Connect with us

Kolom

Siti Fadillah Supari Beri Edukasi Tangani Virus SARS, Dr Didik ; Political Will Pemimpin Kita Mau Kemana?

Published

on

Pada Senin, 25 Mei 2020

JAKARTA, WWW.JBM.CO.ID |Sebagai bagian dari anak Bangsa, Saya sungguh bersyukur dan terima kasih atas edukasi yang diberikan oleh Ibu Siti Fadilah Supari Mantan Menkes dan Watimpres RI khususnya terkait dengan pengalaman beliau dalam menangani Virus SARS, keberanian beliau dalam menegakkan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan WHO kala itu, serta pencerahan beliau terkait dengan pandemi Covid-19 saat ini;

Terus terang dengan pembelajaran yang disampaikan beliau, harusnya membuka pemikiran dan mata hati kita bahwa pentingnya keberpihakan Negara, keberpihakan Pemerintah dan pemimpin untuk terus membangun dan berinvestasi dalam bidang sumber daya manusia, dan bukan infrastruktur saja. Sebagai Negara besar dan berpenduduk besar pula, harusnya kita terus aware dengan potensi munculnya konspirasi global yang berbasis bisnis dan komersialisasi penyakit dan virus. Pemimpin kita harus paham kekuatan Bangsa dan tantangannya ke depan. Hanya kemandirian yang basis dan pondasinya kekuatan SDM sendiri yang akan mampu menyelamatkan Indonesia dari berbagai ancaman termasuk potensi konspirasi global. SDM kita hebat-hebat, sudah mampu membuat berbagai temuan obat, vaksin untuk menangkal berbagai penyakit dan Virus. Tinggal political will Pemimpin kita mau kemana? Ikut dan menjadi bagian konspirasi global atau mandiri melindungi dan membentengi rakyatnya dari kekejaman konspirasi global? Seharusnya Pemimpin yang bijak, melindungi rakyat dan Negaranya, tahu mana yang akan dipilihnya? Mudah”an motif ekonomi dan komersialisasi penyakit atau virus bukan yang dipilih.

Baca Juga :  Sistem Pendidikan Balita

Ada bijaknya para pemimpin Bangsa ini mendengar setiap masukan anak Bangsa termasuk Ibu Siti Fadilah Supari dalam kapasitas dan kompetensi serta pengalaman Beliau dalam menangani persoalan kesehatan. Beliau pernah membatalkan penetapan pandemi SARS yang ditetapkan WHO waktu itu yang disinyalir tidak transparan, dan terbukti, tanpa Anti Virus yang direkomendasikan oleh WHO, Indonesia bisa menghentikan penyebaran Virus SARS waktu itu;

Baca Juga :  PEMUDA MASIH APATIS TERHADAP POLITIK; DIABAIKAN ATAU DIRANGKUL?

Meskipun beliau saat ini berstatus warga binaan, namun Negara, Pemerintah, pemimpin dan pejabat tidak boleh lupa dengan jasa-jasa beliau untuk Masyarakat, untuk Indonesia, bahkan untum Dunia. Terlalu picik dan naif apabila ada pejabat yang menistakan itu. Disiplin ilmu dan pengalaman beliau tidak boleh dimatikan dan dinafikkan hanya karena statusnya. Untuk kepentingan yang lebih besar bagi Bangsa ini, seharusnya sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, mengingat record dan pengalaman beliau dalam perspektif profesionalitasnya, jasa serta usia beliau yang sudah diatas 70 tahun dan sangat rentan terpapar Covid-19, meskipun statusnya terhalang oleh PP 99/2012 untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat, harusnya pejabat bisa bijak untuk memberikan perlindungan kemanusiaan dan kesehatan kepada beliau. Tidak harus dengan previlige melanggar PP 99/2012, tapi Pemerintah bisa memberikan kebijakan di tempat lain yang jauh dari potensi terjangkit Covid-19, dan sementara waktu tidak mengembalikan ke Rutan Pondok Bambu yang sedang dinyatakan Red Zone.

Baca Juga :  Manfaat Jargas Rumah Tangga Untuk Kemakmuran Rakyat Aceh

Saya mengimbau agar kiranya pebajat Negara khususnya Dirjen PAS bisa melihat persoalan dengan utuh, obyektif dan dengan hati nurani, khususnya kepada Warga binaan yang sudah lansia dan rentan terpapar Covid-19, yang saat ini tidak mendapatkan fasilitas melalui Permenkumham 10/2020. Pastikan mereka aman dari potensi penularan Covid-19, pisah mereka dari lingkungan yang disinyalir terjangkit, apalagi nyata-nyata dinyatakan Red Zone, dan tempatkan di tempat yang aman dari potensi penyebaran. Melakukan pembiaran terhadap keselamatan nyawa warga binaan, yang nyata-nyata bisa dilakukan upaya pencegahan, bisa dikategorikan suatu kejahatan atau pelanggaran HAM. /Red-jbm

Editor ; SA

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

Manfaat Jargas Rumah Tangga Untuk Kemakmuran Rakyat Aceh

Published

on

By

ACEH, WWW.JBM.CO.ID |Program Jaringan Gas Nasional merupakan salah satu cara pemerintah pak jokowi untuk memberikan subsidi terhadap penyediaan gas melalui pembangunan Infrastruktur bagi masyarakat sesuai dengan Program PSN pak jokowi melalui kementrian ESDM agar program Jaringan gas dapat segera dirasakan oleh masayrakat Aceh khususnya ungkap Faisal Azani Ketua Gerakan Indonesia Maju.Meski gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG.

Baca Juga :  MENGENAL SUKU JAWA

Sebab saat ini sering terjadinya kelangkaan gas elpiji di masyarakat sehingga masyarakat sering antri sehingga pemerintahan pusat merespon langsung.

Melalui kementrian ESDM, sebagai Informasi yang kami dapat BPH Migas mencatat pembangun jargas hingga 2018 telah mencapai 325.852 sambungan rumah tangga (SR) yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025.

Maka kami berharap pembangunan Jaringan Gas di Aceh khsusnya kota langsa , aceh tamiang dan deli serdang dapat berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh semua pihak, karena memang berdampak sangat Positif kepada Masyarakat serta proses pembangunan Jangka panjang sesuai dengan arahan pak JOKOWI demikian Faisal Azani ungkapkan.

Baca Juga :  PEMUDA MASIH APATIS TERHADAP POLITIK; DIABAIKAN ATAU DIRANGKUL?

kami berharap agar Oknum tertentu menghentikan upaya menghambat proses pembangunan Jaringan Gas yang ada di Aceh Khususnya. Menghambat usaha pemerintah dalam pembangunan adalah musuh rakyat dan harus ditindak sesuai Undang-undang serta aturan yang berlaku karena bertentangan dengan semangat PSN (Program Strategis Nasional) yang dicanangkan Pak Jokowi, untuk diketahui Tahun 2020 Sambungan Jaringan Gas untuk kota langsa sebanyak 5.811 (SR) dan Aceh Tamiang 4000 (SR) serta pemasanganya tampa dipungut bayaran hingga menyala ditiap-tiap rumah yang mendapatkan sambungan ditambah kompor dua tungku secara Gratis. Dan semoga program ini berlanjut di tahun depan terima kasih pak jokowi. /Redaksi-Seno

Continue Reading

Berita

Nasionalisme PNI Jadikan Teladan untuk Partai Politik Era Modern

Published

on

By

Jakarta – jbm.co.id – Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing menilai semangat nasionalisme para tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) patut menjadi teladan bagi partai-partai politik di era modern sekarang.

“Belajar dari sejarah, kita bisa belajar bagaimana PNI saat itu dengan semangat nasionalisme mengobarkan perjuangan melawan penjajah,” katanya, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu malam.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Emrus Corner itu merefleksikan 4 Juni yang menjadi hari kelahiran PNI pada 1927.

Emrus menilai semangat nasionalisme secara organisasi sebenarnya sudah terpupuk baik di parpol-parpol yang ada di Indonesia sekarang, tetapi masih banyak individu yang berperilaku menyimpang dari nasionalisme.

Baca Juga :  MENGENAL SUKU JAWA

“Walaupun bisa dikatakan oknum. Contohnya korupsi. Korupsi itu mengambil hak orang lain, hak rakyat. Maka, bisa dikatakan (koruptor) itu nilai nasionalismenya ‘zero’ alias nol,” katanya.

Nasionalisme, kata dia, menumbuhkan pula semangat persatuan tanpa membedakan latar belakang dan golongan dengan satu tujuan yang sama sebagai bangsa.

Makanya, Emrus mengatakan semangat nasionalisme saat masa perjuangan lebih mudah dikobarkan karena sedang menghadapi penjajah yang membuat seluruh elemen bangsa bersatu tanpa membedakan latar belakang.

“Semestinya semangat nasionalisme yang sama harus dimiliki generasi sekarang ini. Makanya, perlu dikonstruksi semacam ‘ancaman’ yang harus dihadapi bersama-sama, yakni ketertinggalan dari bangsa lain,” katanya.

Baca Juga :  PEMUDA MASIH APATIS TERHADAP POLITIK; DIABAIKAN ATAU DIRANGKUL?

Jika mengusir penjajah dan merdeka menjadi pengobar semangat nasionalisme zaman dulu, kata dia, maka ketertinggalan dari bangsa lain dan ingin maju harus menjadi pengobar nasionalisme di zaman sekarang.

Persoalannya, kata dia, ada dua kelompok sosial yang membuat susah tergugah nasionalismenya, yakni mereka yang merasa telah menikmati kesejahteraan di Indonesia tanpa merasa tertinggal dari bangsa lain.

“Kedua, kelompok masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraan, tetapi mereka tidak sadar ketertinggalan ini sebagai ancaman bagi bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, Emrus mengingatkan parpol-parpol yang ada sekarang harus bisa menggugah semangat nasionalisme para kader mudanya dengan merefleksikan semangat nasionalisme PNI dengan kondisi sekarang.

Baca Juga :  Sistem Pendidikan Balita

“Artinya, semangat nasionalisme Soekarno, tokoh PNI, dan para pejuang kemerdekaan jangan sampai luntur karena alasan apapun,” katanya, menegaskan.

PNI dikenal sebagai parpol tertua di Indonesia yang diidirikan pada 4 Juli 1927 dengan nama awal Perserikatan Nasional Indonesia oleh Soekarno, Dr Tjipto Mangunkusumo, Mr Budhyarto Martoarmodjo, Mr Iskak Tjokroadisurjo, dan sejumlah tokoh lainnya.(*)

Sumber : Dr. Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner
Editor : AjR

Continue Reading

Kolom

EKSISTENSI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SANGAT UTAMA

Published

on

By

Jakarta – jbm.co.id – Beberapa pekan belakangan, ruang publik di negeri ini “dihangatkan” dengan wacana  produktif terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila.  Sebagian kalangan mengkritisasi bahkan ada penolakan pilihan diksi pada judul dan isi yang terkandung pada RUU tersebut.

Saya termasuk setuju penggunaan diksi “haluan” pada judul dan beberapa diksi pada substansi isi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,  perlu direvisi. Sebab,  Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, termasuk dalam kehidupan sehari-hari (operasional), sangat kurang tepat diatur dalam UU yang posisinya di bawah ideologi Pancasila.

Karena itu pula muncul wacana baru yaitu RUU Pembinaan Ideologi Pancasila,  disingkat menjadi RUU PIP. Pilihan diksi “pembinan” lebih tepat dan representatif dalam upaya kita bersama lebih membumikan nilai-nilai Pancasila dari generasi ke generasi dalam segala aspek kehidupan di berbagai komunitas sosial,  mulai dari kelompok sosial inti (keluarga), berbagai organisasi kemasyarakatan, kementerian dan instansi pemerintah,  seluruh lembaga negara, hingga praktek berbangsa dan bernegara.

Baca Juga :  Potret Buruk Penegakan Hukum oleh KPK, Kemanakah Buronan Harun Masiku?

Yang tak kalah pentingnya, tentu jika RUU PIP direalisasikan,  sejatinya dalam RUU ini diharapkan menjadi landasan hukum eksistensi lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini harus tetap ada sekakipun rezim pemerintah silih berganti.

Bahkan, menurut saya,  keberadaan BPIP sejatinya lebih utama daripada lembaga lainnya atau paling tidak sama urgennya agar pembinaan Pancasila terus-menerus dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis. Tidak ada lagi eksklusivitas sempit di instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

Menurut saya, BPIP dan UU yang mendasarinya seharusnya sudah dibuat ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebab, Pancasila sebagai nilai subtansial bagi negeri ini harus tetap terjaga dari generasi satu kepada generasi berikutnya.  Namun,  tetap lebih baik terlambat daripada tidak kita realisasikan.

Baca Juga :  Pembangunan

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab melakukan pembinaan ideologi di Indonesia,  maka dalam RUU ini perlu dibuat daftar isian masalah (DIM) antara lain terkait kewenangan, fungsi, kewajiban dan tugas BPIP sehingga benar-benar dapat membumikan nilai-nilai Pancasila dalam segala dinamika kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

Dalam bidang komunikasi politik, kampanye Pilkada yang segera kita lakukan sebagai salah satu contoh,  tidak boleh muncul eksklusivitas atas dasar identitas dalam bentuk apapun. Misalnya,  putra daerah atas dasar etnis atau atas dasar bentuk lainnya,  sejatinya tidak dimunculkan lagi, sebagaimana terjadi pada Pilkada-pikada yang sudah lalu.

Untuk itu,  para kandidat, partai pengusung dan pendukung, serta kekuatan politik lainnya, agar fokus saja menawarkan gagasan dan program pembangunan yang dilandasi keseluruhan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga :  Sistem Pendidikan Balita

Saya mengamati betul rangkaian wacana publik terkait dengan RUU HIP,  saya berkesimpulan,  semua anak bangsa negeri ini ternyata cinta, setuju,  pendukung, pengawal,  pelaksana nilai-nilai Pancasila.

Yang terjadi hanya cara pengungkapan pendapat pada tataran perspektif. Karena itu,  mempertemukan sudut pandang ini,  harus dilakukan komunikasi politik kebangsaan yang demokratis dan konstitusional lewat dialog di parlemen untuk menentukan  kesepakatan nasional dalam bentuk UU, yang boleh jadi namanya RUU PIP.

Dengan demikian, tentu jika disetujui, maka isi UU ini bukanlah tafsir tunggal terhadap Pancasila,  tetapi kesepakatan nasional yang demokratis dan konstitusional.(*)

Sumber : Emrus Sihombing, Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner
Editor : AjR

Continue Reading

Trending