JBM.co.id, Tabanan – Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan gelar rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Tabanan TA 2020 bertempat di Gedung Pleno DPRD Tabanan pada pukul 10.00 Wita hari Senin ( 8/3 ).

Gelar rapat Komisi I DPRD Tabanan tersebut di Pimpin langsung oleh Ketua Komisi I , I Putu Eka Nurcahyadi,SH.MH.,
Pembahas rapat tersebut mencatat dalam pelaksanaan APBD 2020 ada beberapa persoalan yang harus bisa terselesaikan di tahun 2021.

Sehingga pihaknya berharap permasalahan yang belum terselesaikan menjadi catatan Pemkab Tabanan kedepannya.

Lanjutnya Eka Nurcahyadi menjelaskan, dalam rapat tersebut ada beberapa hal permasalahan misalnya aset daerah, selama ini ada beberapa aset daerah yang belum tersertifikatkan menjadi hak milih daerah baik itu fasum (fasilitas umum) maupun yang lain milik daerah Pemkab yang belum jelas sertifikasinya.

Baca Juga :  Bupati Sanjaya Test Drive Mobil Listrik Keliling Kota Tabanan

“Secara pelaksanaan keseluruhan, Pemkab Tabanan belum menjalankan aset daerah yang menjadi milik pemkab, baik itu aset daerah lama maupun baru,” jelasnya usai rapat membahas LKPJ Bupati Tabanan TA 2020.

Selain dari membahas aset daerah, tentang SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang – Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) tidak dilupakan dibahas oleh Ketua Komisi I. Karena SPPT PBB ini yang penting juga di pembahasan LKPJ Bupati Tabanan serta menjadi keluhan masyarakat, dimana SPPT banyak masih dimiliki pada kepemilikan lama, padahal sudah beralih kepemilikan baru.

Baca Juga :  Komang Sanjaya Apresiasi Rekomendasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2020

 

KETUA KOMISI I DPRD TABANAN, I PUTU EKA NURCAHYADI,SH.MH.
KETUA KOMISI I DPRD TABANAN, I PUTU EKA NURCAHYADI,SH.MH.

“Dalam evaluasi LKPJ ini kita tegaskan, pemerintah harus serius dalam menyelesaikan urusan SPPT,” tegasnya Eka Nurcahyadi.

Ditambahnya lagi, Ia melihat dalam kepegawaian di Pemkab Tabanan masih ada kekurangan tenaga fungsional pendidikan dan kesehatan.

Pihaknya ke depan menginginkan adanya kajian khusus OPD terkait agar tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku, dan mendapatkan persetujuan bupati agar sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang dimiliki.

Baca Juga :  Ditetapkan DPRD Tabanan Rekomendasi Bahan Masing-Masing Komisi Dalam Sidang Paripurna Bupati TA 2021

“Kita harus evaluasi kemampuan kondisi anggaran kita sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran, apakah bisa mengangkat pegawai,” tuturnya Ketua Komisi I.

Dan Eka Nurcahyadi juga menjelaskan, untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) perijinan yang dinilai cukup berjalan dalam bentuk Mall Publik. Hal ini perlu pengadaan fasilitas yang mendukung terealisasinya ke depan lebih meningkat lagi.

“Diharapkan Pemkab segera memiliki fasilitasnya baik itu gedung yang bisa memaksimalkan pelayanan,” tuturnya (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here