Hukum

Paslon Yance Salambauw dan Feliks Duwit Ajukan Pembatalan Keputusan KPU Sorsel

JBM.co.id, Jakarta – Sidang sengketa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, masih bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Dua perkara PHP Bupati Sorong Selatan diperiksa pada persidangan kali ini. Pertama perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pasangan Calon (paslon) Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Feliks Duwit. Kedua, perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Paslon Nomor Urut 4 Pieters Kondjol dan Madun P Narwawan.

Paslon Bupati Sorong Selatan Yance Salambauw dan Feliks Duwit melalui kuasa hukumnya, Heru Widodo mengatakan, Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli-Alfons Sesa.

Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit juga meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204?KPU-Kab/XII2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 September 2020 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli – Alfons Sesa.

Heru mengatakan, bahwa Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit merasa dirugikan atas hasil penetapan KPU Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) tersebut karena Termohon menetapkan petahana yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan KPU Sorong Selatan tersebut, Pasangan Yance Salambauw dan Feliks Duwit memperoleh 12.742 suara, sedangkan Pasangan Samsudin Anggiluli dan Alfons Sesa memperoleh 20.000 suara.

“Penetapan perolehan suara oleh KPU Sorong Selatan tersebut disebabkan adanya proses penegakan hukum yang belum selesai atas tiga pelanggaran hukum pemilihan umum serentak.

Pertama, Termohon tetap mengikutsertakan petahana sebagai pasangan calon, tanpa memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN Pemerintah Provinsi Papua.

Baca Juga :  KPK Gelar Lomba Unit Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun 2020

Kedua, adanya pembagian dana oleh petahana pada masa tenang untuk tujuan pemenangan.

Ketiga, petahana melakukan penggantian pejabat tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam waktu berdekatan dengan masa penetapan calon.” kata Heru Widodo saat memaparkan pokok permohonan secara langsung dalam persidangan di MK.

Sementara calon Bupati Sorong Selatan Yance Salambauw, ketika dikonfirmasi JBM co.id mengatakan, diloloskannya paslon wakil bupati No. 1 a/n Drs. Alfons Sesa, MM, cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan pengunduran diri dari pejabat yang berwenang.

“ Menurut kami harusnya tidak dapat diloloskan oleh KPU karena tidak memenuhi syarat pengunduran diri dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan dokumen yang kami miliki dan hasil sidang tanggal 4 Februari 2021, KPU maupun BAWASLU mengakui bahwa yang bersangkutan pada batas akhir tanggal 8 Novemer 2020 tidak dapat menyampaikan kepada KPU Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang,” kata Yance.

Lanjut dia, Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang yang dimaksudkan KPU itu sesungguhnya merupakan Surat Tindak Lanjut dari KPU pada yang bersangkutan pada tanggal 6 November 2020.

“ KPU pada tanggal tanggal 6 November 2020 mengirim surat kepada Saudara Alfons Sesa bahwa yang bersangkutan diharapkan untuk segera menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian dari pejabat yang berwenang paling lambat tanggal 8 November 2020.

Hal ini dimaksudkan oleh KPU karena sampai dengan 6 November 2020 saudara Alfons Sesa belum dapat memasukkan dalam surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur oleh PKPU No. 3 Tahun 2017,” terangnya.

“ Yang disampaikan pada 8 Nov 2020, bukan Surat Keputusan Pemberhentian yang sebagaimana dimaksudkan oleh KPU, namun yang disampakian oleh saudara Alfons Sesa pada 8 November 2020 (deadline/batas waktu akhir yang diatur oleh UU karena sudah memasuki 30 hari sebelum pencoblosan) adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa surat keputusan pemberhentian masih sedang dalam proses, pada faktanya surat tersebut adalah surat keputusan pemberhentian,” imbuhnya.

Baca Juga :  KPK Panggil Thobroni Harun Mantan Wakil Walikota Bandar Lampung

Yance mengungkapkan, pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 menekankan bahwa, apakah surat keterangan pemberhetian yang bersangkutan masih dalam proses dengan surat keputusan pemberhentian itu sama ? Namun, dari pertanyaan tersebut, KPU dan Bawaslu tidak dapat memberikan penjelasan.

