LSM KAMPUD Ungkap, Pidsus Kejati Lampung Pulbaket Deposito APBD Lampung Selatan Senilai 250 Miliyar

2 min read
Spread the love

LAMPUNG, WWW.JBM.co.id-Kebijakan Penempatan uang APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) dalam bentuk deposito di Bank Lampung sejak Tahun 2018 sampai 2019 sebesar Rp. 250 Miliyar, masih terus didalami oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung bernomor R.663/L.8.3/Kph.I/12/2019, menginstruksikan agar bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Lampung menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada penempatan pos APBD Lamsel ke dalam pos deposito. Hal tersebut disampaikan oleh Divisi Humas dan Infokom LSM KAMPUD Provinsi Lampung, Slamet.

Baca Juga :  KPK Laksanakan Putusan MA, Serahkan Barang Bukti TPPU Kasus Korupsi Zainuddin Hasan ke Pemkab Lamsel

“Kami terus melakukan koordinasi kepada pihak Kejati Lampung, melalui Penerangan Hukum maupun Pidsus Kejati Lampung terkait laporan pengaduan Dugaan KKN deposito APBD Lamsel, disampaikan oleh Penerangan hukum (Penkum) Kejati Lampung, bahwa Laporan telah ditindaklanjuti dan masih pengumpulan bahan keterangan di Pidsus”, kata Slamet, Jum’at (16/10/2020).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamsel Intji Indriati melakukan klarifikasi kepada publik dan sempat mencatut serta menyeret-nyeret nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikatakan oleh Intji jika penempatan APBD Lamsel ke pos deposito di Bank Lampung merupakan saran dan arahan dari KPK.

Baca Juga :  ESEI ANTIKORUPSI: PERANG TERHADAP KORUPSI TIDAK BOLEH BERHENTI

Pernyataan Kepala BPKAD Lamsel tersebut, sempat membuat gaduh publik, melalui Koordinator Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III, KPK RI, menepis pernyataan Intji Indriati, tersebut.

“Saya dan tim ndak pernah menyarankan dan mengarahkan, APBD disimpan dalam bentuk Deposito”, kata Dian (15/1/2020).

Foto ; Rec.dok

Diketahui, dengan ditempatkannya APBD Lamsel ke pos deposito, berdampak kepada tidak berjalannya program-program pembangunan yang telah direncanakan dan disahkan bersama DPRD Lampung Selatan.

Baca Juga :  Kapolda KEPRI Pimpin Langsung Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Pulau Galang

Redaksi-Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.