Dinilai PT. ADHI KARYA Tidak Transparan Kerjakan 428 Miliyar Proyek 6 In 1 SBSN UIN Raden Intan, BARA-JP Lampung Surati BPK dan KPK

3 min read
Spread the love

BANDAR LAMPUNG, WWW.JBM.co.id-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP) Provinsi Lampung meminta PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, terbuka dan transparan dalam melaksanakan proyek pembangunan Kampus UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020 dalam program pengembangan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTKIN) atau biasa disebut proyek 6 IN 1 SBSN. Hal itu, disampaikan oleh sekretaris DPD BARA-JP provinsi Lampung dr. Relly Reagen, Jum’at (25/9/2020).

Kepada awak media dr. Relly Reagen meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit secara transparan.

Foto ; Rec.dok

“DPD Bara-JP Provinsi Lampung, meminta PT. ADHI KARYA (Persero) transparan, sebaiknya BPK dan KPK dapat mengaudit secara transparan”, kata dr. Reagen sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, atas nama Bara-JP, Ia (dr. Relly Reagen-red) menyayangkan perlakuan penjaga proyek terhadap awak media/wartawan.

“Bara-JP, Kecam tindakan PT. ADHI KARYA terhadap Media”, lanjutnya.

Baca Juga :  HKTI BALI DUKUNG BUDIDAYA PORANG DI BULELENG
Foto ; Rec.dok

Selain itu, Bara-JP akan melaporkan terkait hal tersebut kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dan sebagai upaya memperkuat fungsi pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan keuangan Negara, dr. Relly Reagen, juga akan melayangkan surat ke KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami tidak melihat PT. ADHI KARYA menunjukan transparansinya, saya mengimbau, dari proses landclearing saja, kita buka anggarannya itu berapa?, Ada indikasi salah dalam pengerjaan Landclearing nya”, tanya dr. Reagen. Lebih jauh menambahkan, “Saya akan laporkan ini ke Presiden melalui surat resmi kami. Disisi lain, pihak KPK dan Kejagung juga akan kita Surati meminta pengawasanya”, ungkap Sekretaris DPD Bara-JP Lampung.

Foto ; Rec.dok

Diketahui, kontrak proyek 6 In 1 SBSN di UIN Raden Intan Lampung telah ditandatangani dihadapan para pimpinan PTKIN terkait dan di hadapan Menag pada 24 Januari 2020. Proyek tersebut menggunakan skema pembiayaan surat berharga syariah (SBSN) di tahun 2020. Sedangkan PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk, melalui harga penawaran yang disampaikan, mampu melaksanakan proyek pembangunan tersebut seharga Rp. 428.864.042.264,- (empat ratus duapuluh delapan miliyar, delapan ratus enampuluh empat juta empat puluh dua ribu duaratus enampuluh empat rupiah)

Baca Juga :  Siang Ini, DPC PD Pacitan Gelar Pleno Penjaringan Calon Bupati Di Pilbup 2020

Diberitakan sebelumnya, pihak PT. ADHI KARYA melarang insan pers dan LSM melakukan fungsi pengawasan di lokasi proyek, hal tersebut diketahui saat awak media mengunjungi lokasi proyek pembangunan konstruksi yang berlokasi di Sukarame, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2020).

Awak media tidak diperkenankan masuk di area proyek tersebut, oleh pihak pelaksana proyek dengan alasan harus membuat janji dan proposal kepada pimpinan proyek tersebut. Dani bersama satu orang rekannya sebagai penjaga yang saat itu dijumpai oleh awak media di lokasi proyek, mengusir awak media untuk tidak memasuki lokasi proyek.

“Bapak sudah ada janji dengan pimpinan kami belum?, Kalau mau masuk memantau pelaksanaan proyek ini, wartawan maupun LSM tidak boleh masuk, harus mengajukan proposal dahulu?”, Terang Dani seraya menghadangkan badan besarnya di depan pintu masuk lokasi proyek tanpa mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Jalin Kerjasama dengan UI, Ketua MPR Bamsoet Generasi Muda Mempunyai Tingkat Adaptasi dan Literasi Teknologi yang Memadai

Sementara awak media tersontak mendapatkan tanggapan tidak menyenangkan tersebut. Dani dan penjaga proyek lainnya langsung menutup pintu rapat-rapat dan tidak memperkenankan awak media mengambil foto maupun gambar di lokasi proyek.

“Tutup, tutup pintunya, jangan ambil foto, tidak boleh”, kata Dani bersamaan dengan ditutupnya pintu gerbang lokasi proyek tersebut.

Saat awak media mencoba menanyakan kepada pihak Rektor UIN Raden Intan Lampung, melalui Kasubag Humas, Hayatul menjawab tanggung jawab lapangan, sepenuhnya ada di pelaksana proyek.

“Ya kalau ke lokasi itu memang masih wewenang mereka, mereka punya SOP sendiri, kami saja masuk harus pakai prosedur dulu”, kata Hayatul.

Redaksi-Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.