JBM.co.id, Denpasar – Front Masyarakat Peduli Papua (FMPP) merupakan gabungan dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan IMMAPA (Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Papua) Bali, dikabarkan akan kembali menggelar aksi damai penyampaian aspirasi secara terbuka di Bundaran Renon, Denpasar-Bali, pada Senin (8/3) pagi.

Tak pelak, rencana aksi damai mengusung tema Menolak Otsus Jilid II dan Menyerukan Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua dan Papua Barat itu, membuat gerah sejumlah tokoh masyarakat Kota Denpasar, salah satunya Made Bagus Kertanegara.

Aksi damai FMPP sebut Kertanegara, dikhawatirkan akan mengundang kerumunan berpotensi rawan memunculkan klaster baru Covid-19 di Kota Denpasar.

“Tanya resah ya? pasti jawabannya itu, sangat meresahkan sekali. Terlebih, upaya pemerintah, baik Propinsi Bali dan Kota Denpasar, gencar menekan laju penyebaran Covid-19,” terang Kertanegara dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (7/3) malam.

Pun, rencana aksi damai dari Kelompok FMPP itu, konon tidak mengantongi izin dari Kepolisian Polresta Denpasar.

“Nah, jika aparat (Polresta Denpasar) tidak memberikan izin, lalu siapa yang bertanggungjawab? Apalagi, jika nantinya ditemukan pelanggaran kebijakan terkait protokol kesehatan (Prokes) sesuai anjuran pemerintah,” jelasnya.

Imbuh Kertanegara, Satgas COVID-19 nasional sejatinya berharap tidak ada klaster Corona baru dari aksi-aksi saat ini.

“Terbebas dari pandemi itu, bukan pekerjaan dan tanggungjawab pemerintah saja, namun butuh kerja sama dari masyarakat ikut menekan penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Kami minta, tiadakan dulu aksi yang sangat rentan berpotensi jadi klaster baru,” tandasnya. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here