Connect with us

Berita

Lakukan RDT Keliling Badan Adhoc KPU, Satu Petugas Medis Di Pacitan Positif Covid-19

Published

on

Pacitan, www.jbm.id- Kasus covid-19 di Pacitan, semakin mengkhawatirkan. Apalagi beberapa pasien covid-19 confirm yang belum lama ini diumumkan gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) covid-19 Pemkab Pacitan, bekerja sebagai tenaga medis.

Yang memiriskan lagi, satu dari petugas medis tersebut tiga hari sebelum ditetapkan sebagai pasien positif covid-19, yang bersangkutan pernah melakukan pengambilan sampling jaringan mukosa untuk rapid diagnotic test (RDT) tehadap ratusan badan adhoc KPU penyelenggara Pilbup serentak, di Kecamatan Ngadirojo.

Baca Juga :  Gudang SPBU Tiuh Balak Baradatu Way Kanan Habis Terbakar, 2 Mobil dan Sepeda Motor Hangus

Diperoleh informasi, sebelum GTPP menyampaikan pengumuman adanya penambahan pasien positif covid-19, dikabarkan, lima petugas medis dari rumah sakit turun ke lapangan untuk melakukan RDT kepada hampir dua ratusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Pilbup 2020.

Tiga hari berselang, salah satu dari kelima petugas medis tersebut, dinyatakan positif terinfeksi covid-19 hasil swab. Tentu persoalan ini sedikit membuat kecemasan. Apalagi yang di RDT merupakan badan adhoc yang akan bertugas dalam tahapan Pilbup serentak 9 Desember.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: ANGGOTA F NASDEM DEK TAMU TANTANG ANGGOTA DPRD BULELENG POTONG GAJI

Hingga berita ini ditulis, wartawan masih kesulitan mengkonfirmasi Ketua KPU Pacitan, Sulis Setyorini. Berulang kali dihubungi melalui ponselnya, namun tidak diangkat sekalipun terdengar nama sambung. Begitupun dengan Koordinator Divisi Pencalonan, KPU setempat, Agus Susanto, juga belum mengangkat telepon wartawan. (yun).

Berita

INFO DEWAN: TANAH HPL DI PEJARAKAN JADI TEMUAN BPK RI

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Suasana rapat DPRD Buleleng

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Ini kabar mengejutkan bagi Pemkab Buleleng, Bali. Tanah HPL di kawasan Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak menjadi temuan BPK RI.

Ini terungkap dalam rapat DPRD buleleng dengan eksekutif dengan agenda tindak lanjut LHP BPK, di Gedung DRPD buleleng, Jalan Veteran No 2 Singaraja, Selasa (11/8/2020) siang.

Baca Juga :  Fibi Irawan Siap Dicalonkan Cawabup PKB, Sepanjang Ada Amanah Dari DPP

Masalah di Batu Ampar itu terkait Kerjasama Aset Kemitraan dengan pihak ketiga untuk Tanah HPL di Desa Pejarakan.

Secara keseluruhan ada 7 temuan BPK RI atas laporan keuangan Buleleng tahun anggaran 2019.

Selain Tanah HPL Pejarakan yang masih bermasalah, dua temuan BPK RI lain yang belum mampu diperbaiki Pemkab Buleleng adalah pengadaan Brave Tester dan Axle Load Mater di Dinas Perhubungan; dan Belanja Modal Tanah di SDN 3 Sidetapa yang sekarang sedang dalam proses pemecahan sertifikat.

Baca Juga :  Jemaah Haji Wafat atau Sakit Permanen, Nomor Porsi Bisa Dilimpahkan

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Dra. Made Putri Nareni dengan dihari oleh masing-masing Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Buleleng itu, Asisten III Ir. Nyoman Genep, MT, dalam pemaparannya menyatakan bahwa hasil audit BPK untuk anggaran tahun 2019 terdapat 7 temuan BPK sudah ditindaklanjuti.

????????????????????????????????????

Hal sama disampaikan Wandira Adi anggota DPRD Komisi III. Kata politisi Golkar itu pemerintah daerah diharapkan lebih cermat dalam perencaanaan program/kegiatan sehingga dalam pelaksanaan tidak ditemukan permasalahan atau kendala yang pada akhirnya menjadi temuan BPK.

Baca Juga :  PSBB BELUM SIAP, LINTAS AKTIVIS ANTAR GENERASI INDONESIA ANGKAT BICARA

“Kami juga berharap agar dokumen hasil pelaksanaan tindaklanjut temuan BPK agar disampaikan ke DPRD,” tegas Wandira.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

NEW NORMAL: KESEHATAN MENTAL SALAH SATU ANCAMAN MASYARAKAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Published

on

By

Foto JBM.co.id Danu: LAAGI berencana gelar pengobatan gratis

PALEMBANG-JBM.CO.ID – Kesehatan mental menjadi salah satu dampak yang mengancam masyarakat selama pandemi COVID-19 Berlangsung. Terutama masyarakat baik di Indonesia maupun di negara lain di dunia yang menjalani masa karantina berpotensi mengalami gangguan.

Karantina, kematian, kemiskinan, dan kegelisahan akibat pandemi COVID-19 memicu krisis gangguan mental yang serius.

Pandangan itu disampaikn oleh Sukma Hidayat atau akrab disapa Bung Sukma yang juga sekaligus Ketua Umum Lintas Aktivis Antar Generasi Indonesia (LAAGI). Kata Bung Suksma, dari beberapa hasil investigasi di masyarakat, bahwa saat ini masyarakat enggan melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit dan tempat berobat lainnya.

Baca Juga :  GEMA Mengapresiasikan Tiga Tahun Pencapaian Aceh Hebat

Maka itu aksi safari kesehata atau pengobatan gratis bagi masyarakat yang digelar LAAGI sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka itu, Bung Sukma berharap kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk masyarakat ini sedikit membantu pemerintah dalam membangkitkan mental masyarakat.

Sementara itu Ibrahim Adha, ketua pelaksana kegiatan, Selasa (11/8/2020) mengatakan pada saat audiensi di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya dan Rumah Sakit Siti Fatimah bahwa kegiatan ini sebagai wujud aksi dan upaya mengkampanyekan akan pentingnya hidup sehat.

Baca Juga :  Bamsoet Dorong Kalangan Millenial Majukan Dunia UMKM

Senada dengan Ibrahim Adha, Riska Johanes sebagai Sekretaris Pelaksana mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 19-24 Agustus 2020 ini diharapkan mendapatkan dukungan support dari RS Siloam Sriwijaya dan RS Siti Fatimah dalam menyediakan tenaga medis baik dokter maupun tenaga perawat.

Okta Priandy Ketua IKA UKMC juga menambahkan, “Untuk saat ini kita juga sudah ada tenaga sukarelawan dari beberapa Mahasiswa keperawatan dan kebidanan dari beberapa Universitas dan Akademi.”

Audiensi yang berlangsung di RS Siloam Sriwijaya diterima langsung oleh Direktur Medis dr. Anton, Direktur Keperawatan Benedikta dan Bagian Promosi dan Humas. Direktur Media RS Siloam Sriwijaya mengapresiasi kegiatan ini karena saat ini perlu diberikan dedikasi kepada masyarakat bahwa yang terjangkit wabah Corona bukanlah sebuah aib. “Dan kita tim medis juga masyarakat harus berlaku jujur. Sebelum menutup Audiensi Direktur Medis RS Siloam Sriwijaya akan membicarakan pada pihak manajemen dan pada prinsipnya siap mendukung kegiatan ini,” papar Anton.

Baca Juga :  Dispendukcapil Pacitan Segera Luncurkan ADM

Hal senada disampaikan oleh Wakil Direktur RS. Siti Fatimah bahwa akan membicarakan kepada Direktur dan prinsipnya mendukung kegiatan positif ini.

Penulis: Ril/Danu
Editor: Francelino

Continue Reading

Berita

BUPATI BULELENG MINTA MASYARAKAT TERTIB URUS PERIZINAN

Published

on

By

Foto JBM.co.id/Francelino: Satpol PP Buleleng sedang menyegel pembangunan vial di Sembiran

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Bupati Buleleng, Bali, Putu Agus Suradnyana, ST, meminta seluruh masyarakat ataupun investor untuk tertib mengurus perizinan. Pengurusan perizinan diperlukan untuk memperlancar segala bentuk usaha ataupun bangunan yang akan dibangun sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Arahan tersebut diungkapkannya menanggapi adanya tower seluler yang disegel dan pengerjaan hotel/villa yang di stop karena belum melengkapi izin, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga :  Bamsoet Dorong Kalangan Millenial Majukan Dunia UMKM

Bupati Agus menjelaskan, dengan tertib melakukan pengurusan perizinan, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya permasalahan di kemudian hari. Sebaba dalam regulasi (Perda) pun sudah jelas kepada masyarakat agar mengurus perizinan sesuai dengan kebutuhan dan aturan regulasi yang ada. Seperti izin usaha atau izin mendirikan bangunan. “Ini sangat diperlukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga akan memberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Baca Juga :  Lindungi Warga Pasar, Dharma Pertiwi Koorcab Sultra Bagikan Masker Batik

Kata dia, tertibnya masyarakat mengurus perizinan sebelum mendirikan usaha ataupun melakukan suatu hal yang berdasarkan aturan membutuhkan izin dari pemerintah. Selain itu, beberapa aspek seperti aspek lingkungan yang sangat mendasar akan dipertimbangkan dalam izin yang dikeluarkan.

“Aspek-aspek lainnya juga dipertimbangkan seperti aspek lingkungan dalam izin yang dikeluarkan. Jika suatu usaha atau pendirian bangunan tidak dilengkapi izin, ya saya minta untuk diberikan sanksi. Itu sudah regulasi,” ujar Agus.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Tinjau Lokasi Longsor di Desa Harkat Jaya Bogor, Warga Berikan Jas Hujan

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending