Soal Spanduk, Perbekel Bungkulan : Lapangan Bungkulan Milik Bapak Saya!

4 min read
Spread the love

Jbm.co.id, Singaraja – Sengketa lahan Lapangan Bungkulan dan lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, kembali mencuat. I Ketut Kusuma Ardana STP menjabat Perbekel Desa Bungkulan ini, mengaku sengaja kembali memasang spanduk pengumuman di dua (2) lokasi, yakni di depan Lapangan Bungkulan juga di atas lahan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Bungkulan yang lokasinya bersebelahan (barat) dengan Lapangan Bungkulan.

Pun, Perbekel Kusuma Ardana secara tegas menyatakan lahan di dua lokasi itu, merupakan milik almarhum orangtuanya (I Gde Armany). Pemasangan spanduk pengumuman itu, bukan tanpa alasan, hal tersebut berdasarkan surat keterangan No 122/Spt/1974 dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng.

“Itu (lapangan bungkulan dan Pustu) tanah milik bapak saya! Ya, spanduk saya sendiri yang pasang. Aturannya membenarkan jika tanah itu milik bapak saya (alm Armany). Tulisan di spanduk itu, berdasarkan surat keterangan dari kantor agraria,” tegas Perbekel Kusuma Ardana saat ditemui Rabu (23/2).

Imbuh Perbekel Kusuma Ardana, dalam surat keterangan itu, tercantum dengan jelas nomor pipil, luasan dan batas tanah.

“Persil sekian, kelas tanah sekian, semua jelas dan ada. Kalau total luasan tanah di surat keterangan agraria itu, 88 are (8800 meter persegi), tapi di SPPT-PBB(surat pemberitahuan pajak terhutang-pajakbumi dan bangunan) luasannya 1,1 hektare,” terangnya.

Kapan spanduk pengumuman itu dipasang?

Perbekel Kusuma Ardana menjawab, spanduk dipasang pada Minggu (21/2) sore.

Baca Juga :  Draft Perkada Masih Tahap Fasilitasi Gubernur, Gaji Ke 13 Di Pacitan Belum Terbayar

“Alasan dipasang, karena memang kami (keluarga alm Armany) memiliki hak kepemilikan. Kan itu buktinya,” imbuhnya.

Menurutnya, fakta dari hasil mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, nihil alias tidak bisa membuktikan hak kepemilikan atas tanah di lapangan bungkulan dan Pustu tersebut.

“Dua kali mediasi di BPN Buleleng, terang kok tidak ada yang bisa membuktikan apakah status tanah adat atau dinas. Kalau ada yang memiliki hak status kepemilikin, ayo buktikan. Kan mantan Perbekel dan Sekdes sebelum saya ada. Kelian adat Bungkulan juga menyatakan tanah itu bukan milik desa adat. Boleh kok tanyakan. Terlebih, pemilik tanah sebelumnya menjelaskan, bahwa tanah itu dibeli oleh alm bapak saya. Kurang terang apalagi,” tandasnya.

Pemasangan Spanduk Dinilai Resahkan Masyarakat Bungkulan

Spanduk berisi pengumuman mempertegas hak kepemilikan di atas lahan Lapangan dan Pustu di Desa Bungkulan bertuliskan Tanah Ini Milik I Gde Armany (alm) sesuai dengan surat keterangan No 122/Spt/1974 dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng dinilai meresahkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Putu Kembar Budana selaku Tim Penyelamat Aset Desa (TPAD) Desa Bungkulan didampingi Gede Maharjaya.

Menurutnya, munculnya kembali spanduk itu, tak pelak membuat sebagian besar masyarakat di Desa Bungkulan resah, lantaran masyarakat sudah mengetahui jika hak kepemilikan lahan di atas lapangan Bungkulan dan Pustu dengan terbitnya SHM No 2426 dan SHM No 2427 atas nama Ketut Kusuma Ardana sudah dibatalkan oleh BPN Buleleng karena dinilai cacat administrasi.

