JBM.co.id, Jakarta – Persoalan ‘kudeta’ Partai Demokrat terus bergulir, dan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat.

Terkait persoalan di Demokrat, pemerintah, kata Menkopolhukam Mahfud MD, tidak bisa turun tangan atau ikut campur dalam internal Partai Demokrat.

“Jadi sama, kita dan yang akan datang, pemerintah pun, nggak boleh ada orang internal, lalu ribut mau dilarang. Seharusnya, partai sendiri yang solid di dalam, jangan sampai pecah, jadi begitu,” kata Mahfud dalam keterangannya melalui video, Sabtu (6/3).

Mahfud mencontohkan, kasus perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tahun 2008 lalu.

Saat itu, kata Mahfud, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak turun tangan saat perpecahan muncul di tubuh PKB, sehingga muncul kubu Parung dan kubu Ancol.

“Pak SBY tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke pengadilan gitu,” ujar Mahfud.

Mahfud menilai , terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan sejumlah mantan dan kader Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin, tak lebih hanya sekedar kumpul-kumpul kader saja, karena tidak ada pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait.

Karenanya, sebut dia, pemerintah juga tidak bisa memutuskan apakah hasil KLB itu sah atau tidak.

“Kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi. Pemerintah akan menilai ini sah, ini tidak sah, berpedoman pada aturan-aturan,” terangnya.

Mahfud mengungkapkan, sampai saat ini pemerintah belum menerima susunan kepengurusan yang dihasilkan KLB, sehingga belum ada perubahan struktur atau pergantian kepemimpinan dalam partai Demokrat.

“Pengurusnya (Demokrat) yang resmi di kantor pemerintah adalah AHY, putra Susilo Bambang Yudhoyono,” pungkas Mahfud. (Tim/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here