JBM.co.id, Singaraja – Sejak tanggal 7 September 2020 hingga 8 Maret 2021 ini, tim yustisi Kabupaten Buleleng, menjaring sebanyak 2744 pelanggar protokol kesehatan (Prokes).

Data dihimpun, jumlah pelanggar yang didenda Rp 100 ribu, sebanyak 926 pelanggar. Nah, sisanya sebanyak 1818 pelanggar ditegur atau dikenai sanksi administrasi serta hukuman push up.

Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, I Putu Artawan mengatakan, sidak secara konsisten dilaksanakan selama pandemi masih terjadi.

Kasat Pol PP Buleleng, Putu Artawan
Kasat Pol PP Buleleng, Putu Artawan

Meski menerapkan sanksi denda, pembinaan terhadap pelanggar masih mendominasi.

Kegiatan sidak prokes di Buleleng, sebut Kasat Artawan hingga ke tingkat kecamatan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Secara umum sudah mematuhi, tetapi di pedesaan masih ada. Sampai saat ini jumlah sanksi yang sudah dikeluarkan oleh Satpol PP berjumlah 2744.

“Secara umum masyarakat sudah taat, namun ada saja beberapa yang belum paham menggunakan masker secara benar, tidak menutup hingga ke hidung.

Kalau ditemukan yang seperti itu kita hanya melakukan teguran,” terang Kasat Artawan, Jumat (12/3).

Soal sanksi, imbuh Kasat Artawan, warga yang tidak membawa uang atau identitas, diberikan hukuman fisik dan dibuatkan surat pernyataan yang berlaku selama 10 hari seperti sebelumnya.

“Setelah 10 hari, jika yang bersangkutan tidak juga memenuhi, maka petugas Satpol PP Kabupaten Buleleng akan menyerahkan ke aparat desa amasing-masing.

Apakah nantinya dibuatkan surat keterangan tidak mampu, nanti bapak perbekel yang mengecek apakah benar yang bersangkutan tidak mampu,” ungkapnya.

Kasat Artawan menyebut, sampai saat ini, warga yang menyerahkan surat keterangan tidak mampu itu, jumlahnya cukup banyak.

“Kami pastikan itu, memang warga kurang mampu. Ya, kami lakukan cross cek langsung ke lapangan. Mereka menyerahkan surat keterangan tidak mampu, urusannya selesai,” pungkasnya. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here