Sekda Lampung Selatan, Thamrin, Penuhi Panggilan Penyidik KPK, Terkait Pengembangan Kasus Suap Proyek

2 min read
Spread the love

JAKARTA, WWW.JBM.co.id |Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terkait kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) yang telah menjerat mantan Bupati Zainuddin Hasan. Setelah sejumlah nama ditetapkan tersangka dan ditangkap oleh KPK yakni Hermansyah Hamidi dan Syahroni. Untuk kali kedua, KPK memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Lamsel, Thamrin.

Sebelumnya Thamrin sebagai Sekda Lamsel telah dipanggil oleh penyidik KPK pada tanggal 27/10/2020, namun tidak hadir.

Kepada awak media ini, Plt. juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri mengaku pihaknya telah menjadwalkan kembali pemanggilan Sekda Lamsel, Thamrin, sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lamsel.

Baca Juga :  WALIKOTA DAN DANDIM KENDARI LUNCURKAN GELANG KHUSUS PASIEN COVID-19

“Tanggal 3 November, kemarin hadir mas”, ungkap Ali Fikri, Kamis (5/11/2020) malam.

Selain Sekda Lamsel, penyidik KPK telah memanggil sejumlah nama sebagai saksi, diantaranya Nanang Ermanto (mantan wakil Bupati Lamsel).

Dengan ditetapkannya Hermansyah Hamidi (mantan Kepala Dinas PUPR, Lamsel) dari pengembangan kasus Mantan Bupati Zainuddin Hasan, telah menyeret nama Syahroni (Kepala Dinas PUPR Lamsel). Diketahui, Hermansyah bersama Syahroni menyerahkan uang senilai Rp. 72 Miliyar kepada Zainuddin Hasan.

Baca Juga :  FIRLI BAHURI ; KPK Tetapkan dan Tahan Tiga Tersangka Terkait Dugaan TPK Kegiatan Penjualan dan Pemasaran PT. DI Tahun 2007-2017

Uang tersebut merupakan uang setoran/fee proyek pada Dinas PUPR Lamsel yang didapat dari rekanan.

“Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka Hermansyah Hamidi dan Syahroni untuk kemudian diberikan kepada Zainuddin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya mencapai Rp. 72.742.792.145,- atau sekitar-sekitar itu”, terang Deputi Penindakan KPK, Karyoto, Kamis (24/9/2020).

Uang tersebut, kemudian dibagi sebesar 0,5-0,75% untuk kelompok kerja (Pokja) Unit layanan pengadaan (ULP), 15-17% untuk Bupati, dan 2% kepala Dinas PUPR.

Baca Juga :  KAPOLDA BALI BANTU WARGA TAK MAMPU DI BANJAR JAWA SINGARAJA

Atas perbuatan tersebut, Hermansyah Hamidi bersama Syahroni disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Redaksi-Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.