Temuan BPK 2018 Atas Kelebihan Pembayaran, Belum Selesai Dikembalikan Oleh Sekwan DPRD Way Kanan

2 min read
Spread the love

WAY KANAN, WWW.JBM.co.id |
Berdasarkan resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat adanya kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif, Reses, belanja DO Pimpinan DPRD dari alokasi APBD Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Terkait temuan BPK tersebut,
Sekretaris Inspektorat mengakui sampai saat ini masih ada kekurangan pengembalian atas temuan BPK tahun 2018 oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan.

Menurut Falahudin, S,I.Kom sebagai Sekretaris Inspektorat, bahwa, “Memang belum semua terselesaikan, tetapi sudah ada sekitar 82 persen yang dikembalikan oleh masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)”, jelasnya, Sabtu (12/9/2020).

“Kalau untuk sekretariat DPRD itu sekitar 20 juta lagi yang belum dikembalikan dari total temuan sebesar Rp 999.600.000.00”, Papar Sekretaris.

Baca Juga :  TIGA LEMBAGA DI NTB JALIN KERJASAMA DENGAN LSM JARRAK

“Tapi tolong jangan katakan dari saya, ” harapannya saat ditemui oleh tim awak media.

Foto ; Rec.dok

Sementara, Drs.H. Renaldi, MM, sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan) belum dapat dikonfirmasi karena sedang tidak berada di Kantor, menurut keterangan Kepala Subbagian, “Beliau sedang tidak ada”, jelasnya, pada Kamis (10/09/2020).

Melalui sambungan selulernya
Renaldi menjelaskan kepada tim awak media, “jika kelebihan tunjangan tetapi berdasarkan hitungan Peraturan Bupati pada saat itu kita (Sekretariat DPRD-red) dikatakan sedang, akan tetapi pada kenyataannya bukan sedang tetapi rendah, itu kronologis nya.

Tetapi kita tidak saling menyalahkan Pemerintah, itu yang menentukan besaran pihak Pemda Way Kanan sehingga dibayarlah sejumlah itu. Tetapi dari hasil pemeriksaan bahwa APBD Way Kanan ini masuk katagori rendah”, jelasnya.

Baca Juga :  RUMAH KOS WARTAWAN LIDIKNEWS.CO.ID SOFYAN AHMAD DIRAMPOK MALING

Sekwan juga mengamini apa yang disampaikan Sekretaris Inspektorat, “Itu memang belum lunas, sekitar berapa puluh juta lagi dan yang telah terselesaikan kira – kira 85 persen”, ucap Sekwan.

“Namanya narik uang dari anggota yang sudah pensiun berproses juga, itu ceritanya kalau temuan BPK 2018 yang diekspos di 2019″, keluhnya.

Setahu saya kita ada temuan BPK hanya kelebihan pembayaran uang, kalau administratif, nah itu saya tidak paham.

Temuan BPK itu hanya kelebihan pembayaran tunjangan anggota Dewan saja, kalau reses tidak ada, karena temuan itu dari nama perlu diingat bukan tempatnya di Sekretariat, itu tempatnya anggota Dewan, nah ini harus dipisahkan”, terangnya.

Pihaknya pun telah melayangkan surat pada anggota – anggota dewan yang menjelaskan, “Anda dapat temuan, tolong pulangkan uang tersebut”, Cetus Sekwan menjelaskan kutipan isi surat.

Baca Juga :  Bawaslu Pantau Dan Pelajari Mutasi 14 OPD Plt. Bupati Lampung Selatan

Diketahui dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 999.600.000.00.

Dengan rincian audit. Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp 856.800.000.00. Tunjangan Reses sebesar Rp 142.800.000.00. dan belanja DO Pimpinan DPRD membebani keuangan daerah sebesar Rp 45.360. 000.00.

Dengan adanya temuan itu pula,
Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini laporan keuangan, tetapi yang juga pentingnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Hal itu guna membatasi terbukanya peluang penyalahgunaan sisa kas yang terlambat dan belum
disetor. /Yusw

Redaksi-Seno

Kontributor ; Muhtar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *