Daerah

DPRD Tabanan Sikapi PPKM Berskala Mikro Dan Tenaga Pendidik

JBM.co.id, Tabanan – Anggota dewan sering mendapat slentingan dari pedagang Pasar Senggol, yang harus tutup pukul 21.00 Wita. Sementara, pedagang di kawasan lain masih buka.

Untuk slentingan tersebut, Komisi IV DPRD Tabanan memasukkan permasalahan tersebut ke bahan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tabanan tahun anggaran 2020, saat penyerahan melalui Ketua Umum di Kantor DPRD Tabanan.

Hasil rangkuman rapat tersebut di serahkan langsung Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana pada gelaran penyerahan kumpulan laporan masing – masing Komisi kepada Ketua Umum DPRD Tabanan.

Salah satu isi bahasan di Komisi IV adalah mengenai kebijakan jam operasional buka tutup toko dan pedagang masih tumpang tindih dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Selain membahas jam operasi tersebut, Komisi IV juga membahas persiapan di bidang Pendidikan dan Kesehatan, seperti kebijakan penanganan Covid-19 dan evaluasi tentang sistem pendidikan selama pandemi serta persiapan menjelang pembelajaran tatap muka.

Baca Juga :  Tim Tipikor Polres Kampar OTT 3 Kepala Desa

Wastana mengatakan terkait dengan jam operasional jam buka tutup toko memang belum maksimal terjadi tumpang tindih, dimana anggota dewan sering mendapat slentingan dari pedagang Pasar Senggol, yang harus sudah tutup pukul 21.00 Wita, sementara pedagang di kawasan lain masih buka.

“Mari kita sempurnakan kebijakan yang sudah disepakati di kondisi saat ini yang serba susah. Bisa kita amati, ketika pukul 9 malam pasar senggol Tabanan sudah tutup, sedangkan di Kediri masih buka, tapi tidak kena penindakan. Artinya ada ketimpangan kebijakan di sini,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Wastana menyarankan, Pemkab Tabanan mengambil kebijakan baru terkait jam buka tutup warung di seluruh Tabanan. Karena selama pembatasan jam operasional ini, para pedagang kecil hanya mampu mendapat penghasilan kisaran Rp 12.000 – Rp 15.000 saja. Hasil tersebut tak cukup untuk mereka bertahan hidup.

Baca Juga :  Putus Rantai Penyebaran Covid-19, Pemprov Lampung Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Perayaan Natal dan Tahun Baru 2021

Bahkan, dia menyarankan diterapkan sistem “take away” secara merata, tanpa dibatasi jam operasional pasar. “Jika dibatasi jam operasional pasar, maka pedagang kecil tidak bisa bertahan hidup. Mari disempurnakan layanan ini,” tegas politisi PDIP ini.

Sementara, untuk bidang pendidikan, Komisi IV fokus kepada pemerataan tenaga pengajar dan calon kepala sekolah. Komisi IV juga membahas persiapan sekolah menjelang wacana dibukanya pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022 mendatang.

“Dalam LKPJ ini masih ada hal-hal yang belum tercapai di tahun 2020 sehingga diharapkan bisa diwujudkan di 2021 ini. Contohnya, pemerataan guru, calon kepala sekolah hingga persiapan wacana pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jelang Natal, Bupati Indartato dan Jajaran Forkompinda Tinjau Situasi Kemananan Di Sejumlah Gereja

Wastana menjelaskan, untuk persiapan pembelajaran tatap muka, pihak Disdik Tabanan harus maksimal.

Dia mengingatkan, jangan sampai ketika pembelajaran tatap muka ditetapkan, sejumlah sekolah justru belum siap, baik dari segi tenaga pendidik serta fasilitas pendidikannya (gedung).

Karena selama ini justru banyak sekolah yang sebelumnya tertimpa bencana, justru belum mendapat perbaikan. “Ini menjadi perhatian dan harus disempurnakan.

Bagaimana nanti ketika pembelajaran tatap muka dimulai agar jangan sampai masih ada sekolah yang bocor atau rusak, sehingga, pembelajaran akan maksimal ketika sarana dan prasarananya mendukung,” sarannya.

Sementara itu, di bidang kesehatan, pihak eksekutif harus memberikan informasi dan kebijakan yang transparan atau terbuka terkait penanganan Covid-19. (Tim/Jbm)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: