Dalami Polemik 250 Miliyar Deposito APBD Lampung Selatan, Kejati Lampung Koordinasi ke Kejari

2 min read
Spread the love

LAMPUNG, WWW.JBM.co.id | Kejaksaan Tinggi Lampung terus mendalami penempatan uang APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) dalam bentuk deposito di Bank Lampung sejak Tahun 2018 sampai 2019 sebesar Rp. 250 Miliyar. Kali ini pihak Kejati Lampung telah melakukan koordinasi kepada Kejari Lampung Selatan, melalui Asisten Bidang Inteligen (Assintel).

“Saat ini telah dikoordinasikan ke Assintel Kejari Lampung Selatan, dalam rangka pulbaket”, ungkap Jaksa Ditha kepada awak media saat berada di ruang Pelayanan Hukum, Kamis (5/11/2020).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung telah menerbitkan surat bernomor R. 663/L.8.3/Loh.I/12/2019, menginstruksikan agar bidang Pidana khusus (Pidsus) Kejati Lampung menindaklanjuti laporan pengaduan LSM KAMPUD Lampung terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada penempatan pos APBD Lamsel ke dalam pos deposito.

Baca Juga :  Langkah Kejati Sulut Soal Proyek Pemecah Ombak Likupang Minut Sarat Kepentingan dan Pesanan

Terpisah, mencuatnya masalah deposito APBD Lamsel, membuat kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel, Intji Indriati memberikan keterangan kepada publik, dan sempat menyeret-nyeret nama KPK.

Dikatakan oleh Intji jika penempatan APBD Lamsel ke Pos deposito di Bank Lampung merupakan saran dan arahan KPK.

Pernyataan kepala BPKAD Lamsel tersebut, sempat membuat gaduh publik, melalui Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III, KPK RI, menepis pernyataan Intji Indriati, tersebut.

“Saya dan tim ndak pernah menyarankan dan mengarahkan APBD disimpan dalam bentuk deposito”, kata Dian (15/1/2020).

Sementara, dikutip dari radar Lampung.co.id, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) tahun 2019, untuk pendapatan asli daerah (PAD) telah dianggarkan sebesar Rp. 276.906.061.381 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 275.464.317
224 atau 99,48% dari target yang telah ditetapkan.

Baca Juga :  Menlu: Presiden Juga Ajak Jepang Investasi Di Pulau-Pulau Terluar

Adapun PAD yang diterima Pemkab Lamsel ke kas daerah, terdiri dari Pajak Daerah sebesar Rp117.851.364.597, Retribusi Daerah sebesar Rp10.242.771.756, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.927.461.628 dan yang terakhir, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp138.442.719.241.

Jika dilihat dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada Tahun Anggaran 2019, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dapat direalisasikan sebesar Rp.138.442.719.241. Anggaran tersebut, bersumber dari Jasa Giro Kas Daerah terealisasi sebesar Rp.23.826.133.119, Jasa Giro Pemegang kas sebesar Rp. 2.226.648, kerugian uang sebesar Rp. 12.668.000.

Baca Juga :  Kabag ULP Setkab Pacitan, Tidak Ada Tender Proyek Fisik Konstruksi Di PAPBD Tahun 2020

Selanjutnya, pendapatan jasa layanan umum BLUD sebesar Rp. 60.651.555.273, pengembalian kelebihan pembayaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 5.060.138.859 dan Pendapatan dana Kapitasi JKN sebesar Rp. 48.889.997.341.

Dari hasil audit BPK RI itu, pada pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, tidak ada pendapatan kas daerah yang bersumber dari deposito. Lalu, Kemana Pendapatan hasil dari bunga deposito sebesar 8 persen yang berjumlah sekitar Rp16.302.876.712,37?

Redaksi-Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.