DARURAT DEMOKRASI!
MENOLAK SEKALIGUS MENERTIBKAN KLB ILEGAL-MEOLDOKO

5 Maret 2021, telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Beberapa gelintir orang mendakwah dirinya sebagai perwakilan resmi DPD dan DPC Partai Demokrat dan menunjuk saudara Moeldoko sebagai Ketua Umumnya.

Peristiwa ini tentu telah mencoreng mekanisme demokrasi yang sampai sejauh ini masih diakui sebagai sistem yang dianggap paling maju oleh dunia.

Rombongan Jhoni Allen, Max Sopacua, Marzuki Ali dan pihak-pihak yang ada di dalam kekuasaan sekarang, telah memaksakan diri untuk duduk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui cara-cara yang memalukan.

Kehadiran Moeldoko dalam beberapa pertemuan dengan mantan kader Partai Demokrat dan beberapa Ketua DPC dan DPD Partai Demokrat adalah bukti bahwa ada pihak-pihak di luar kalangan internal Partai Demokrat yang ingin mengganggu dan terbukti telah memicu gelombang ketegangan di tubuh Partai Demokrat.

Pada akhirnya, Keterlibatan Moeldoko dalam desain KLB atas nama Partai Demokrat ini memicu pertanyaan lanjutan, mengingat posisi saudara Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, apakah Negara tahu tentang persoalan ini sejak awal ? Bahwa ada stafnya yang terlibat dalam urusan transaksional KLB ini.

Jika Negara tidak terlibat dalam grand design merebut paksa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang terpilih secara sah dalam Kongres Partai Demokrat ke V di Jakarta, maka perlu ada tindakan tegas yang ditujukan kepada anak buahnya, yakni Moeldoko.

Namun, Sampai sejauh ini, Presiden belum mengambil sikap atas perilaku ‘nakal’ stafnya yang telah mencoreng iklim demokrasi di Indonesia.

 

Sudah panjang sejarah politik kita diisi oleh catatan kelam para politisi yang tidak sama sekali berintegritas, tidak punya gagasan dan cenderung rakus.

Apa yang dilakukan oleh Moeldoko dalam kasus Partai Demokrat, juga kasus kasus yang dilakukannya sebelum ini, perlu disikapi dengan serius, mengingat iklim demokrasi kita telah menjadi darurat karena ulahnya.

Perlu kiranya kita secara bersama-sama membenahi pilar-pilar demokrasi yang telah dirusak oleh para politisi tukang yang malang.

KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatra Utara, adalah bentuk penghinaan kepada seluruh kader aktif dan simpatisan Partai Demokrat di seluruh Indonesia yang telah dan sedang berjuang merapatkan barisan dan memperkokoh kekuatan.

Fakta memalukan lainya, yang dilakukan oleh rombongan KLB ini adalah pemukulan terhadap kader Bintang Muda Indonesia yang ingin masuk ke dalam acara pertemuan, namun dihadang dan dipukul oleh oknum-oknum KLB di Deli Serdang.

Dari situasi tersebut, betapa direndahkannya nilai-nilai luhur musyawarah dan demokrasi oleh mereka yang haus akan kekuasaan dan menggunakan politik dengan cara-cara kotor, maka atas nama fakta dan hati nurani, kami kader Bintang Muda Indonesia, Orsap garda terdepan Partai Demokrat, menuntut;

Pemerintah harus mengambil sikap atas kegaduhan ini dengan memecat Moeldoko dari KSP Anulir hasil KLB dan turunannya karena inkonstitusional Usut dan tindak tegas pelaku kekerasan terhadap kader Bintang Muda Indonesia di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Jika tiga tuntutan itu tidak dengan segera ditindaklanjuti, maka langkah-langkah strategis lainya akan kami tempuh untuk mengembalikan martabat Partai Demokrat.
Menolak Takluk, Menuntut Tanggung Jawab.

Jakarta, 6 Maret 2021
Ketua Umum
Bintang Muda Indonesia
Farkhan Evendi, M.A.P

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here