JBM.co.id, Donggala — Polemik skandal dugaan tipikor di balik dua pelaksanaan kegiatan proyek di biayai Dana Desa (DD), pengadaan satelit dan website dan pengadaan peralatan Teknologi Tepat Guna (TTG) desa Tahun Anggaran 2019-2020 di beberapa desa di wilayah Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah bakal jadi bola panas.

Meskipun awal di gulirkan wacana membentuk Panitia Khusus (Pansus), masyarakat Donggala merasa tidak yakin dan pesimis dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Donggala. Karena kekuatan lembaga terhormat itu di cap lemah dan tak bertaji, ketika berhadapan dengan kekuasan Pemerintah Daerah.

Beberapa kali lembaga legislatif itu di buat tak berkutik dan kecele, undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di layangkan acap kali di abaikan pihak eksekutif Donggala. Ironisnya, suara lantang para politisi yang tergabung dari berbagai parpol juga ikut redup dan gaungnya pun sirna tak terdengar seiring waktu berlalu.

Alih-alih seirama, para wakil rakyat yang di beri kekuasaan politik oleh rakyat di Donggala bisa eksis, malahan segelintir individu ada menarik diri secara pelan-pelan. Bicaranya mencla-mencle, ada pula gunakan jurus mangkir saat sidang paripurna akan di gelar, agar rapat tidak kuorum. Demikian di ungkapkan Abd. Haris Dg Nappa menilai sepak terjang dan perilaku oknum anggota dewan Donggala.

Tapi kali ini berbeda lanjut advokat itu menilai, 30 Anleg di gedung DPRD Donggala itu masih punya nurani. Mereka konsisten berjuang menapak jalan terjal meskipun di awal pembentukan Pansus sempat tertunda. Langkah dan upaya para wakil rakyat Donggala ini patut di apresiasi, gelinding bola panas Pansus sudah bergemuruh demi menjawab keraguan publik di Donggala.

Dalam rapat paripurna, Selasa (16/03/2021) kemarin, para Anggota Legislatif di pimpin Ketua DPRD Donggala, Takwin dan didampingi Wakil Ketua I, Sahlan L. Tandamusu, Wakil Ketua II, Asis Rauf dan juga dihadiri Wakil Bupati, Moh Yasin, sepakat dan memutuskan Pansus di bentuk. Tujuannya membuka tabir skandal Dana Desa menjadi terang-benderang demi menghindari polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. Terang Haris.

Lebih lanjut dikatakannya, DPRD Donggala memiliki fungsi pengawasan di harapkan harus lebih garang dan tegas bersuara demi kehormatannya. Agar permasalahan dan hubungan politik anggota DPRD dengan masyarakat di desa-desa semakin baik. Jadi sangat tepat sekali langkah DPRD Donggala telah membentuk Pansus demi menjawab keluh-kesah masyarakat desa.

“Saya kira langkah DPRD Donggala itu sudah sangat tepat, bertindak dan bergerak cepat melalui Pansus untuk segera membahas persoalan pelanggaran aturan di balik pelaksanaan penggunaan dana desa. Bilamana di temukan potensi dugaan tindak pidana korupsi atas kegiatan proyek yang di danai DD itu, DPRD Donggala harus merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum untuk di lakukan penindakan.” Pungkas Haris.

Secara terpisah, Ketua DPRD Donggala, Takwin mengatakan, berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Donggala, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib di pasal 26 ayat 1(a), (b) dan (c) berbunyi dan di tetapkan fungsi pengawasan DPRD Donggala atas penyelengaraan pemerintahan daerah.

Sehingga dalam sidang paripurna telah di putuskan membentuk Pansus dan bertugas membahas secara komprehensif dan menyelidiki apakah ada dugaan pelanggaran aturan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oknum pejabat di lingkup Pemkab Donggala, terkait pengucuran anggaran Dana Desa pada 2 item kegiatan proyek yang melibatkan dua perusahaan CV. HC dan CV. MMP. Papar politisi PKS tersebut.

Lebih lanjut dikatakan Takwin, Anggota Pansus terdiri dari seluruh perwakilan Fraksi di DPRD Donggala. Adapun dari Fraksi PKS ada 2 orang, Nasdem 2 orang, Gerindra 2 orang, Golkar 1 orang, PKB 1 orang, PDIP 1 orang, dan Fraksi Gabungan 1 orang. Jadi Pansus ini di isi oleh 10 orang anggota dewan dan akan bekerja selama 5 hari dan hasil kerjanya akan di laporkan pada Senin (22/03/2021) mendatang.

“Acuan susunan komposisi dalam Pansus tersebut di tetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Donggala, Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, ada dalam Pasal 73 Ayat 3 yang berbunyi, Ketua dan Wakil Ketua Pansus di pilih oleh anggota Pansus. Jadi kewenangan dalam memilih dan menyusun struktur Pansus ada pada mereka.” Pungkas Takwin. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here