JBM.co.id, Tabanan – Penetapan hasil rekomendasi masing – masing Komisi oleh DPRD Tabanan, akhirnya disetujui menjadi rekomendasi bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ( LKPJ ) Bupati pada sidang Paripurna DPRD Tabanan, pada hari jumat, 19 maret 2021, sehabis hari raya Nyepi mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh pemimpin rapat, sekaligus Ketua Umum DPRD Kabupaten Tabanan yang disela pembukaan rapat, yang di bacakan oleh sekretaris DPRD I Made Sugiarta, S.SOs, MM., tentang hasil keputusan tersebut menjadi penetapan bahan rekomendasi penyampaian anggaran dari masing – masing Komisi untuk sidang paripurna ke Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ) Bupati Tabanan, dalam program pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Kerja Pemerintah Daerah ( AKPD ) di tahun 2021.

” Setelah diikuti, di pelajari dan dicermati masing – masing laporan Fraksi dan Komisi DPRD Tabanan menyetujui dan sepakat laporkan hasil terjadwalnya anggaran DPD Tabanan dijadikan dasar pemberian rekomendasi atas LKPJ di tahun anggaran 2021 di sidang Paripurna,” kata pengesahan keputusan I Made Dirga, S.SOs., pada Rabu ( 10/3/21).

Sela rapat penetapan itu berlangsung, dihadiri oleh Ketua dan perwakilan komisi serta Fraksi dengan jumlah anggota 23 orang. Dengan fokus bahan utama diantaranya, tentang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Infrastuktur dan Tata Ruang, Ketentraman, Ketertiban Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian dan Imperatur, Sosial, Lingkungan Hidup sebagai upaya pengoptimalan pelaksanaannya dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Tabanan.

Di kesempatan itu, perwakilan Fraksi PDI-P dan juga Ketua Komisi 2, I Wayan Lara menyarankan masukan atau usul, dalam rekomendasi masing-masing Komisi untuk DPRD Tabanan, jangan sekedar laporan belaka, namun, dimaksimalkan laporan sampai dengan eksekusi kelanjutan sampai penanganan, guna suksesnya Tabanan dan kesejahteraan masyarakat, kalau bisa mendapat anggaran di tahun 2021.

” Rekomendasi Fraksi dan Komisi jangan sekedar lampiran atau laporan saja dan tidak ada kelanjutan.” katanya.

“Seperti masalah di Tabanan tentang perbaikan jalan diprioritaskan anggarannya, itu untuk eksekutif agar betul – betul menangani dan diprioritaskan penyelesaiannya.” imbuh Wayan Lara.

Lanjutnya, juga dalam permasalahan penanganan sampah di program pemerintah Tabanan untuk di masing-masing desa, agar bisa teratasi, bukan malah menjadi persoalan nantinya. ” Saat ini masalah sampai jadi persoalan masalah terutama di masing desa adat. Hal itu harus betul- betul jadi tanggapan untuk program Pemerintah,” pinta Ketua Komisi 2 dan perwakilan Fraksi PDI-P Tabanan.

Untuk hal tersebut, disarankan dengan mendapatkan penanganan dan penyelesaian sampai tuntas, biar tidak menjadi masalah besar di kemudian hari pada Kabupaten Tabanan. Terutama untuk masing-masing desa, ” agar mengolah sampahnya supaya dapat mengurangi penimbunan sampah dengan mengkondisikan yang baik pengelolaannya di masing – masing Adat atau Desa,” tegasnya. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here