JBM.co.id, Karangasem – Perbekel Bhuana Giri I Nengah Diarsa mengundang sejumlah Klian Banjar serta masing-masing mengajak 5 tokoh masyarakat dan penyanding yang terdampak dalam giat sosialisasi rencana diadakannya kegiatan pembangunan industri pengolahan sampah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga yakni PT. Graha Guna Karya dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem pada Selasa, 16/3/21.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di areal yang menjadi rencana lokasi pengelolaan sampah, tepatnya disebelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Butus, Br. Dinas Butus, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.

Dalam kesempatan itu, hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karangasem, I Gede Ngurah Yudiantara, Perbekel Desa Bhuana Giri I Nengah Diarsa, Bendesa Adat Komala I Wayan Putu.

Perwakilan PT. Graha Guna Karya Nyoman Suparna menjelaskan rencana bangunan dan jenis teknologi yang dikembangkan, sekaligus mendengar keluhan dan masukkan masyarakat terhadap rencana yang dibangun.

Proses yang dilakukan sejauh ini, pihak ketiga ingin mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mendapatkan kesepakatan dari penyanding.

Namun dalam pertemuan itu warga menyatakan menolak dengan tegas terkait rencana pembangunan industri pengelolaan sampah ini, hal tersebut diakibatkan karena warga merasa kecewa dengan pengelolaan dua TPA yang sudah ada di Bhuana Giri, yakni di Dusun Butus dan Dusun Linggasana.

Masyarakat juga sering mengeluhkan keberadaan TPA ini, yang mana sampah tidak dikelola dengan baik, sampah organik tidak efektif diproduksi menjadi pupuk, malah sampah terlihat hanya ditumpuk-tumpuk saja hingga menimbulkan bau tidak sedap, banyak lalat berterbangan hingga ke pemukiman, merusak areal pertanian, hal itu yang membuat masyarakat resah.

Bahkan Bhuana Giri juga memiliki tempat Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada dalam satu kawasan dengan TPA Bhuana Giri.

Selain itu warga juga mengeluhkan kedatangan sampah bukan hanya dari pengangkut resmi kendaraan pemerintah, melainkan banyak datang dari desa lain, bahkan mereka ada pungutan.

“Sampah Pasar Desa Adat Komala pun merasa kesulitan untuk dibuang ke TPA yang ada di daerahnya sendiri karena harus kena biaya”, ujar Bendesa Adat Komala I Wayan Putu.

“Status tanah yang akan menjadi tempat industri juga belum mendapatkan keterangan dari pihak pemilik tanah”, tambahnya.

Mengingat tanah atau lokasi itu masuk dalam tanah ayahan desa adat yang diperuntukan untuk pertanian sehingga bisa mendukung kegiatan adat dan budaya Desa Adat Komala.

Tanah itu justru saat ini digemburkan oleh pemilik dengan mendatangkan alat berat untuk menggemburkan dan mengambil batu hitam (padas) dan boulder (batu besar) yang dihasilkan dijual tanpa adanya ijin. Bahkan masyarakat juga mengeluhkan aktivitas penggemburan itu dinilai arogan karena tanpa persetujuan lingkungan, tiba-tiba alat berat sudah berada di lokasi.

Belum lagi aktivitas penjualan batu boulder tersebut menggangu masyarakat sekitar karena sering menaikan batu tengah malam.

“Saya juga meminta agar dipastikan tanah ayahan desa adat ini tetap digunakan pertanian bukan digunakan untuk kepentingan lain sehingga tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” ujar Warga Bhuana Giri Komang Kedep.

Apalagi untuk pembangunan industri sampah, pihaknya tentu belum bisa menerima, mengingat TPA yang sudah ada tidak mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

Sementara itu, Perbekel Diarsa juga tidak berani memberikan persetujuan rencana industri pengelolaan sampah karena semua masyarakat penyanding dan tokoh masyarakat Bhuana Giri menolak dengan tegas.

Sedangkan Kadis DLH Karangasem Yudiantara hadir sebatas mendampingi pemaparan dan menjembatani pihak PT Graha Guna Karya kepada masyarakat untuk menjelaskan rencana industri sampah dalam mengatasi tumpukan sampah di Desa Bhuana Giri dan Besang (Abang). (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here