Daerah

Soal Dana PEN Pariwisata, Sekda Suyasa Sebut Kadispar Buleleng Sudah Lapor 

JBM.co.id, Singaraja – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa menyebut, Dinas Pariwisata Buleleng telah melaporkan penyelenggaraan kegiatan terkait dana hibah PEN Pariwisata Buleleng, untuk pengelola hotel dan restoran. Pun kegiatan sosialisasi Buleleng Ekxplore yang bermasalah.

Sekda Suyasa mengaku, laporan secara tertulis memang belum diterima, namun melalui  lisan telah dilaporkan bahwa pada bulan Januari 2021, kegiatan telah berjalan dengan baik dan selesai.

“Secara lisan sudah dilaporkan, namun secara tertulis belum,” terang Sekda Suyasa Senin (15/2).

Menurutnya, sebelum menyusun kegiatan telah disampaikan pembagian pagu anggaran, dan selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memang bertugas menyusun draft rancangan pembagian pagu anggaran untuk masing-masing SKPD.

“Dapat berapa, kemudian di posting di kegiatan, sesuai petunjuk teknis kementrian,” imbuhnya.

Lanjut dia, dana hibah  PEN Pariwisata berdasar surat Kementrian Keuangan No.Hes 244/MK.7/2020 12 Oktober 2020 Tentang penetapan pemberian hibah pariwisata Kabupaten Buleleng dianggarkan Rp 13,4 miliar.

Sesuai petunjuk teknis kementrian di bagi dua (2), dimana 70 persen untuk hibah di sektor pajak pariwisata hotel dan restoran sebesar Rp 9,3 miliar. Sementara, kegiatan operasional sekitar 30 persen, sebesar Rp 4 miliar.

“Anggaran sebesar 70 persen kita pasang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) karena itu bersifat belanja tidak langsung dalam bentuk hibah. Sementara, yang 30 persen ditempatkan di belanja langsung, dan sektor yang menangani adalah Dispar,” terangnya.

Sekda Suyasa menyebut, pada saat persiapan penyusunan anggaran sudah disampaikan agar mengikuti petunjuk teknis yang ada. Petunjuk teknis sudah diikuti dari sisi penentuan program kegiatan.

“Sedang yang ini, eksekusi nih yang menjadi masalah karena kita tidak masuk disitu, agar tidak masuk ada kesan intervensi,” bebernya.

Imbuhnya, selama ini laporan  tertulis biasa dilakukan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah yang saat ini sedang berproses dikumpulkan. Semua laporan dari seluruh OPD dalam merealisasikan kegiatan anggaran ditahun sebelumnya.

“Memang, setiap OPD tidak langsung melaporkan, namun dilaporkan kepada Sekda tetapi dilaporkan dalam kegiatan berjalan untuk dihimpun menjadi laporan penyelengaraan pemerintah daerah  (LPPD), pada saat itulah akan ada verifikasi apakah target kegiatan telah berjalan. Namun, soal akuntabilitas harus diaudit oleh BPK,yang saat ini sedang melakukan audit intrim,” pungkasnya. (Red/Jbm)

Related Articles

2 Comments

  1. 531519 905079Aw, this became an incredibly nice post. In thought I would like to set up writing like that in addition – taking time and actual effort to produce an excellent article but what / things I say I procrastinate alot through no indicates appear to get something completed. 465364

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button