Connect with us

Berita

Tidak Dilibatkan Pemkab Lamsel, Sejumlah Fraksi DPRD Kritisi Realokasi dan Refocusing Uang COVID-19

Published

on

LAMPUNG SELATAN, WWW.JBM.CO.ID |Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) nampaknya over confident (percaya diri) dalam melaksanakan realokasi dan refocussing anggaran penanganan Covid-19 tanpa melibatkan DPRD dan unsur Pemerintahan lainnya.

Buktinya, sejumlah fraksi DPRD Kabupaten Lampung Selatan mengaku tidak pernah dilibatkan, baik permintaan secara lisan maupun surat resmi. Bahkan ditengarai pemberitahuan pun luput oleh DPRD.

Di dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona virus Diseas di Lingkungan Pemerintah Daerah, memang tidak menyebutkan adanya kewajiban untuk persetujuan DPRD dalam realokasi APBD untuk penanangan Covid-19, namun idealnya dalam menjalankan good governance DPRD bisa saja dilibatkan dalam pembahasan dan pengawasan.

“(DPRD) Tidak pernah dilibatkan, bahkan pemberitahuan saja tidak pernah. Ini artinya pihak eksekutif bertanggungjawab penuh atas realokasi mau pun pelaksanaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan,” ujar wakil ketua Fraksi PKS, Andi Apriyanto, Senin (25/5/2020).

Menurut Andi, eksekutif dalam hal ini adalah Pemkab Lamsel harus dapat mempertanggungjawabkan ke publik berapa besaran dan kemana saja realokasi dan refocussing anggaran penanangan Covid-19.

“Coba dilaporkan ke publik berapa, untuk apa dan kemana anggaran tersebut telah disalurkan, sebelum nanti  dipertanggungjawabkan ke DPRD. Karena kami (DPRD) menemukan indikasi masih banyak tenaga medis dan petugas lainnya belum menerima bantuan APD , bahkan belum dicairkannya dana intensif untuk mereka,” imbuh Andi seraya meminta pihak eksekutif untuk segera berkoordinasi dengan komisi DPRD terkait adanya pemotongan belanja infrastruktur.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: BULELENG GERAHKAN 66 TENAGA MEDIS TANGANI PASIEN COVID-19

“Karena ada pemotongan untuk belanja infrastruktur, mohon untuk eksekutif dapat berkoordinasi dengan komisi terkait mana saja kegiatan pembangunan yang mau ditunda,” katanya.

Senada, sekretaris fraksi Gerindra Bambang Irawan menegaskan pihak eksekutif harus dapat memberikan rincian penggunaan, karena kalau tidak akan sangat rawan penyimpangan.

“Pada prinsipnya, DPRD sangat mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19. Namun, tidak juga harus meng kesampingkan persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Jadi janganlah kita atas nama pandemi dan atas nama SKB lalu jadi serampangan dan tanpa kendali dalam hal anggaran,” tukas Ketua Komisi I DPRD setempat ini.

Tidak jauh berbeda, wakil ketua Fraksi Golkar, Ahmad Muslim mempertanyakan besaran dana realokasi penanganan Covid-19 tanpa penjelasan rincian. Menurut dia, dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh DPRD, maka dirasa perlu untuk mengetahui secara jelas dan detil.

Baca Juga :  Karya Bhakti Sejumlah Tentara Datangi Rumah Tak Layak Huni

“Perlu kejelasan kenapa harus Rp67miliar yang digeser, kenapa tidak ada rincian kegiatan atau keperluan, baik pelayanan kesehatan, stimulus ekonomi maupun rincian jaring pengaman sosial (JPS). Hal ini sebagai implementasi fungsi pengawasan sebagaimana juga yang diatur dalam SKB maka tidak berkelebihan apabila DPRD perlu kejelasan,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Lamsel ini.

Masih dengan nada yang seirama, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jenghis Khan Haikal mengaku sama sekali buta akan informasi realokasi anggaran virus Corona ini. Menurut dia, sebagai anggota badan anggaran dia tidak pernah diminta bahkan diberi tahu mengenai hal itu.

“Saya tidak tahu rencana refocussing tentang realokasi anggaran covid19, dana apa-apa yang ditata dan untuk apa saya tidak tahu juga. Padahal saya sebagai anggota DPRD dan juga anggota banggar. Apakah saya terlambat info atau memang belum dikasih tahu. Semestinya refocussing dalam penataan anggaran harus transpran, berapa anggaran yang di gunakan?  dan bantuan Covid-19 berapa banyak yang sudah dikeluarkan. Kemudian barang apa yang dibelanjakan harus jelas terkait dengan ini. Semestinya pemerintah darah harus transparan karena sesuai UU No 14 tahun 28 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Jenghis dengan nada kesal.

Baca Juga :  Kadisdik Jabar : Sebaik-baiknya Insan Adalah yang Mampu Menghadirkan Manfaat Bagi Insan Lainnya

Sementara, Wakil Ketua I DPRD Agus Sartono meminta Pemkab Lamsel dapat lebih terbuka terkait pengggunaan anggaran daerah. DPRD, kata Agus, adalah mitra kerja eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dengan memperhatikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

“Kami (DPRD) selalu terbuka, kapan saja dan dimana saja akan selalu siap membantu pihak eksekutif, terlebih lagi dalam menjalankan fungsi legislatif, seperti bujet anggaran, pengawasan dan legislasi,” tutur anggota fraksi PAN ini.

Agus tak menyangkal, jika realokasi anggaran Covid-19 memang tidak memerlukan persetujuan DPRD. Hal itu dikarenakan kondisi darurat untuk percepatan penanganan pandemi, sehingga diberi perlakuan khusus memangkas jalur birokrasi yang dimaksud.

“Meski tidak diperlukan persetujuan DPRD, tapi sebagai mitra yang baik kami selalu siap turut membantu membahas pergeseran anggaran daerah untuk penanganan pandemi ini. Saya yakin, dengan bersama-sama DPRD maka peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran dapat terwujud dengan lebih baik,” pungkasnya. /Red-jbm

Editor ; SA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kamladu Pacitan, Ingatkan Tinggi Gelombang Capai 6 Meter

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Kondisi cuaca di Kabupaten Pacitan, masih perlu kewaspadaan lebih dari masyarakat, utamanya para nelayan. Mengingat dalam waktu singkat perubahan cuaca ekstrim masih akan berlangsung.

Komandan Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) Kabupaten Pacitan, Pelda Eden Totok Budianto, dalam siaran persnya mengatakan, saat ini cuaca cerah berawan. Suhu udara diantara 23 derajat celsius hingga 30 derajat celcius. Tingkat kelembapan berkisar 95 persen hingga 60 persen. “Kecepatan angin 7 – 20 km/jam, dan angin berhembus dari Timur. Tinggi gelombang atau ombak 4 – 6 Meter,” ujarnya, Senin (13/7).

Baca Juga :  Kadisdik Jabar : Sebaik-baiknya Insan Adalah yang Mampu Menghadirkan Manfaat Bagi Insan Lainnya

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara singkat serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. “Saat ini tinggi gelombang mencapai 6 meter,” sebutnya.

Totok menekankan, agar masyarakat siap siaga dalam mengahadapi bencana. “Kenali ancamannya, kurangi resikonya dan siapkan strateginya. Siap untuk selamat dan menjadi budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga alam sehingga alam akan menjaga kita,” tandasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

Projo Pacitan: Semua Bakal Calon Diharapkan Bisa Bersinergi, Jangan Saling Serang

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Ketua Projo ( Pro Jokowi) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali buka mulut seputar Pilbup 2020.

Kali ini, John memberikan masukan kepada semua bakal calon, utamanya yang hendak berangkat dari Partai Demokrat, agar mereka bisa lebih akur dan bersinergi. “Saat ini, semua masih belum jelas. Siapa lawan dan siapa kawan, semua masih abu-abu,” kata mantan anggota DPRD Pacitan masa jabatan 1999-2004 ini, Senin (13/7).

Baca Juga :  Kadisdik Jabar : Sebaik-baiknya Insan Adalah yang Mampu Menghadirkan Manfaat Bagi Insan Lainnya

Dengan begitu, tak perlu ada kompetisi yang sengit. Sebab legalitas pencalonan mereka masih belum jelas. Yang selama ini mungkin masif melakukan pergerakan, namun kalau pada akhirnya nanti tidak mendapat rekomendasi pencalonan, tentu niatnya untuk maju sebagai calon bupati, akhirnya pupus. “Begitupun bagi yang selama ini terkesan silent, namun apabila dipenghujung waktu nanti mendapatkan rekomendasi, ya sebaiknya untuk dihargai dan didukung penuh prosesnya menuju Pilbup,” jelas John Vera.

Baca Juga :  AHY Beri Kesempatan Generasi Muda untuk Memimpin Partai Demokrat

Menurut John, sebaiknya semua bakal calon yang saat ini masih menunggu kepastian rekomendasi pencalonan, bisa bersinergi dan jangan saling serang satu dengan lainnya.

Kalau bisa, mereka saling bergandeng tangan, bersama-sama mengunjungi masyarakat. “Sehingga nantinya, siapapun yang akan berhasil mendapatkan rekomendasi, itulah yang sama-sama didukung.

Tapi kalau saat ini sudah nampak tensi persaingan, pada akhirnya nanti mereka yang tidak terekomendasi akan menyeberang mendukung calon yang diusung oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang seharusnya dijadikan perhatian bagi semua bakal calon dari Partai Demokrat, untuk mensolidkan langkah. Sebab sekali lagi, semuanya masih belum jelas. Siapa kawan dan siapa lawan,” tukasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

BULELENG DAPATKAN HIBAH ASET TANAH DAN BANGUNAN DARI PEMPROV BALI

Published

on

By

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Pemkab Buleleng mendapatkan hibah beberapa aset milik Pemprov Bali yang ada di Buleleng. Usaha permohonan dilakukan sebagai upaya penataan aset yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tercatat ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng. Semuanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sarana kepentingan masyarakat lainnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan usaha ini sebagai langkah penertiban dan pemanfaatan aset yang ada. Di satu sisi, penertiban dalam rangka penataan aset yang berhubungan dengan mata anggaran yang dianggarkan. Secara administratif, permohonan hibah dan juga hibah harus dilakukan. “Agar tidak terjadi kesalahan penataan aset dan pemberian anggaran pada aset itu,” jelasnya.

Baca Juga :  Manfaat Kebijakan Pemerintah Melalui Program Asimilasi dan integrasi Negara Hemat Anggaran 341 M

Kedua adalah langkah untuk menghindari terjadinya pembiaran menyangkut fungsi dari aset tersebut. Aset-aset yang diterima bisa difungsikan misalnya sebagai taman, fasilitas umum, dan kantor. Tidak ada lahan-lahan ataupun bangunan yang terbengkalai lagi. “Ini kan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Buleleng,” ujar Agus.

Agus Suradnyana pun mengungkapkan ke depan Pemkab Buleleng akan menanyakan aset-aset yang masih dalam lelang bank ataupun yang masih dalam sengketa untuk bisa dimanfaatkan. Utamanya aset-aset yang berada di Kota Singaraja. Misalnya, untuk memperindah wajah kota seperti pembuatan taman. Agar tidak terjadi kekumuhan di kota. Pemkab Buleleng akan bersurat kepada Pemprov Bali untuk menanyakan hal ini.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi BPNT Kabupaten Way Kanan di Laporkan Tim Joker ke Kejaksaan

“Kalau sudah selesai sengketanya, mau diambil lagi ya silahkan. Paling kita menata ringan saja. Seperti kebun-kebun dan pohon-pohon agar lebih rindang,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan khusus untuk aset-aset milik Pemprov Bali, telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk Buleleng. Seperti ada untuk Taman Bung Karno dan Taman Yuwana Asri. Banyak yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada pula aset-aset besar yang diharapkan bisa menggerakkan aspek ekonomi. Contohnya adalah tanah di Pemuteran. Pemanfaatan aset tanah di Pemuteran harus cepat dicarikan jalan keluar sehingga ada keleluasaan untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi disana.

Baca Juga :  Kadisdik Jabar : Sebaik-baiknya Insan Adalah yang Mampu Menghadirkan Manfaat Bagi Insan Lainnya

“Agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanah tersebut bisa memberikan manfaat bagi kondisi pariwisata dan sekaligus mendorong perekonomian di Kabupaten Buleleng. Ini ke depan akan saya usulkan setelah hibah pertama dan kedua selesai,” pungkas Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending