Dr. Emrus Sihombing ; Pemberlakuan PSBB “Rem Darurat” Harus Tetap Terukur

2 min read
Spread the love

JAKARTA, WWW.JBM.co.id –Pemberlakuan PSBB “rem darurat” sangat diperlukan di tengah melajunya jumlah kasus Covid-19 di Jakarta. Tetapi, penerapannya harus tetap terukur. Bahkan tidak ada salahnya diikuti oleh seluruh daerah penyanggah. Bila perlu, bisa saja diadopsi oleh provinsi lain jika kondisi memerlukan PSBB model “rem darurat”, hal ini dikatakan oleh ahli Komunikolog Indonesia Dr. Emrus Sihombing dalam rilis yang dikirim kepada awak media, Senin (14/9/2020) pagi.

Menanggapi kebijakan PSBB di DKI Jakarta, Dr. Emrus mengatakan bahwa tentu PSBB ini pasti berbatas waktu. Oleh karena itu, PSBB dalam bentuk apapun, termasuk dengan “rem darurat” sangat baik, namun tetap sebagai program jangka waktu sangat singkat, yaitu bisa jadi dua minggu, atau paling kuat satu bulan. Itupun sangat tergantung ketahanan ekonomi suatu daerah atau negara.

Baca Juga :  ATURAN WAJIB RAPID TEST DIGUGAT KE MA

“Sebagai berjangka waktu sangat singkat, maka setelah PSBB, masyarakat akan melakukan aktivitasnya dengan berinteraksi satu dengan lain, baik sesama mereka di dalam suatu komunitas yang melakukan PSBB bersama maupun dengan komunitas lain di luar mereka.

Untuk itu, ada tiga jangka waktu lain yang harus dilakukan simultan (bersamaan) dari awal yaitu, jangka berkelanjutan, jangka menengah dan jangka pendek.

Pertama, jangka berkelanjutan. Penyebaran Covid-19 dari manusia ke manusia lain. Karena itu, program komunikasi kesehatan penanganan Covid-19 mutlak harus dilakukan untuk menumbuhkan keasadaran, sikap, dan perilaku yang taat (ketat) sekali terhadap seluruh protokol kesehatan”, kata Dr. Emrus.

Lebih jauh Ia (Dr. Emrus-red) menambahkan, karena itu, “komunikasi kesehatan ini salah satu solusi strategis, sebagaimana berulang kali saya sampaikan di ruang publik. Sejak awal hingga sampai benar-benar tuntas kasus Covid-19 sejatinya dilakukan kampanye komunikasi kesehatan dengan masif, sistematis, terstruktur, kreatif, berkesinambungan, inovatif secara nasional hingga pada komunitas terkecil yaitu, keluarga.

Baca Juga :  korban Positif Corona Mencapai 369 Orang Dan 32 Diantaranya Meninggal Dunia, Jakarta Terbanyak

Pengelolaan pesan harus utuh, bukan tunggal, dan tidak boleh terjadi ada pesan yang berseberangan satu dengan lain antara sesama pejabat di semua bidang dan atau di setiap lini pemerintahan terkait dengan penanganan Covid-19 untuk menghindari kebingungan di tengah masyarakat. Dari aspek pengelolaan komunikasi terkait Covid-19, antar pemerintah pusat dan daerah harus inline.

Kedua, jangka menengah. Pada jangka ini, membuat program pencegahan penularan dan penanganan kesehatan penderita Covid-19 disertai dengan memacu pertumbuhan ekonomi agar jangan sampai terjadi, misalnya PHK di semua sektor bisnis. Artinya, penanganan kesehatan berjalan hanya selangkah di depan pemulihan ekonomi agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan sehari-hari terpenuhi.

Baca Juga :  KPU Bandar Lampung Diduga Berbuat Curang, Dang Ike Akan Tuntut Potensi Manipulasi Data ke Jalur Pidana

Jangka pendek, menemukan dan atau pengadaan vaksin Covid-19 yang sudah teruji dan handal. Program ini sejatinya juga berbatas waktu, misalnya paling lama Desember 2021. Lebih cepat lebih baik. Karena Itu, penelitian harus didukung dana yang sangat memadai. Para tenaga peneliti juga harus mendapat insentif, pengakuan dan penghargaan luar biasa dari pemerintah dan terutama dari masyarakat luas. Bagi para peneliti yang berhasil diberi saja gelar professor kemanusiaan”, ungkap Komunikolog Indonesia ini.

Redaksi-Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.