Kasus Korupsi Proyek, KPK Kembali Panggil Sekda Lampung Selatan 3 November 2020

2 min read
Spread the love

JAKARTA, WWW.JBM.co.id |Pengembangan Kasus Korupsi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) yang menjerat mantan Bupati Lamsel Zainudin Hasan terus bergulir, usai Hermansyah Hamidi (mantan Kepala Dinas PUPR Lamsel) dan Syahroni ditetapkan sebagai tersangka, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Lamsel, Thamrin.

Thamrin dipanggil oleh penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Lamsel.

“Thamrin sekda Pemkab Lampung Selatan, penyidik memanggil saksi untuk tersangka Hermansyah Hamidi”, kata Plt Juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, kapada media ini, (27/10/2020).

Baca Juga :  VIRUS CORONA: WABUP SUTJIDRA SERAHKAN 150 MASKER-16 BOX SARUNG TANGAN

Namun sangat disayangkan, Thamrin tak memenuhi panggilan penyidik KPK.

“Thamrin, tidak hadir”, terang Ali.

Lebih jauh, Ali Fikri mengatakan bahwa Penyidik KPK kembali akan melakukan pemanggilan Thamrin pada Selasa 03 November 2020.

“KPK kembali mengagendakan pemanggilan saksi atas nama Thamrin (Sekda Pemkab Lampung Selatan) dalam perkara tersangka Hermansyah Hamidi, pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020”, ungkap Ali.

Selain itu, Ali mengimbau kepada Thamrin untuk bersikap kooperatif.

“KPK tetap mengingatkan yang bersangkutan, agar bersikap kooperatif dmenghadiri Pemanggilan tersebut”, imbuh Ali.

sebelumnya, pada kasus yang sama, KPK telah memanggil Nanang Ermanto yang kala itu, menjabat sebagai wakil Bupati Lamsel. Nanang Ermanto dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi.

Baca Juga :  PJ Kakam Tiuh Balak 1 Merealisasikan BLTDD Bulan Mei dan Juni

Penetapan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka merupakan pengembangan dari kasus Zainuddin Hasan. Diketahui, Hermansyah bersama Syahroni (Kepala Dinas PUPR Lamsel) menyerahkan uang senilai Rp. 72 Miliyar kepada Zainuddin Hasan.

Uang tersebut merupakan uang setoran/fee proyek pada Dinas PUPR Lamsel ya g didapat dari rekanan pada Dinas PUPR Lamsel.

“Dana yang diserahkan oleh rekanan diterima oleh tersangka Hermansyah Hamidi dan Syahroni untuk kemudian diberikan kepada Zainuddin Hasan yang diberikan melalui Agus Bhakti Nugroho dengan jumlah seluruhnya mencapai Rp. 72.742.792.145,- atau sekitar-sekitar itu”, ungkap Deputi penindakan KPK Karyoto, Kamis (24/9/2020).

Baca Juga :  Kapolres Sergai Ucapkan Terima Kasih Kepada Masyarakat Serdang Bedagai

Uang tersebut kemudian dibagi sebesar 0,5 – 0,75 % untuk Pokja ULP, 15-17 % untuk Bupati, dan 2 % untuk Kepala Dinas PU.

Atas perbuatannya tersebut, Hermansyah Hamidi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Redaksi/Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.