Respon Peringatan Presiden, Komunikolog Dr. Emrus ; Strategi Menghadapi Klaster Baru Penyebaran Kasus Covid-19

2 min read
Spread the love

JAKARTA, WWW.JBM.co.id | Presiden Joko Widodo pada suatu kesempatan mengingatkan kita semua agar lebih berhati-hati terkait penyebaran kasus Covid-19 pada klaster kantor, keluarga maupun saat Pilkada 2020, Senin (7/9/2020).

Peringatan Presiden tersebut mendapat tanggapan dari ahli Komunikolog Indonesia Dr. Emrus Sihombing. Ia (Dr. Emrus-red) mengatakan bahwa, imbauan tersebut sebagai upaya agar pemerintah di semua tingkatan dan setiap warga masyarakat waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar jangan sampai terjadi atau meminimalkan jumlah munculnya kasus Covid-19 pada tiga klaster tersebut.

“Peringatan Presiden dapat terwujud efektif jika dibuat dalam sebuah strategi dengan empat kegiatan yang harus dilakukan pemerintah bersama-bersama masyatakat secara simultan.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: WARGA LUAR BULELENG DIIZINKAN PULANG KAMPUNG ASAL SUDAH RAPID TEST

Pertama, melakukan kampanye komunikasi kesehatan terkait dengan Covid-19. Kegiatan ini harus dikelola dalam suatu manajemen komunikasi berskala nasional hingga pada tingkat keluarga sebagai unit terkecil untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku setiap WNI agar mematuhi segala protokol kesehatan penanganan Covid-19 secara ketat dalam setiap konteks sosial, termasuk keluarga, kantor dan dalam setiap tahap Pilkada.

Kedua, komunikasi kesehatan ini juga harus mampu menggelorakan di tengah masyarakat memberikan sanksi sosial kepada setiap orang yang tidak mematuhi segala protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Dewan Pengawas KPK Akan Gelar Sidang Etik Pekan Depan

Ketiga, agar semua gubernur mengeluarkan semacam Perda tentang sanksi yang tegas kepada setiap orang yang ada di wilayahnya yang tidak mematuhi semua protokol kesehatan penanganan Vovid-19. Bagi pelanggar Perda ini, misalnya, dikenai sanksi Rp. 100 juta rupiah atau di karantina selama satu bulan di dalam kamar rumah masing-masing di bawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kempat, khusus klaster Pilkada. Perlu ada kesepakatan antara partai politik sebagai pendukung dan pengusung, calon kepala Daerah, KPU dan Bawaslu merumuskan kesepakatan bersama agar kampanye terbuka dan kumpulan masa serta kerumunan dilarang. Kampanye hanya diperkenankan dengan menggunakan media komunikasi saja”, kata Dr. Emrus.

Baca Juga :  PKPU Masih Direvisi, KPU Pacitan Belum Bisa Jelaskan Soal Ketentuan Kampanye Pilbup

Lebih lanjut, “bila empat hal tersebut dilakukan secara simultan, maka peringatan Presiden tersebut akan efektif. Sebaliknya, jika belum diikuti dengan tindakan nyata oleh pemerintah bersama-sama masyarakat, maka akan sulit menghindari munculnya tiga klaster penyebaran kasus Covid-19”, tandasnya.

Redaksi-Seno

Sumber ; Emrus Sihombing Komunikolog Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Copyright © All rights reserved. | W2B by JBM.CO.ID.