Mereka hanya menerangkan bahwa, mereka melakukan koordinasi secara berjenjang oleh KPU ke KPU Provinsi, dan KPU RI dan Bawaslu ke Bawaslu Provinsi lalu Bawaslu RI

“ KPU sendiri yang bertindak dan menyurat kepada yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan syarat berupa surat pemberhentian dari pejabat yang berwenang yang sampai dengan tanggal 6 November 2020 itu belum dapat diserahkan kepada KPU, yang diserahkan adalah dokumen yang berbeda. Seharusnya saat kondisi itu KPU dengan tegas menyatakan tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan tidak memenuhi apa yang diminta oleh KPU,” paparnya.

Sebut Yance, Surat Keputusan Pemberhentian itu yang dikeluarkan oleh Presiden RI No. 44 dst, itu dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020. Surat keputusan itu merujuk kepada pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara, yang dikeluarkan pada 9 Nov 2020. Dalam pertimbangan teknis tersebut, itu dicantumkan bahwa salah 1 pointnya, pensiunan Alfons Sesa berlaku terhitung sejak tanggal 1 November 2020.

“ Yang menjadi pertanyaan krusial kami adalah bahan pertimbangan teknis yang dikeluarkan BKN menggunakan tanggal 1 November 2020 bukan menggunakan tanggal saat pertimbangan atau kebijakan itu dikeluarkan? Dan mengapa keputusan Presiden itu mengacu pada tanggal 1 November 2020? Padahal keputusan presiden dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2020,” jelas Yance.

Yance mengaku, pihaknya mendapatkan fakta yang dapat digunakan sebagai bukti.

“Pada tanggal 23 Desember 2020 kami mendapatkan keterangan resmi dari BKN Negara didalam menjawab surat kami, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS, masih mendapatkan fasilitas, tunjangan, gaji dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Kasus Gatot Seret Semua DPRD, Mangapul Purba: Periksa Juga Elsekutif Pengumpul dan Pemberi Dana Suap

Nah alasan mereka, bahwa mengapa surat keputusan pemberhentian presiden itu terlambat, yang dijadikan alasan adalah pandemic / covid-19, saya ingin menyampaikan bahwa tidak satu orang yang mengikuti Pikada serentak tahun 2020 yang berstatus sebagai ASN dengan jabatan yang setara dengan Fonzeza.

Ada banyak orang yang berstatu ASN yang jabatannya setara dengan Fonzeza bahkan lebih yang mengikuti Pilkada tanpa terhambat dengan surat pengunduran diri. Sebagai contoh, wakil kita dari paslon No. 3.

Memang paslon No.3 tidak membutuhkan surat pemberhentian dari Presiden RI, tetapi proses pemberhentian yang disampaikan itu hanya dapat dijawab dengan kurun waktu 13 hari, dan ini berlaku diberbagai tempat yang peserta Pilkada nya adalah ASN, jadi jika menggunakan alasan pandemi itu hanya alasan logika bukan diatur oleh hukum.

Kami sebagai pihak Pilkada merasa bahwa pandemi bukan merupakan alasan kecuali dari UU mengatur tentang pandemi dapat mengintervensi waktu, alasannya seperti mengada-ada karena tidak didasarkan oleh norma-norma,” bebernya.

“ Khusus mengenai tanggal SK No. 44 dan Pertimbangan Tekhnis BKN atas usul pemberhentian Alfosn Sesa, yang sekalipun dibuat pada tanggal 9 November 2020, namun untuk alasan apa BKN mempertimbangkan bahwa Alfons Sesa berhenti sebagai PNS tanggal 1 November 2020.

Menurut kami Paslon No 3, pertimbangan menggunakan tanggal 1 November 2020, sekedar agar tidak terlihat adanya pelanggaran batas waktu tanggal 8 November 2020 sebagai batas akhir atau deadline penyerahan SK pemberhentian dari pejabat yang berwenang ke KPU,” pungkas Yance. (Red/Jbm)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: