Polemik Tanah Adat Kubutambahan: Jro Warkadea Tuding Kubu PADA Cari Sensasi

3 min read

Foto Ist: Jro Pasek Ketut Warkadea dan kubunya (berdiri), Tim PADA (duduk)

Spread the love

Kubutambahan, JBM.co.id – Polemik tanah milik Desa Adat Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, mulai mendidih. Ini lantaran Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea, mulai keluar kendang meladeni tim Penyelemat Aset Desa Adat (PADA) pimpinan duet Ketut Ngurah Mahkota dan Jro Gede Budiasa alias Kerok.

Ini lantaran Tim PADA menyoal sewa-menyewa tanah adat itu dianggap tidak terbuka dan secara terbuka menyerang Jro Warkadea dengan acara mengadu ke Polres Buleleng.

Namun Jro Warkadea pun tidakkalah gesit menanggapi serangan tim PADA kepada dirinya. “Mereka asbun bahkan tak memiliki kapasitas untuk bicara soal aset milik Desa Adat Kubutambahan yang dikontrak oleh PT.Pinang Propertindo sehingga apa yang disampaikan ke publik ngawur dan tak berdasar,” tandas Jro Warkadea menangkis serangan Tim PADA, Minggu (15/11/2020).

Saat memberikan tanggapan terhadap Tim PADA, Jro Warkadea didampingi Penyarikan Desa Adat Made Putu Kerta dan Gede Anggastia, tokoh masyarakat Kubutambahan yang juga ketua LSM Pemerhati Pembangunan Masyarkat Buleleng (P2MB).
Jro Warkadea mengatakan, dilahan seluas 370,80 hektar milik Desa Adat Kubutambahan rencanannya akan dibangun bandara. Namun rencana itu terbentur adanya ikatan hukum atas lahan duen pura itu dengan PT.Pinang Propertindo. Bahkan saat ini telah terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT.PP.Bahkan Jro Warkadea membenarkan SHGB itu telah menjadi jaminan bank.

Baca Juga :  Tyas Mirasih Terseret Ilegal Acces

“Jaminan SHGB kepada pihak bank adalah urusan pihak kedua (PT.PP) selaku investor sehingga terbit akta tanggungan dan oleh notaries diterbitkan hak tanggungan oleh BPN Buleleng.Berdasar hak tanggungan itu investor manjaminkan SHGB itu ke bank.Dan kita tidak tahu menahu soal itu apalagi sampai memberikan persetujuan karena ranahnya berbeda, ”jelas Jro Warkadea.

Mantan Kadisbudpar Buleleng itu menjelaskan, SHGB berbeda dengan sertifikat hak milik (SHM). Selama ini,katanya,sebanyak 61 SHM milik Desa Adat Kubutambahan tetap berada di tangannya dan bukan dibawa oleh pihak PT.PP. Dalam konteks ini,kata Warkadea,para pihak yang menyoal masalah tersebut tidak mengetahui dengan persis persoalannya sehingga terkesan asbun dan mencari sensasi saat berbicara soal itu ke publik.

Baca Juga :  DITEMUKAN MAYAT PRIA BERTATO PUTRI BALI DI PANTAI PELISAN, DESA PENUKTUKAN

“SHGB berbeda dengan SHM. Yang dijaminkan oleh PT.PP ke pihak ketiga (bank) itu merupakan SHGB dan itu urusan mereka (PT.PP), sedang SHM tetap dipegang oleh kami (Desa Adat Kubutambahan,red).Itu dua hal berbeda yang mesti diluruskan agar tidak memunculkan persepsi negatif dan terkesan memperovokasi warga,” paparnya.

Jro Warkadea menceritakan bahwa, sejak awal pihaknya sepakat dengan Gubernur Bali soal lokasi bandara di Desa Adat Kubutambahan dengan ketentuan lahan tersebut tetap menjadi hak milik desa adat.”Ini sejalan dengan visi misi Gubernur Bali dengan jargon Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak melepas status hak milik duen pura.Konsepnya mungkin dengan cara penyertaan modal atau kepemilikan saham. Pada saat kita bicara dengan gubernur soal itu masih ditangani oleh kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) melalui konsorsium PT.Angkas Pura I,PT.Pembangunan Perumahan dan Perusda Bali,” ungkapnya.

Sayang dalam perjalananya, kata Warkadea, sejumlah draft disodorkan kepadanya yang berisi ketentuan pelepasan status hak milik lahan dari desa ada kepada konsorsium maupun pemerintah provinsi. ”Tanah duen pura dilepas statusnya menjadi milik konsorsium dan Pemprov Bali.Jelas dua usulan dalam draft itu saya tolak dan keberatan itu sudah disampaikan ke Wakil Bupati Buleleng bahwa draft itu tidak benar,” tegasnya.

Baca Juga :  LSM KAMPUD Resmi Laporkan 250 Miliyar Deposito APBD Lampung Selatan ke Kejati Lampung

Sedang soal uang sewa lahan, Jro Warkadea menyebut,dirinya mempunyai catatan terinci soal itu termasuk penggunaan anggaran untuk kepentingan desa adat. Bahkan sudah dirangkum dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) desa adat setempat.Yang jelas,menurut Jro Warkadea,uang sewa lahan milik desa adat yang belum diselesaikan pihak PT.PP kepada Desa Adat Kubutambahan sebanyak Rp 2,169 miliar lebih. Rinciannya,uang sisa sewa sebesar Rp 1.501.933.500,- dan royalty sebesar Rp 667.500,000.

“Jadi kalau ada yang menyebut saya menilep terlebih disebutkan uang sewa sudah dibayar lunas, itu tidak benar dan saya pastikan itu bohong,” bantah Jro Warkadea. frs/jmg/*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.