JBM.co.id, Banyuwangi – Petugas penjaga pintu tambang galian C milik PT Aninda Makmur Sentosa yang berlokasi di Desa Seragi Kecamatan Songgon Banyuwangi, menghalang halangi LSM dan Wartawan melaksanakan tugas liputan.

Menurut salah satu penggiat LSM di Banyuwangi, Agus Purwanto, pihaknya ingin melakukan investigasi, terkait adanya dugaan pelanggaran keselamatan kerja.

Photo : LSM SOMASI Agus Purwato
Photo : LSM SOMASI Agus Purwato

“Tanggal 14 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, kami mendatangi lokasi tambang, kami ingin memastikan adanya dugaan pelanggaran keselamatan kerja, sesuai informasi yang kami terima.

Pelanggaran yang dilakukan oleh para pekerja, yaitu tidak adanya kepala teknik tambang di lokasi tersebut, dan pekerja tidak dilengkapi dengan savety sebagaimana ketentuan yang berlaku,”  kata Agus.

Agus mengungkapkan, disamping adanya beberapa pelanggaran tersebut, lokasi tambang diduga lepas kontrol dari petugas BAPENDA Banyuwangi yang bertugas untuk melakukan penarikan pajak galian C, dengan tidak adanya petugas patut diduga pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan pendapatan di lapangan sehingga rawan terjadi kebocoran uang pajak galian C.

Photo : Pemerhati Lingkungan Wahyu Raja Sengon
Photo : Pemerhati Lingkungan Wahyu Raja Sengon

“Kami tidak diperbolehkan masuk, sehingga tidak bisa melaksanakan investigasi di lokasi tambang galian C,” ujarnya.
Disampaikan Agus, permasalahan ini melanggar undang undang yaitu setiap orang yang menghambat atau menghalang halangi tugas jurnalistik diancam pidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

“Penjaga pintu lokasi tambang sepertinya sudah mendapatkan tugas dari majikannya untuk manolak setiap wartawan maupun LSM yang akan masuk ke lokasi tambang. Menurut informasi masyarakat bahwa di lokasi tambang tersebut adalah tanah pertanian yang masih subur produktif diambil pasirnya, terkait munculnya izin galian C yang terpampang di papan pintu masuk juga perlu dipertanyakan kepada ESDM Ptovinsi Jawa Timur, pada saat tinjau lokasi dan pemaparan sehingga meloloskan izin galian C yang lokasinya berada di tanah pertanian yang subur,” bebernya.

Sebut Agus, sedangkan untuk merubah fungsi lahan pertanian menjadi perumahan saja tidak mudah yaitu perlu proses dan kajian yang melibatkan berbagai pihak, tapi ini terkesan mudah mengeluarkan izin bahkan PT tersebut memiliki 2 lokasi yang mengantongi izin.

“Dalam waktu dekat saya akan melaporkan kepada kementrian terkait agar izin yang dimaksud ditinjau ulang baik titik koordinat, pajak galian C, jamrek yang di ajukan, kelengkapan Safety pekerja, dump truck yang angkut material tidak dilengkapi penutup sehingga bisa membahayakan pengguna jalan serta muatannya melebihi tonase.” ungkap Agus pecok.

Photo : Pemerhati Lingkungan Wahyu Raja Sengon
Photo : Pemerhati Lingkungan Wahyu Raja Sengon

Menyikapi hal itu, Raja Sengon ketua PPLHI Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan, kalau persawahan yang masih produktif dimunculkan izin galian C, Banyuwangi ke depan tidak ada tanah sawah yang subur dan indah, dan berpotensi merusak lingkungan hidup.

“Saya akan mempertanyakan pajak galian C yang dibayarkan kepada daerah karena di lokasi tambang tidak ada petugas BAPENDA yang stanbuy guna memastikan tidak ada kebocoran laporan pajak galian C, apabila tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan yaitu jumlah titase dengan yang dilaporkan ke BAPENDA, kalau terjadi penyimpangan sama dengan melakukan penggelapan pajak galian C saya berhak melaporkan kepada pihak kejaksaan.” tegas Raja Sengon. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here