Nasional

Petrus Selestinus : Upaya Orient Kembali Menjadi WNI Dilakukan Sejak Tahun 1997

JBM.co.id, Kupang – Orient P. Riwu Kore lahir dan besar di Indonesia dari kedua orang tua asli Indonesia, yakni Sabu Raijua, NTT. Ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana Orient menjadi WNI, kemudian setelah dewasa Orient tinggalkan WNI-nya dan menjadi warga negara Amerika Serikat (AS), juga merupakan peristiwa hukum dalam hidup Orient. Sekarang Orient kembali lagi menjadi WNI, juga merupakan peristiwa hukum yang dijamin konstitusi.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam keterangan persnya, Rabu (17/2/2021) menjelaskan, peristiwa hukum dalam kehidupan Orient terkait status kewarganegaraan, menjadi hal biasa. Karena bukan merupakan peristiwa pengkhianatan terhadap negara, melainkan peristiwa konstitusional.

Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Juga dalam pasal 26 UU No. 39 Tahun 2000 tentang HAM dan pasal 31 UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, mengatur tata cara untuk memperoleh kembali kewarganegaraan RI.

Petrus mengatakan, upaya Orient untuk kembali menjadi WNI, telah dilakukan sejak tahun 1997, dimana Orient telah mendapatkan kembali KTP DKI Jakarta sebagai WNI hingga mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Sabu Raijua. Setelah melewati semua tahapan proses Pilkada, dinyatakan memenuhi semua persyaratan calon dan pencalonan, hingga lolos dalam pemilihan dan ditetapkan sebagai bupati terpilih, dalam pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua.

Namun demikian muncul masalah, Orient masih tercatat berkewarganegaraan AS yang belum diselesaikan administrasi penegasannya kembali sebagai WNI. Namun Orient dan publik tidak perlu kuatir, karena pemerintah pernah punya pengalaman bagaimana menyelesaikan persoalan WNI Arcandra Tahar yang pernah menjadi warga negara AS, kemudian kembali ke Indonesia ingin mengabdi sebagai WNI.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: YONIF RAIDER 900/SBW DAN RELAWAN PRAMUKA BAGI-BAGI MASKER

“Dalam kasus Archandra, pemerintah akhirnya mengambil sikap bijak dengan meneguhkan kembali kewarganegaraan Indonesia dan Arcandra dipercaya menjadi Wamen ESDM melalui hak prerogatif presiden,” terang Petrus.

Perlu Terobosan Melalui Diskresi

Advokat Peradi ini berargumen, tidak ada lagi waktu dan pintu yang tersedia baik melalui upaya administratif maupun upaya yuridis oleh UU Pilkada untuk mengajukan keberatan terkait dengan munculnya keadaan baru yang sangat menentukan setelah penetapan bupati terpilih. Selain itu tidak ada lagi upaya hukum melalui rezim UU Pilkada untuk dipersoalkan.

“Untuk itu Mendagri perlu menunda sedikit waktu agar proses administrasi melepaskan status kewarganegaraan AS yang sudah ditanggalkan Orient sejak 1997 menjadi permanen dan Orient dapat dilantik segera,” kata Petrus.

Menurutnya, tentu prosesnya agak berbeda antara kasus Arcandra dengan Orient. Karena Arcandra muncul masalah setelah dilantik sebagai Menteri ESDM dan proses pengangkatan Arcandra dan pelepasan jabatan Arcandra cukup dengan penggunaan hak prerogatif presiden. Sedangkan pada kasus Orient, posisinya sudah ditetapkan sebagai bupati terpilih hasil proses pilkada yang demokratis, dimana mayoritas pemilih di Sabu Raijua tetap menghendaki Orient sebagai Bupati.

“Karena itu kewenangan diskresi Mendagri menjadi opsi tepat melantik Orient sebagai bupati setelah administrasi peneguhan WNI-nya selesai,” tandas Petrus.

Baca Juga :  Kemensos Dukung Pemkab Buleleng Manfaatkan Layanan SLRT dan PUSKESOS

Lebih lanjut ia menyampaikan, terobosan Mendagri melalui kewenangan diskresi berupa menunda sementara waktu dengan menunjuk Penjabat Bupati Sabu Raijua, hingga masalah administrasi pelepasan status kewarganegaraan AS dan peneguhan kewarganegaraan Indonesia atas nama Orient dituntaskan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Langkah itu diambil agar roda pemerintahan untuk mewujudkan tujuan nasional menurut UUD 1945 tidak menjadi halangan oleh sebab apapun juga.

Sumbangsih Orient Untuk Revisi UU Pilkada

Petrus mengatakan, UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak mensyaratkan secara absolut bahwa yang boleh menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Syaratnya hanyalah WNI dan tidak secara absolut melarang yang bukan WNI atau yang memiliki kewarganegaraan lain selain Indonesia, tidak boleh menjadi calon.

Ada kecenderungan pembentuk UU membuka ruang bagi orang Indonesia yang pernah berkewarganegaraan lain, boleh menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota. Karena syarat harus WNI tidak secara absolut dinyatakan UU Pilkada, sebagaimana syarat seorang calon presiden dan calon wakil presiden, calon menteri dan calon legislatif, harus seorang WNI menurut UUD 1945 dan UU Pemilu.

Ketentuan pasal 7 UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hanya menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Selain itu harus memenuhi syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa ada syarat harus WNI.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: DOKTER CAPUT SAMBANGI PESANTREN SALAFIYAH DARUL ULUM DAN NYAPA WARGA MUSLIM DI SUMBER WANGI

Harus Menjadi Syarat Formil dan Materil

Petrus menjelaskan, jika dibanding dengan ketentuan pasal 6 UUD 1945 tentang syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di sana dengan tegas dikatakan, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

“Ketentuan ini secara tegas menyatakan harus seorang WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Ini berbeda dengan syarat hendak menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota.

Dimana dalam UU 10 Tahun 2016, tentang Pilkada, lebih lunak karena tidak menempatkan syarat harus seorang WNI sebagai salah satu syarat menjadi calon. Sehingga UU Pilkada tidak linear kepada UUD 1945 soal calon kepala daerah,” papar Petrus.

Ia menambahkan, UU Pilkada 10 Tahun 2016 pun tidak mengatur larangan bagi orang Indonesia yang bukan WNI mendaftar sebagai calon gubernur, bupati dan wali kota.

Karena itu Orient memiliki legal standing dan memenuhi syarat. Pasalnya, sejak tahun 1997, Orient sudah kembali menjadi WNI, karena memiliki KTP DKI Jakarta secara sah dan dalam Pilkada Sabu Raijua masyarakat secara rasional dan emosional memilih Orient menjadi Bupati Sabu Raijua untuk mengabdi. (Red/Jbm)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: