LHP BPK Mencatat Ada Manipulasi Nota Belanja Catering di Sekretariat Pemkab Way kanan

2 min read
Spread the love

WAY KANAN, WWW.JBM.co.id
Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum terselesaikan, akan menjadi catatan hutang yang belum terselesaikan. Hal itu dikatakan Aris Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Way Kanan, Kamis (10/09/2020). Terkait adanya temuan hasil audit BPK yang menjelaskan tentang adanya dugaan pemalsuan pada nota pembelian makan minum sebagai bukti pertanggungjawaban (SPJ) dalam laporan belanja barang dan jasa. Dibagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan.

Dia (Aris-red) pula memaparkan, “misalnya LHP tahun 2018 belum terselesaikan, maka akan masuk ke LHP 2019 bahwa masih ada hutang yang belum terselesaikan”, terangnya.

Baca Juga :  Tarik Minat Generasi Z dan Milenial Peduli Persoalan Kebangsaan, Ketua MPR Luncurkan Youtube Bamsoet Channel dan Podcast Ngompol

Pihaknya telah bekerjasama dengan Inspektorat, Kejaksaan Negeri dan Kapolres Way Kanan sepanjang itu administratif bisa diselesaikan itu bisa diperbaiki

“Tetapi setahu saya dalam 60 hari biasanya sudah ada proses penyelesaian semuanya, apakah itu pengembalian atau perbaikan administratif dan itu dilaporkan kembali ke BPK, bentuk selesai seperti apa”, Katanya.

Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2018, Pemkab Way Kanan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 320.112.701.997,50 atau 95,31 persen, diantaranya direalisasikan untuk belanja makan dan minum.

Namun bukti kas pengeluaran, nota (kwitansi) salah satu catering yang dijadikan laporan SPJ, Kedua bagian disekretariat  Pemkab Way Kanan itu, diduga telah memanipulasi nota belanja tersebut.

Baca Juga :  PASAR BANYUASRI TETAP TIGA LANTAI, IMB MASIH DALAM PROSES

Hal itu diketahui dari hasil uji petik pada bagian hukum dan bagian tata pemerintahan sekretariat daerah, dokumen pertanggungjawaban makanan dan minuman itu terindikasi dimanipulasi.

Nota belanja itu, selain ada ketidaksesuaian ukuran kertas, tulisan nota dan cap tidak sama dengan yang dikeluarkan oleh pihak catering, sesuai hasil konfirmasi pihak auditor dengan pemilik usaha catering, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya LHP oleh pihak BPK pada kedua bagian disekretariat Pemkab. Way Kanan itu, diduga tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1).

Baca Juga :  Projo Pacitan, Kecam Aksi Perobekan Bendera Merah Putih di Senayan

Sementara saat tim awak media mencoba datang ke kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan, Kepala Kejari Susilo, SH, sedang tidak berada di kantor.

Kedatangan awak media guna meminta tanggapannya seputar LHP BPK-RI Tahun 2018 yang menjelaskan adanya nota (kwitansi) pada SPJ dalam laporan realisasi belanja makan dan minum tesebut. /Tim

Redaksi-Seno

Kontributor ; Muhtar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.