Baca Juga :  Kekeringan Di Pacitan, Adi Subroto : Pemkab Kurang Sigap

Kini, malah kembali muncul spanduk baru sehingga hal itu seakan memperkeruh situasi di mata masyarakat Desa Bungkulan.

Nah, atas kejanggalan itu, TPAD Desa Bungkulan sudah lapor dan melayangkan surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bungkulan dan Kelian Desa Adat Bungkulan. Tujuannya, meminta kejelasan terkait pemasangan spanduk pengumuman.

Tak sampai disitu, pihak TPAD Desa Bungkulan pun gencar melakukan konsultasi dengan pakar hukum.

“Memang sah-sah saja memasang spanduk. Namun, surat keterangan alm I Gde Armani No 122/Spt/1974 dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng itu kan baru didaftarkan. Jadi, bukan merupakan hak milik. Tapi di spanduk itu kok tanah milik. Janggal kan, dan itu sangat meresahkan sebagian besar masyarakat di Desa Bungkulan,” ungkap Kembar saat ditemui Rabu (23/2) siang.

Terlebih saat ini Perbekel Kusuma Ardana sebut Kembar sedang tersandung kasus hukum atas dugaan pemalsuan dokumen.

“Perbekel Bungkulan Ketut Kusuma Ardana sudah tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen kepengurusan penerbitan SHM No 2427 pada Lapangan Desa Bungkulan,” sebutnya.

Saat ini, TPAD Desa Bungkulan masih menunggu keseriusan dari BPD Bungkulan dan Kelian Adat Bungkulan atas surat yang telah dilayangkan tersebut.

Soal Spanduk di Lapangan Bungkulan, Begini Jawaban Kepala BPN Buleleng

Photo tengah : Kepala BPN Buleleng, Ir. I Komang Wedana
Photo : Kepala BPN Buleleng, Ir. I Komang Wedana (Tengah)

Kepala Badan Pertanahan Buleleng, Ir I Komang Wedana saat dikonfirmasi soal pengembalian lahan oleh Kusuma Ardana membenarkan. Wedana mengatakan, Kusuma Ardana mengembalikan sertifikat bernomor no.02427/Desa Bungkulan pada bulan Januari 2021 lalu secara sukarela.

Baca Juga :  Proses Pembelajaran Di Kampus Selama Pandemi Covid 19

“Yang bersangkutan (Ketut Kusuma Ardana) telah mengajukan permohonan hapusnya hak atas tanah milik No.02427/Desa Bungkulan, tertanggal 02 Februari 2021 dan telah terdaftar dengan berkas no.3223/2021,” ucap Komang Wedana, belum lama ini.

Atas permohonan itu, BPN Buleleng telah menghapus hak pada buku tanah berdasar permohonan yang bersangkutan. Tak hanya itu, BPN Buleleng sebelumnya telah bersurat kepada Kanwil BPN Bali yang meminta agar sertifikat bernomor No.02427/Desa Bungkulan di usulkan untuk dibatalkan hak kepemilikan atas nama I ketut Kusuma Ardana.

“Adanya pengembalian sertifikat secara sukarela itu, surat yang kita kirim ke Kanwil BPN Provinsi Bali pada 22 Oktober 2019 bernomor:9496/SP.51.08.MP.01.02/X/2019, kami tarik kembali atau batal untuk dilanjutkan,” ujarnya.

Selanjutnya, status tanah tersebut kembali seperti sebelum sertifikat No. 02427/Desa Bungkulan diterbitkan.

”Status lahannya kembali seperti semula saat sebelum sertifikat tersebut terbit,” imbuhnya.

Sedang terkait adanya klaim baru atas lahan tersebut mengatas namakan alm I Gde Armany, Komang Wedana mengaku tidak tahu menahu soal tersebut. Bahkan bukan menjadi kewenangan pihak BPN untuk memberikan pendapat atas persoalan itu.

”Soal itu (pemasangan spanduk, red) saya no coment, yang jelas status lahan kembali seperti semula dan kami tidak bisa menyebut siapa pemilik lahan itu sekarang,” pungkasnya. (Red/Jbm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.