dikbangkan ke B50 dan tidak lama lagi B100.

Tidak hanya berhenti di situ, ekspor nikel juga dipermasalahkan, dan belakangan ini rencana pembangunan pabrik kendaraan listrik yang berpotensi besar untuk penyerapan nikel dan kobalt di dalam negeri urung setelah Elon Musk ( Miliarder Amerika) mengalihkan rencana lokasi pabrik kendaraan listrik ke India. Dan yang paling menyakitkan adalah tiba-tiba Elon Musk mengalihkan perhatian dari kebutuhan Nikel karena berhembusnya isu teknologi baru berupa katoda besi yang dipandang lebih prospek dari Nikel.

Kini aroma perang dingin – perang dengan – berlanjut pasca keanggotaan Inggris di Uni Eropa. Atlet dan Olahraga andalan Indonesia, badminton juga disasar, dipaksa untuk mengundurkan diri tanpa kejelasan dan penjelasan resmi.

Pemberhentian secara paksa terhadap regu dan ofisial bulutangkis All England dari Indonesia hanya atas dasar isu yang tidak jelas perihal perihal kontak erat yang belum dikonfirmasi lewat TES PCR merupakan bukti diskriminasi dan kekacauan sistem penangan Covid-19 di Inggris .

Selain itu peristiwa ini juga sekaligus membuktikan bahwa sistem tata kelola manajemen BWF ( Badminton World Federation ) masih bisa diintervensi oleh pihak di luar BWF, yang dalam hal ini adalah Otoritas Inggris .

Aroma perlakuan diskriminatif semakin kental ketika pebulutangkis wanita asal Turki yang satu pesawat dengan tim Indonesia , dipaksa berhenti setelah sehari sebelumnya sudah sempat bermain.

Seharusnya jika keputusan paksa mundur tersebut benar-benar hanya didasarkan pada kontak erat maka semua pemain yang telah pernah turun bermain dianggap telah melakukan kontak erat. Dan karena itu, untuk memastikan apakah tracing dan atau suatu yang dianggap kontak erat itu terinfeksi atau tidak maka semua peserta termasuk ofisial dari semua negara di PCR TEST ulang termasuk tim Inggris.

Namun yang terjadi, hanya beberapa pemain yang dites ulang secara mandiri tanpa diawasi dan disaksikan tim kesehatan BWF. Masuk akal kalau hasil tes PCR mandiri tersebut menyatakan bahwa mereka ternyata tidak positif lagi. Padahalnya tes PCR hari sebelumnya ( oleh tim kesehatan BWF mereka dinyatakan positif ). Siapa yang sedang dikadali dalam hal ini ?.

Anehnya lagi, pihak BWF cuci tangan. Ketika ditanya justru memberi kode kalau keputusan itu merupakan kewenangan otoritas Inggris.

Bukan hanya para pemain yang dibuat bingung akibat sikap BWF dan otoritas Inggris yang seolah-olah sedang bersekongkol untuk menyingkirkan tim favorit Indonesia dari turnamen yang sebenarnya tergolong prestisius dan historis itu.

Karena satu hari pasca peristiwa ini masih juga belum ada kejelasan duduk perkaranya, di publik berkembang komentar, kicauan bernada miring dan sinis atas ketidakberdayaan BWF dan apatisme otoritas Inggris.

Upaya klarifikasi lewat kanal diplomatik antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Dubes Inggris di Jakarta dan Dubes Indonesia di Inggris juga sejauh ini tidak membawa hasil .Indonesia digantung. Tiba -tiba saja Inggris berlaku bodoh dan tak ambil pusing.

Dalam konteks diplomasi luar negeri, sikap yang dipertontonkan pemerintah Inggris tersebut patut diduga sebagai aksi tidak etis dan tidak bersahabat. Sikap yang mempermalukan nawa bangsa Indonesia. Maka sudah sepatutnya, setelah usaha Proaktif Kementerian Luar Negeri Indonesia yang boleh dikata sudah maksimal , melakukan tindakan balasan yang sepadan terhadap kedutaan besar Inggris di Jakarta, mereka harus di isolasi di hotel tanpa terlebih dahulu melakukan PCR TEST atas semua staf, termasuk duta besarnya.

Pemerintah harus berani melakukan ini agar di mata rakyat tidak dipandang sebagai pemerintah yang lemah dan agar mata dunia dapat melihat secara terang benderang perlakuan diskriminatif Inggris dan organisasi dunia bulutangkis dunia ( BWF).

Memasuki hari ke-3 pasca aksi paksa mundur oleh otoritas Inggris masih belum ada lagi perkembangan informasi terbaru. Situasi ini memicu sakwasangka yang semakin liar.

Bandung, 18 Maret 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here