Connect with us

Berita

Projo Pacitan: Semua Bakal Calon Diharapkan Bisa Bersinergi, Jangan Saling Serang

Published

on

Pacitan, www.jbm.id- Ketua Projo ( Pro Jokowi) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali buka mulut seputar Pilbup 2020.

Kali ini, John memberikan masukan kepada semua bakal calon, utamanya yang hendak berangkat dari Partai Demokrat, agar mereka bisa lebih akur dan bersinergi. “Saat ini, semua masih belum jelas. Siapa lawan dan siapa kawan, semua masih abu-abu,” kata mantan anggota DPRD Pacitan masa jabatan 1999-2004 ini, Senin (13/7).

Baca Juga :  Gerindra Pacitan Dukung Wacana (PT) 7 Persen dan Proporsional Tertutup Di Pileg 2024

Dengan begitu, tak perlu ada kompetisi yang sengit. Sebab legalitas pencalonan mereka masih belum jelas. Yang selama ini mungkin masif melakukan pergerakan, namun kalau pada akhirnya nanti tidak mendapat rekomendasi pencalonan, tentu niatnya untuk maju sebagai calon bupati, akhirnya pupus. “Begitupun bagi yang selama ini terkesan silent, namun apabila dipenghujung waktu nanti mendapatkan rekomendasi, ya sebaiknya untuk dihargai dan didukung penuh prosesnya menuju Pilbup,” jelas John Vera.

Baca Juga :  Momentum Pelantikan Pejabat Struktural, Ketua KPK ; Penegakan Hukum Harus Pasti, Adil, Manfaat Serta Tidak Gaduh

Menurut John, sebaiknya semua bakal calon yang saat ini masih menunggu kepastian rekomendasi pencalonan, bisa bersinergi dan jangan saling serang satu dengan lainnya.

Kalau bisa, mereka saling bergandeng tangan, bersama-sama mengunjungi masyarakat. “Sehingga nantinya, siapapun yang akan berhasil mendapatkan rekomendasi, itulah yang sama-sama didukung.

Tapi kalau saat ini sudah nampak tensi persaingan, pada akhirnya nanti mereka yang tidak terekomendasi akan menyeberang mendukung calon yang diusung oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang seharusnya dijadikan perhatian bagi semua bakal calon dari Partai Demokrat, untuk mensolidkan langkah. Sebab sekali lagi, semuanya masih belum jelas. Siapa kawan dan siapa lawan,” tukasnya. (yun).

Berita

NEW NORMAL: KESEHATAN MENTAL SALAH SATU ANCAMAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Published

on

By

Foto JBM.co.id Danu: LAAGI berencana gelar pengobatan gratis

PALEMBANG-JBM.CO.ID – Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi COVID-19 Berlangsung. Terutama masyarakat baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia yang menjalani masa karantina berpotensi mengalami gangguan.

Karantina, kematian, kemiskinan, dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19 memicu krisis gangguan mental yang serius.

Pandangan itu disampaikn oleh Sukma Hidayat atau akrab disapa Bung Sukma yang juga sekaligus Ketua Umum Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI). Kata Bung Suksma, dari beberapa hasil investigasi di masyarakat, bahwa saat ini masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan tempat berobat lainnya.

Baca Juga :  Disinyalir Ada Bantuan COVID-19 Belum Dibagikan, Pemkab Lamsel Dapat Nyinnyiran dari Warganet

Maka itu aksi safari kesehata atau pengobatan gratis bagi masyarakat yang digelar LAAGI sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka itu, Bung Sukma berharap kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk masyarakat ini sedikit membantu pemerintah dalam membangkitkan mental masyarakat.

Sementara itu Ibrahim Adha, ketua pelaksana kegiatan, Selasa (11/8/2020) mengatakan pada saat audiensi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dan Rumah Sakit Siti Fatimah bahwa kegiatan ini sebagai wujud aksi dan upaya mengkampanyekan akan pentingnya hidup sehat.

Baca Juga :  KPU Pacitan Ajak Media Bersinergi Sampaikan Sosialisasi Pilbup Serentak

Senada dengan Ibrahim Adha, Riska Johanes sebagai Sekretaris Pelaksana mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Agustus 2020 ini diharapkan mendapatkan dukungan support dari RS Siloam Sriwijaya dan RS Siti Fatimah dalam menyediakan tenaga medis baik dokter maupun tenaga perawat.

Okta Priandy Ketua IKA UKMC juga menambahkan, “Untuk saat ini kita juga sudah ada tenaga sukarelawan dari beberapa Mahasiswa keperawatan dan kebidanan dari beberapa Universitas dan Akademi.”

