JBM.co.id, Denpasar – Perkara pidana Narkotika dan Perceraian di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Humas Pengadilan Negeri (PN) Denpasar I Made Pasek S.H, M.H, pada Senin (18/01).

Imbuh Humas Pasek, hal tersebut terjadi disinyalir melemahnya kondisi ekonomi paska Covid-19.

“Total perkara ditangani PN Denpasar di tahun 2020 yang mencakup wilayah hukum Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sebanyak 2468 kasus. Dimana, 1224 perkara pidana dan 1244 perkara perdata. Paling mengalami peningkatan, perkara perceraian dan narkotika. Salah satu penyebabnya, ya mungkin faktor ekonomi imbas pandemi Covid-19,” terangnya.

Baca Juga :  40 WBP di Rutan Kelas IIB Gianyar Berhak Terima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021

Humas Pasek merinci, khusus perkara pidana sebanyak 602, itu didominasi 70 persen perkara perceraian, atau sebanyak 895 perkara. Pun perkara tindak kejahatan Narkotika. Ia memastikan, sebagian perkara telah mendapat putusan pengadilan dan sisanya masih berproses.

Sementara, perkara pencurian sebanyak 242 perkara, penggelapan 94 perkara, penipuan 30 perkara dan sebanyak 256 perkara yang lain.

“Sisanya PMH (perbuatan melawan hukum) 51 perkara, Wanprestasi (ingkar janji) 22 perkara, perkara tanah 19, harta bersama 19, hak asuk 5 perkara, ganti rugi 2 perkara, dan perkara lain-lain 33,” ungkap Humas Pasek.

Baca Juga :  KORUPSI: WARGA TIGAWASA NGLURUG POLRES BULELENG, DESAK TUNTAS KASUS DANA DESA

Perkara perceraian, selanjutnya timbul percekcokan hingga berujung perceraian  diawali soal penghasilan, juga soal penghidupan.

“Ketika itu, tidak dapat dipahami oleh masing-masing pasangan, maka terjadilah pertengkaran hingga berujung pada perceraian,” imbuhnya.

Terkait kasus perceraian, sebut Humas Pasek, selama ini terkendala alamat tergugat banyak yang tidak jelas. Sehingga perlu dilakukan pemanggilan umum melalui media massa koran. Pemanggilan dilakukan minimal 2 kali dengan jarak masing-masing 1 bulan.

Jika dalam beberapa kali pemanggilan secara patut tersebut yang bersangkutan tidak juga hadir, maka sidang digelar tanpa kehadiran tergugat, alias verstek pada bulan berikutnya.

Baca Juga :  Suap 6.6 Miliar Dituntut 4 Tahun, Direktur P3S: Tuntutan JPU kepada Jaksa Pinangki Terlalu Ringan

“Terkait perkara perceraian, sebagian masih ada yang belum diputuskan, sebagian sudah. Jadi kalau bulan November baru masuk, kan belum bisa memenuhi, sehingga di tahun berikutnya baru bisa disidangkan. Kalau tidak hadir setelah sekian kali pemanggilan secara patut, putusannya verstek, diputus tanpa hadirnya tergugat,” tutupnya. (Red/Jbm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here