JBM.co.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Salah satu kebijakan yang diatur dalam Perpres tersebut, mengenai investasi minuman beralkohol atau miras.

Dengan dikeluarkannya Perpres tersebut, pemerintah membuka peluang untuk investor baru, baik lokal maupun asing, untuk minuman beralkohol yakni di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI asal Papua Filep Wamafma, menolak keputusan pemerintah untuk membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau minuman beralkohol di Papua.

Baca Juga :  Mbois Pilihan Tepat Memimpin Rakyat Pacitan

Sebab, kata dia, hal ini akan memicu terjadinya tindak kriminalitas.

Menurut Filep, investasi industri miras tidak akan membawa dampak signifikan di Papua. Di sisi lain, dengan dibukanya investasi untuk industri miras, akan menambah deretan panjang kasus-kasus kriminalitas akibat mengkonsumsi miras. Bahkan, aturan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan di wilayah Papua.

“Persoalan hari ini, di Papua, enggak hanya persoalan politik, tapi pelanggaran-pelanggaran hukum dan kriminal diakibatkan oleh minuman beralkohol. Sehingga kita sebagai senator mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Papua,” kata Filep, dikutip jbm.co.id, dari CNN Indonesia.

Baca Juga :  Koalisi Empat Parpol Di Pacitan, Siapkan Nama Calon Bupati

Filep menilai, langkah pemerintah pusat tersebut juga bertentangan dengan pelbagai peraturan yang telah dibuat Pemerintah Daerah setempat terkait pelarangan minuman beralkohol.

Sebelumnya, ungkap dia, Gubernur Papua Lukas Enembe, sempat menandatangani Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman keras di Papua.

Bahkan, tokoh-tokoh agama maupun tokoh masyarakat Papua, telah menggaungkan larangan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Baca Juga :  DPW PGK Lampung Bagi Masker dan Ajak Masyarakat Lawan Covid-19

“Apabila pemerintah mengizinkan minuman beralkohol dipasok di Papua, apa artinya Pemda dan rakyat, tokoh agama dan tokoh gereja selalu berkeinginan agar miras itu haram di Papua?” cetusnya.

Filep berharap, pemerintah pusat bisa mengkaji dan mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut, agar persoalan keamanan dan kriminalitas di Papua tidak semakin ruwet oleh aturan tersebut. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here