Jbm.co.id, Singaraja – Sengketa tanah di Banjar Corot, Temoekan Gunung Sari, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, antara Putu Arta, Made Rawa, dan Putu Kusuma dengan Wayan Kasma dan saudaranya, berbuntut pidana.

Putu Arta bersama Rawa dan Kusuma dilaporkan polisi dengan dugaan penipuan, surat palsu, dan memasuki pekarangan tanpa hak oleh Wayan Kasma. Kini, persoalan pelik itu, memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Sidang perdana perkara pidana itu, dimulai pada Kamis (18/2).

Nah, agenda pembacaan dakwaan oleh JPU ini, dinilai janggal oleh para pihak terdakwa. Kejanggalan disampaikan oleh Kuasa Hukum para terdakwa, Ketut Wirasanjaya akrab disapa Congsan.

Saat ditemui, Congsan mengatakan, klien-nya ini dianggap telah melanggar 3 Pasal KUHP yakni Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 263 ayat (2) tentang surat palsu, dan Pasal 167 tentang memasuki pekarangan tanpa hak.

Baca Juga :  Klarifikasi Kalapas Kelas 1 Sukamiskin Bandung Atas Headline Media Elektronik dan Cetak Tentang Cuti Menjelang Bebas (CMB) M. Nazaruddin

Menurutnya, kliennya ini sudah menempati lahan yang kini jadi sengketa sejak dahulu, baik itu dari lahir hingga merajan ada disana. Mereka menempatinya berdasarkan pandol (akta jual beli terdahulu) yang diperoleh dari kakeknya tahun 1957, itu semua disertai bukti.

“Kan di atas tanah itu timbul hak milik. Beberapa bulan lalu, ahli waris telah melakukan gugatan (perdata). Malah, tergugat melapor ke polisi. Saat itu, gugatan (dari penggugat) tidak diterima atau NO (niet ontvankelijke verklaard), karena luas tanah kabur,” terang Congsan.

Lalu, atas dasar itu sebut Congsan, gugatan perdata itu belum final atau selesai. Jadi, mereka (para terdakwa) punya hak untuk bisa mengajukan gugatan kembali.

“Jujur, kami tidak mengerti, apa dasar penyidik menerapkan pasal ini. Nah, ini akan kami uji di peradilan ini,” tegasnya.

Baca Juga :  VIRUS CORONA, KAPOLRESTA DENPASAR: "APABILA ADA YANG KORUPSI BLT, HUKUMAN MATI!"

Congsan juga menyinggung soal penerapan Pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut. Pasalnya, sebagian besar terdakwa yang menjadi kliennya ini buta huruf.

Jika perjanjian yang dijadikan dasar pemalsuan surat, dalam perjanjian itu mestinya dibuat diketahui oleh Perbekel serta Kelian Banjar Adat. Dalam perjanjian itu menyatakan, tanah sebagian diberikan ahli waris (para terdakwa) dan sebagian dikuasai tergugat (pelapor).

“Itu kan dibuat bersama, klien saya buta huruf ini. Apa dipalsukan? Apakah tandatangan penggugat (terdakwa) atau tergugat (pelapor), ini kan harus ada uji forensik,” ungkapnya.

Imbuh Congsan, jika memang para terdakwa ini yang dipalsukan tandatangannya, mestinya para terdakwa ini yang melaporkan bukanlah tergugat (pelapor). Ironisnya lagi, salah satu terdakwa yakni Putu Arta tidak menempati lahan yang menjadi sengketa ini walaupun masuk sebagai ahli waris.

Baca Juga :  Hasil Pilkel Digugat, Bupati Badung Tetap Lantik Prebekel Desa Angantaka

Disitu, justru Putu Arta menjadi terdakwa lantaran diatas lahan terdapat 2 padol.

“Sebenarnya yang menempati di lahan itu ada 8 Kepala Keluarga. Kalau bicara pidana, siapa yang melakukan? itu bertanggungjawab tidak bisa diwakilkan.

Kok justru yang usianya sudah tua-tua tiga orang ini malah dijadi terdakwa. Parahnya, Putu Arta tidak menempati tanah itu, jadi terdakwa juga,” bebernya.

Congsan mengaku, akan juga menempuh upaya hukum lain (perdata) terkait kasus sengketa tanah ini.

“Kami akan uji ini dipengadilan, apakah ini ranah perdata atau pidana. Karena, sengketa tanah ini belum selesai. Kami akan lakukan upaya hukum lain juga,” tandasnya. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here