BPI KPNPA RI ; Aceh Sudah Seharusnya Lakukan Reposisi Anggaran ke APBA/APBK

3 min read
Spread the love

Pada Rabu, 20 Mei 2020

ACEH, WWW.JBM.CO.ID | Ekonomi masyarakat terus memburuk jika Pemerintah terus mempertahankan Perppu RI Nomor 1 THN 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Namun tidak bisa dipungkiri Perppu No. 1 Tahun 2020 kedepan diberlakukan atas pertimbangan kondisi Daerah yang Frekuwensi Pandemi Covid-19 terus meningkat.

Penerapan Phisical Distancing, Social Distancing atau darurat kesehatan sama sekali tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat Aceh yang tetap melakukan aktifitas seperti biasa, termasuk dalam mengerjakan ibadah masyarakat tetap tidak dapat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah.

Kesulitan ekonomi masyarakat justru disebabkan oleh kebijakan Pemerintah yang terlalu berlebihan karena didukung oleh aturan-aturan pusat seperti halnya terkait penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Kebijakan Pemerintah yang keliru telah mengambil alih persoalan kesehatan masyarakat dan menyatakan para medis sebagai barometer yang menempatkan digaris depan sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melakukan Refocusing untuk penanggulangan Covid-19 disease.

Baca Juga :  Hari Kebangkitan Nasional, Bangkit Kembali dari Pandemi

Meskipun dibanyak Daerah dilakukan pembatasan tertentu juga tingkat pandemi COVID-19 terus bertambah dan disisi lain di Daerah tertentu mengalami penurunan yang amat drastis, nah dengan kondisi seperti ini apakah Perppu No.1 Tahun 2020 harus berlaku secara Nasional atau sebaliknya Pemerintah pusat meninjau kembali pemberlakuannya di Daerah yang tingkat paparan Covid-19 meningkat. Dengan demikian Daerah-daerah tertentu bisa kembali mengatur keuangan dengan reposisi anggaran baik ke APBA maupun APBK sehingga ekonomi masyarakat kembali tumbuh normal .

Reposisi anggaran kembali ke APBA/APBK harus segera dilakukan sesuai dengan rancangan program kegiatan yang telah disahkan Pemerintah bersama DPRA/DPRK sehingga control dewan sebagai tupoksi kembali dapat difungsikan oleh masing masing Daerah .

Keterpurukan ekonomi masyarakat akan terus terpuruk apalagi data masyarakat penerima bantuan selalu berubah-rubah tidak valid sehingga memicu konflik baru dikalangan masyarakat penerima bantuan .

Hal ini dibuktikan satu KK ada yang menerima lebih dari satu bantuan sementara ada KK yang layak tidak menerimanya .

Baca Juga :  Nasionalisme PNI Jadikan Teladan untuk Partai Politik Era Modern

Kami berharap Pemerintah pusat dapat mencabut Perppu No.1 Tahun 2020 untuk Aceh dan kembalikan dengan melakukan reposisi APBA/APBK.

Kemudian Pemerintah pusat serahkan masalah kesehatan menjadi masalah masyarakat bukan masalah Pemerintah sehingga situasi ekonomi masyarakat kembali tumbuh normal .

Kami juga minta kepada Pemerintah pusat untuk menetralisir kehidupan masyarakat Aceh dengan ketentuan Para Medis dan Rumah Sakit bukan sebagai garda terdepan untuk penanggulangan pandemi Covid-19, kami sepakat para Medis dan rumah sakit menjadi garda terakhir dalam Case Pandemi Covid-19 ini, sehingga urusan kesehatan sepenuhnya menjadi urusan masyarakat, sudah cukuplah beberapa Bulan Pemerintah memberi sosialisasi dan mengeluarkan aturan-aturan termasuk jam malam, kemudian menutup usaha masyarakat, sekarang biar masyarakat yang mengurus diri sendiri, jikapun kedepan ada yang terpapar corona silahkan pihak rumah sakit memberi pelayanan seperti biasa, tak perlu berlebihan, pemikiran ini tentu hanya untuk Daerah Aceh bukan untuk Daerah yang frekuwensi terpapar Covid-19 meningkat.

Pertanyaannya apakah masyarakat tidak perlu dibatasi lagi, maka jawabnya ya silahkan saja anggarkan biaya sosialisasi, kemudian terapkan aturan masyarakat harus menggunakan masker, hal ini penting untuk mendidik masyarakat supaya lebih paham dalam menjaga kesehatan, itu “tindakan preventif yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk tetap waspada dan cenderung menjaga masyarakat lainnya.

Baca Juga :  REFLEKSI: KENAIKAN TUHAN DI ANTARA RINTIHAN KORBAN COVID-19

Kami justru heran jika dalam hal ini Pemerintah harus bergantung pada Perppu No.1 Tahun 2020, sehingga sistem pengelolaan keuangan Daerah nyaris lumpuh, dikecuali untuk kegiatan rutin Pemerintahan seperti gaji pegawai dan atau belanja kebutuhan Kantor dan lain-lain.

Dengan harapan kami masyarakat segera dikembalikan dan atau dilakukan reposisi anggaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku dengan demikian fungsi kontrol secara melekat terhadap pengelolaan keuangan Daerah kembali berjalan sebagai mana fungsi, tugas dan wewenang DPRA/DPRK kembali berjalan dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat insya Allah akan kembali normal. /Red-jbm

Editor ; SA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *