Politik

Cegah Isu Atribut Parpol Dibajak, Demokrat Bali Keluarkan Maklumat 

JBM.co.id, Denpasar – Merebak isu pembentukan kubu tandingan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, tak pelak membuat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Bali gerah.

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/Kota se-Bali beserta DPD Demokrat Bali gerak cepat merapatkan barisan mencegah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GKP-PD) secara ilegal dan inkonstitusional yang dinilai merupakan perbuatan melawan hukum.

Tak hanya itu, Demokrat Bali lantas mengeluarkan surat maklumat berisi 6 poin mengatur tentang penggunaan identitas Partai Demokrat.

I Made Mudarta selaku Ketua DPD  Demokrat Bali menegaskan, seluruh Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Provinsi Bali telah mengumumkan kepada seluruh lapisan masyarakat membantu serta menginformasikan jika ada pihak-pihak tak bertanggungjawab baik itu perseorangan ataupun kelompok yang tanpa sengaja atau sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat.

“Mohon bantuan kepada masyarakat Indonesia dan Bali khusunya, jangan segan-segan informasikan atau laporkan langsung kepada kami (pengurus Demokrat Bali) jika menemukan kegiatan menggunakan logo, simbol, dan atribut Partai Demokrat dimanapun.

Ya, pasti kami akan telusuri mencegah isu bakal muncul kubu tandingan ilegal dan inkonstitusional KLB,” terang Mudarta saat ditemui di Kantor DPD Partai Demokrat, Renon-Denpasar, Rabu (17/3) malam.

Mudarta merinci, ada enam (6) poin dalam maklumat yang telah disepakati bersama-sama antar pengurus DPD dan sembilan (9) Ketua DPC Demokrat Kabupaten/Kota se-Bali.

“Kami tidak main-main. Siapapun itu oknumnya, jika berani mencoreng dan melakukan perbuatan melanggar hukum mengatasnamakan Demokrat Bali tanpa izin Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, pasti dipidanakan,” tegasnya.

Nah, adapun 6 poin isi surat maklumat itu berbunyi :

1. Bahwa kami solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, dimana Kementerian Hukum Dan HAM RI telah mengesahkan Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021).

2. Bahwa lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

3. Bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sibolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai,(Point 1 dan 2).

4. Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.

5. Mengingatkan bahwa penggunaan merk/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara ilegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa
“Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”.

6.Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada Pengurus Partai Demokrat di daerahnya atau dapat menghubungi nomor Telphone 0812 3668 6609 dan 0851 0043 8901. (Tim/Jbm)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: