Connect with us

Berita

Usai KPK Supervisi Kasus Dugaan Gratifikasi UNJ, Polisi Akan Kenakan Pasal Pungli

Published

on

JAKARTA, WWW.JBM.CO.ID |Polda Metro Jaya (PMJ) berencana mengenakan Pasal 11 tentang Pungutan Liar (pungli) terhadap tujuh orang yang diduga terlibat kasus gratifikasi baik dari pihak Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan pejabat Kemendikbud.

Dalam keterangannya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes. Pol. Drs. Yusri Yunus mengungkapkan, Kepolisian telah memeriksa tujuh orang yang terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut, baik dari unsur UNJ maupun dari unsur Pejabat Kemendikbud, Senin (25/5/2020).

Baca Juga :  dr. Zam Zanariah Sebagai Narsum Seminar Virtual BEM FH UBL Tentang "Pandemi COVID-19, Bumi Ruwa Jurai Dibawa Kemana"

Diketahui pihak PMJ memulangkan ke 7 (tujuh) pejabat tersebut dengan ketentuan wajib lapor.

Ia mengungkapkan bahwa tim penyidik masih mendalami perkara tersebut dan memeriksa para saksi yang diduga mengetahui peristiwa tindak pidana gratifikasi atau pungutan liar tersebut.

Seperti diketahui, KPK telah menerima laporan dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud soal dugaan penyerahan uang oleh pihak UNJ kepada pejabat Kemendikbud.

Baca Juga :  KETUA FPD DPR RI, IBAS: “ANGGARAN PRIORITASKAN UNTUK KESELAMATAN RAKYAT”

Setelah menangkap satu orang dan memeriksa enam orang dalam operasi tangkap tangan, KPK melakukan supervisi kasus tersebut ke Polri melalui Polda Metro Jaya. /Red-jbm

Editor ; SA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Projo Pacitan: Semua Bakal Calon Diharapkan Bisa Bersinergi, Jangan Saling Serang

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Ketua Projo ( Pro Jokowi) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali buka mulut seputar Pilbup 2020.

Kali ini, John memberikan masukan kepada semua bakal calon, utamanya yang hendak berangkat dari Partai Demokrat, agar mereka bisa lebih akur dan bersinergi. “Saat ini, semua masih belum jelas. Siapa lawan dan siapa kawan, semua masih abu-abu,” kata mantan anggota DPRD Pacitan masa jabatan 1999-2004 ini, Senin (13/7).

Baca Juga :  KETUA FPD DPR RI, IBAS: “ANGGARAN PRIORITASKAN UNTUK KESELAMATAN RAKYAT”

Dengan begitu, tak perlu ada kompetisi yang sengit. Sebab legalitas pencalonan mereka masih belum jelas. Yang selama ini mungkin masif melakukan pergerakan, namun kalau pada akhirnya nanti tidak mendapat rekomendasi pencalonan, tentu niatnya untuk maju sebagai calon bupati, akhirnya pupus. “Begitupun bagi yang selama ini terkesan silent, namun apabila dipenghujung waktu nanti mendapatkan rekomendasi, ya sebaiknya untuk dihargai dan didukung penuh prosesnya menuju Pilbup,” jelas John Vera.

Baca Juga :  INFO DEWAN: GUBERNUR KOSTER SAMPAIKAN RANPERDA TENTANG RUED BALI 2020-2050

Menurut John, sebaiknya semua bakal calon yang saat ini masih menunggu kepastian rekomendasi pencalonan, bisa bersinergi dan jangan saling serang satu dengan lainnya.

Kalau bisa, mereka saling bergandeng tangan, bersama-sama mengunjungi masyarakat. “Sehingga nantinya, siapapun yang akan berhasil mendapatkan rekomendasi, itulah yang sama-sama didukung.

Tapi kalau saat ini sudah nampak tensi persaingan, pada akhirnya nanti mereka yang tidak terekomendasi akan menyeberang mendukung calon yang diusung oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang seharusnya dijadikan perhatian bagi semua bakal calon dari Partai Demokrat, untuk mensolidkan langkah. Sebab sekali lagi, semuanya masih belum jelas. Siapa kawan dan siapa lawan,” tukasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

BULELENG DAPATKAN HIBAH ASET TANAH DAN BANGUNAN DARI PEMPROV BALI

Published

on

By

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Pemkab Buleleng mendapatkan hibah beberapa aset milik Pemprov Bali yang ada di Buleleng. Usaha permohonan dilakukan sebagai upaya penataan aset yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tercatat ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng. Semuanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sarana kepentingan masyarakat lainnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan usaha ini sebagai langkah penertiban dan pemanfaatan aset yang ada. Di satu sisi, penertiban dalam rangka penataan aset yang berhubungan dengan mata anggaran yang dianggarkan. Secara administratif, permohonan hibah dan juga hibah harus dilakukan. “Agar tidak terjadi kesalahan penataan aset dan pemberian anggaran pada aset itu,” jelasnya.

Baca Juga :  TPA BENGKALA DIKELUHKAN WARGA, SAMPAH MELUBER KE TANAH WARGA, PEMKAB BULELENG INGKAR JANJI

Kedua adalah langkah untuk menghindari terjadinya pembiaran menyangkut fungsi dari aset tersebut. Aset-aset yang diterima bisa difungsikan misalnya sebagai taman, fasilitas umum, dan kantor. Tidak ada lahan-lahan ataupun bangunan yang terbengkalai lagi. “Ini kan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Buleleng,” ujar Agus.

Agus Suradnyana pun mengungkapkan ke depan Pemkab Buleleng akan menanyakan aset-aset yang masih dalam lelang bank ataupun yang masih dalam sengketa untuk bisa dimanfaatkan. Utamanya aset-aset yang berada di Kota Singaraja. Misalnya, untuk memperindah wajah kota seperti pembuatan taman. Agar tidak terjadi kekumuhan di kota. Pemkab Buleleng akan bersurat kepada Pemprov Bali untuk menanyakan hal ini.

Baca Juga :  PATUHI HIMBAUAN PEMERINTAH, Kadin Indonesia Lakukan Pembinaan UMKM Secara E-Learning

“Kalau sudah selesai sengketanya, mau diambil lagi ya silahkan. Paling kita menata ringan saja. Seperti kebun-kebun dan pohon-pohon agar lebih rindang,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan khusus untuk aset-aset milik Pemprov Bali, telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk Buleleng. Seperti ada untuk Taman Bung Karno dan Taman Yuwana Asri. Banyak yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada pula aset-aset besar yang diharapkan bisa menggerakkan aspek ekonomi. Contohnya adalah tanah di Pemuteran. Pemanfaatan aset tanah di Pemuteran harus cepat dicarikan jalan keluar sehingga ada keleluasaan untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi disana.

Baca Juga :  Sticker Waspada COVID-19 Berfoto Plt Bupati Lamsel Dari Dewan Guru, Ketua LPAI Kak Seto, Harap ada Pemidanaan Atas Eksploitasi Anak Murid

“Agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanah tersebut bisa memberikan manfaat bagi kondisi pariwisata dan sekaligus mendorong perekonomian di Kabupaten Buleleng. Ini ke depan akan saya usulkan setelah hibah pertama dan kedua selesai,” pungkas Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Berita

TERBENTUR REGULASI, GTPP BULELENG BELUM TETAPKAN BIAYA RAPID TEST

Published

on

By

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait batasan tarif rapid test antibodi untuk COVID-19. Dalam surat edaran itu, dicantumkan bahwa tarif tertinggi rapid test Rp 150 ribu. Ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 dan surat ini ditetapkan pada 6 Juli 2020.

Namun sampai saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Buleleng (GTPP) Buleleng belum bisa memberlakukan pungutan rapid test untuk pelayanan kesehatan milik Pemkab Buleleng. Belum diberlakukannya tarif sesuai SE Kemenkes di Buleleng dikarenakan, pelayanan kesehatan milik pemerintah belum adanya regulasi untuk melakukan pungutan rapid test.

Hal ini diungkapkan Sekretaris GTPP COVID-19 Buleleng yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd saat memberikan keterangan pers secara virtual bersama awak media terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Buleleng, Minggu (12/7/2020).

Baca Juga :  INFO DEWAN: GUBERNUR KOSTER SAMPAIKAN RANPERDA TENTANG RUED BALI 2020-2050

Sekda Suyasa menyebutkan, baik puskesmas atau RSUD belum bisa melakukan pungutan untuk rapid test karena terbentur dengan regulasi. Ia juga menambahkan, di Buleleng hanya Puskesmas Buleleng 1 yang menjadi tempat rujukan untuk rapid test sesuai dengan SK Gubernur Bali.

“Puskesmas Buleleng 1 belum jadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi belum bisa melakukan pungutan berdasarkan Kepala BLUD. Tetapi masih masuk didalam pungutan retribusi. Namun perda retribusi tidak mencantumkan pungutan rapid,” Ungkap Suyasa.

Sekda Suyasa mengatakan, Pemkab Buleleng sedang mengupayakan agar GTPP Provinsi Bali menjadikan RSUD Buleleng sebagai tempat rujukan pemeriksaan rapid test. Ini dikarenakan RSUD Buleleng sudah berstatus BLUD. Terkait SE Kemenkes, Suyasa menghimbau kepada seluruh pelayanan kesehatan di luar pemerintah untuk mengikuti Surat Edaran Kemenkes tentang tarif rapid test tersebut.

Baca Juga :  PATUHI HIMBAUAN PEMERINTAH, Kadin Indonesia Lakukan Pembinaan UMKM Secara E-Learning

“Karena ini lingkupnya se Bali kita menunggu bagaimana Pemprov Bali untuk mempertegas pemberlakuan dari SE Kemenkes. Selama ini rapid test di pelayanan kesehatan pemerintah menjadi tanggungan Pemkab Buleleng,” pungkasnya.

Sementara itu, data perkembangan penanganan COVID-19 di Buleleng menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi positif secara kumulatif di Buleleng sebanyak 105 orang, sembuh secara kumulatif 96 orang, dalam perawatan sebanyak 8 orang dan 1 orang di rujuk ke Denpasar. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) negatif secara kumulatif sebanyak 26 orang, PDP terkonfirmasi 7 orang dan PDP yang dirawat sebanyak 2 orang.

Baca Juga :  Sticker Waspada COVID-19 Berfoto Plt Bupati Lamsel Dari Dewan Guru, Ketua LPAI Kak Seto, Harap ada Pemidanaan Atas Eksploitasi Anak Murid

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara kumulatif berjumlah 124 orang, tidak ada ODP yang masih di pantau, selesai masa pantau 114 orang dan ODP terkonfirmasi 10 orang.

Jumlah Orang Tanpa Gejala (OTG) secara kumulatif berjumlah 2.040 orang, OTG selesai masa pantau sebanyak 1.854 orang, sedangkan OTG yang masih karantina mandiri sebanyak 98 orang, dirawat di Giri Emas tidak ada, dan OTG terkonfirmasi 88 orang.

Pemantauan juga terus dilakukan kepada pelaku perjalanan daerah terjangkit dan daerah transmisi lokal (tanpa gejala). Secara kumulatif berjumlah 4.185 orang semuanya sudah selesai masa pantau selama 14 hari dan tidak ada yang masih dipantau.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending