Pacitan, www.jbm.id- Pandemi global coronavirus disease (covid-19), cukup berdampak terhadap stabilitas perekonomian masyarakat. Banyak dari pelaku usaha, harus stagnasi. Bahkan tak sedikit dari mereka yang gulung tikar.

Berangkat dari kasus itulah, pemerintah akhirnya membuat kebijakan utamanya sektor perbankan dan lembaga keuangan. Seperti pemberian grace periode angsuran, restrukturisasi, hingga pembebasan bunga kredit dari para debitur.

Namun disisi lain, Pemkab Pacitan, sampai detik ini masih tetap bersikekeh untuk menerapkan denda keterlambatan pembayaran pajak, bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) bagi semua wajib pajak. Sontak saja, persoalan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Utamanya mereka para wajib pajak (WP).

Baca Juga :  Golkar Pacitan Belum Keluarkan Rekomendasi Pencalonan. Skenario Golkar Masih Menjadi Misteri

Gegara kasus covid-19, ekonomi masyarakat banyak yang mengalami perlambatan. Jangankan untuk bisa melunasi PBBP2, untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sangat kesulitan.
Namun demikian, aturan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran PBBP2, sampai detik ini tak ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pendataan dan Penetapan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pacitan, Kustiana membenarkan masih adanya denda terhadap WP yang belum melunasi kewajiban PBBP2. “Memang masih ada pengenaan denda bagi WP yang belum melunasi kewajiban PBBP2,” kata Kustiana, saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Senin (14/9).

Baca Juga :  Tertegun Hasil Kerajinan Anyaman Bambu, Gagarin Berharap Usaha Tersebut Terus Diuri-Uri

Menurut pejabat eselon III B ini, meski ada denda tehadap keterlambatan pembayaran PBBP2, akan tetapi ada batas maksimal pembebanan bea denda, yakni maksimal selama 24 bulan. “Setiap bulan sebesar 2 persen dan maksimal selama 24 bulan. Ketentuan itu tersurat dalam Perda,” tandasnya. (yun).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here