JBM.co.id, Jakarta – Adanya rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperkirakan dibuka mulai bulan depan menjadi kabar yang cukup menyegarkan di masa pandemi COVID-19.

Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah akan menyasar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer dan sejumlah formasi lain baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut Vunny Wijaya, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), untuk mendorong efektifitas kebijakan rekrutmen ASN di masa pandemi ini, sejumlah upaya antisipatif dan strategis perlu dipertimbangkan pemerintah pusat dan daerah.

Pertama, persiapan teknis. Persiapan teknis dalam aspek ini setidaknya mencakup dua hal. Persiapan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang digunakan BKN dan memastikan ujian seleksi juga mematuhi protokol kesehatan mengingat situasi pandemi COVID-19.

“CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Sistem Kompetensi Dasar (SKD). Sistem ini membuat peserta dapat memantau perolehan nilai melalui tampilan layar, usai tes berlangsung. Lebih jauh, adanya sistem ini berupaya untuk mendorong efektifitas penilaian yang cepat dan menjamin nilai peserta transparan dan akuntabel,” jelas Vunny.

Kedua, KemenPAN-RB perlu memastikan proses internal pengadaan formasi masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Hal itu agar sesuai dengan tahapan dan kebutuhan hingga pengajuan formasi lolos verifikasi.

UU ASN mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun analisis jabatan (anjab) dan analisis beban kerja (ABK) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Ketiga, penguatan kerjasama lintas sektor menunjang pelaksanaan, pengawasan, dan hasil yang adil. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, penyelenggaraan ASN memuat prinsip-prinsip, yaitu transparan, obyektif, kompetitif, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.

“Pada intinya, sejumlah aktor strategis yang terlibat yaitu BKN dan KemenPAN-RB, selayaknya mampu mengkoordinasikan dan membuat iklim penyelenggaraan yang kondusif yang lebih baik berdasar prinsip-prinsip tersebut,” tegas Vunny.

Vunny melanjutkan, sejauh ini, prinsip-prinsip yang dibawa UU ASN masih belum terwujud sepenuhnya mengingat iklim birokrasi pemerintah yang masih diwarnai dengan KKN dan sejumlah catatan merah lainnya.

“Seolah mencabut akar yang dalam dan begitu kuat menjalar, upaya penyelenggaraan sistem ASN perlu diiringi keberanian dan kerja bersama.

Hal ini hanya akan berhasil jika aktor-aktor yang terlibat didalamnya berkomitmen untuk membuat penyelenggaraan ASN yang lebih baik, dengan terlebih dahulu memahami peranannya masing-masing sebagai garda terdepan pelayanan publik yang diberikan tanggung jawab tinggi oleh masyarakat,” pungkas Vunny. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here