Audiensi yang berlangsung di RS Siloam Sriwijaya diterima langsung oleh Direktur Medis dr. Anton, Direktur Keperawatan Benedikta dan Bagian Promosi dan Humas. Direktur Media RS Siloam Sriwijaya mengapresiasi kegiatan ini karena saat ini perlu diberikan dedikasi kepada masyarakat bahwa yang terjangkit wabah Corona bukanlah sebuah aib. “Dan kita tim medis juga masyarakat harus berlaku jujur. Sebelum menutup Audiensi Direktur Medis RS Siloam Sriwijaya akan membicarakan pada pihak manajemen dan pada prinsipnya siap mendukung kegiatan ini,” papar Anton.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Dikabarkan Jadi Bos PLN, Ini Jawaban Istana

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur RS. Siti Fatimah bahwa akan membicarakan kepada Direktur dan prinsipnya mendukung kegiatan positif ini.

Penulis: Ril/Danu
Editor: Francelino

Continue Reading

Berita

BUPATI BULELENG MINTA MASYARAKAT TERTIB URUS PERIZINAN

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Satpol PP Buleleng sedang menyegel pembangunan vial di Sembiran

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana, ST, meminta seluruh masyarakat ataupun investor untuk tertib mengurus perizinan. Pengurusan perizinan diperlukan untuk memperlancar segala bentuk usaha ataupun bangunan yang akan dibangun sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Arahan tersebut diungkapkannya menanggapi adanya tower seluler yang disegel dan pengerjaan hotel/villa yang di stop karena belum melengkapi izin, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga :  Wisata Di Pacitan Akan Dibuka. Gugus Tugas Pasang Kuda-Kuda

Bupati Agus menjelaskan, dengan tertib melakukan pengurusan perizinan, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya permasalahan di kemudian hari. Sebaba dalam regulasi (Perda) pun sudah jelas kepada masyarakat agar mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang ada. Seperti izin usaha atau izin mendirikan bangunan. “Ini sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga akan memberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Baby Lobster Kini Bebas Ditangkap

Kata dia, tertibnya masyarakat mengurus perizinan sebelum mendirikan usaha ataupun melakukan suatu hal yang berdasarkan aturan membutuhkan izin dari pemerintah. Selain itu, beberapa aspek seperti aspek lingkungan yang sangat mendasar akan dipertimbangkan dalam izin yang dikeluarkan.

“Aspek-aspek lainnya juga dipertimbangkan seperti aspek lingkungan dalam izin yang dikeluarkan. Jika suatu usaha atau pendirian bangunan tidak dilengkapi izin, ya saya minta untuk diberikan sanksi. Itu sudah regulasi,” ujar Agus.

Baca Juga :  Momentum Pelantikan Pejabat Struktural, Ketua KPK ; Penegakan Hukum Harus Pasti, Adil, Manfaat Serta Tidak Gaduh

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

SATPOL PP BULELENG SEGEL TOWER DI BANYUNING DAN VILA DI SEMBIRAN

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Satpol PP Buleleng sedang menyegel tower di Banyuning

TEJAKULA-JBM.CO.ID – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng mulai bernyali. Kali ini lembaga “penerbit izin” itu mulai tidak kompromi terhadap bangunan bodong alias bangunan liar.

Seperti Selasa (11/8/2020), DPMPTSP atau lebih disebut Dinas Perizinan diback-up Satpol PP Kabupaten Buleleng, Bali, melakukan penyegelan terhadap satu tower seluler di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng dan penghentian pengerjaan hotel/villa di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Baca Juga :  Dispendukcapil Pacitan, Lakukan Pembatasan Pelayanan Adminduk

Menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan A DPMPTSP Buleleng, Ir. Ida Komang Sudita, tower seluler yang disegel tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sedangkan untuk pengerjaan hotel/villa yang dihentikan di Desa Sembiran, sebelumnya sudah mengajukan permohonan IMB, namun masih dilakukan penangguhan karena tidak sesuai dengan rencana pembangunannya.

“Izin tanah yang diajukan sebesar 86 are, tapi bangunannya kecil sekali. Ada laporan juga luas tanah keseluruhannya sebesar 35 hektar, rencana pembangunannya belum sesuai,” ungkapnya.

Baca Juga :  ADM Bantuan Gubernur Jatim Belum Dioperasionalkan. Mengapa?

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng, Drs. I Putu Artawan mengatakan tindakan penyegelan ini tentu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. DPMPTSP Kabupaten Buleleng sudah memberikan surat teguran sebanyak dua kali terhadap pemilik bangunan dan tower, namun tidak juga diindahkan. Sehingga dilakukan penyegelan sebagai bentuk pembinaan. Jika tidak diindahkan lagi, sesuai dengan regulasi akan dilakukan tindakan pembongkaran.

Baca Juga :  Sandiaga Uno Dikabarkan Jadi Bos PLN, Ini Jawaban Istana

“Saya ingatkan setiap pelaku usaha sebelum melakukan usahanya harus mengantongi izin sebelum lanjut ke pembangunan dan operasional. Untuk yang dilakukan penyegelan, jika izin sudah dilengkapi nanti juga kami akan buka penyegelannya, Ini hanya pembinaan saja,” pungkasnya.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending