Manfaat Kebijakan Pemerintah Melalui Program Asimilasi dan integrasi Negara Hemat Anggaran 341 M

4 min read

Jakarta, JBM.co.id | Menkumham Yosana melalui Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Renhard Silitonga menyatakan pemberian asimilasi bagi narapidana di tengah wabah virus Corona-19 adalah langkah terbaik yang harus diambil hal ini ia katakan saat membacakan sambutan menkumham Yasonna Laoly dalam diskusi online bertajuk pandemi Covid-19 dan asimilasi narapidana.

Telah kita ketahui bersama pemberian asimilasi bagi narapidana adalah langkah terbaik yang harus kita ambil untuk memutus rantai penularan Covid – 19 di lembaga pemasyarakatan karena pemberian Asimilasi bukan tanpa alasan karena kondisi lapas overclowding sehingga Narapidana tidak mungkin melakukan psyical distancing dalam seperti ini.

Hanya di mana yang namanya syarat sesuai peraturan menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana dan anak didik dalam perencanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 yang mendapat asimilasi.

Membebaskan narapidana dengan memberikan asimilasi bukan berarti melepaskan mereka . tapi menyiapkan narapidana untuk kembali diterima masyarakat.

Ia juga mengatakan dapat menghemat anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan .
“Yang mana penghematan anggaran yang dihasilkan Rp 341 miliar,” dalam diskusi daring yang digelar di Jakarta, Rabu (6/5/2020).
Angka tersebut merupakan hasil penghitungan dari 270 hari, terhitung mulai April hingga Desember 2020,

Kemudian dikalikan dengan biaya hidup tiap narapidana per hari, termasuk makan, kesehatan, dan pembinaan sebesar Rp 32.269.
Lalu, dikalikan kembali dengan jumlah narapidana dan anak yang telah dikeluarkan. Berdasarkan data Ditjenpas, hingga 1 Mei 2020 pukul 08.00 WIB, jumlah narapidana dan anak yang telah dikeluarkan melalui program asimilasi dan integrasi berjumlah 39.193 orang.
Penghematan anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan serta penambahan hunian di beberapa lapas dan rutan. Selain itu, penghematan anggaran itu juga akan diperuntukkan bagi penanggulangan Covid-19 di lingkungan Ditjenpas.
Selain menghemat anggaran, Yunaedi juga mengatakan pengeluaran 39 ribu lebih narapidana dan anak tersebut juga berdampak pada turunnya angka kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).
Berdasarkan data Ditjenpas, jumlah narapidana pada Maret 2020 tercatat berjumlah 270.231 orang. Sementara kapasitas rutan maupun lapas hanya mampu menampung 132.107 orang.

Baca Juga :  PENDIDIKAN: SEKPROV BALI CEK SARANA DAN PRASARANA DI SMAN 7 DENPASAR

Sehingga, prosentase kelebihan kapasitas di lapas maupun rutan mencapai 106 persen.
Namun, setelah program asimilasi dan integrasi diberlakukan di tengah pandemi Covid-19, persentase kelebihan kapasitas di lapas dan rutan berkurang hingga 30 persen. Berdasarkan data pada 1 Mei 2020, narapidana penghuni lapas dan rutan berjumlah 232.526 orang.
Berdasarkan data pada 30 April 2020 pukul 08.00 WIB, itu kita sudah melaksanakan asimilasi dan integrasi sebanyak 39.193 orang. Tentu dampak pengeluaran ini, dari over kapasitas 270 ribu sekian, maka menurun menjadi 232 ribu sekian. Dari ‘over crowded’, dari 106 persen menjadi 76 persen.

Di sisi lain Ellwa Watemena Sebagai anggota Ormas Bela Negara  juga Menambahkan dan  memberi pandangan pendapat dan Juga melihat Mempertimbangkan tentang Hak Asasi Manusia Undang- Undang No. 39 tahun 1999 diluar itu Adanya Program Asimilasi disaat covid -19 sangat  Bermamfaat untuk WBP maupun Negara. Dan yang di takuti untuk Lapas Yang Overcrowding adalah Terjadinya Kematian massal di Dalam Lapas karena Pandemi covid -19

Hal serupa di Ungkap oleh dir.LSM jarrak Jhon Kelly Nahadin Tentang Hak Azasi Manusia menjadi salah satu dasar hukum berbagai ketentuan yang mengatur tentang hak dalam pelayanan kesehatan, Pasal 1 butir 1 berbunyi sebagai berikut : ”Hak azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekatnya dan keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Selanjutnya pada butir 2 disebutkan bahwa
”Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”.Ketentuan lebih jelas termuat pada Pasal 9 undang-undang ini yang menyebutkan bahwa:
(1). ”Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
(2). Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin;
(3). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Dari rumusan asal-pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hak hidup sehat jasmani dan rohani, terbebas dari penyakit dan ancaman penyakit merupakan hak dasar yang harus dipenuhi ungkap Ellwa yang mana Seorang Pewarta juga di Jakarta
Perlu diketahui bahwa Penanggulangan Wabah adalah upaya-upaya dalam pemberantasan wabah yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif serta upaya pencegahan penyebaran wabah antar daerah dan/atau pemberantasan wabah di dalam lingkungan.

Baca Juga :  Danlanud Rsn Sambut Kedatangan Panglima TNI dan Kapolri

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam perspektif hak yang dimiliki masyarakat ini pulalah, hal yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusiia yakni mengatur bahwa hak dasar kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia.

Bahwa peraturan perundang-undangan tidak melarang pemberian remisi bagi koruptor. Memang benar, bahwa undang-undang mengizinkan pemberian remisi bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 Undang Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Teknisnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  dan Model hukum yang humanis partisipatoris dibangun sebagai hasil dialektika terhadap fungsi-fungsi hukum sebagai sarana rekayasa dan kontrol sosial maupun sebagai sarana mekanisme integrasi.

Baca Juga :  Dandim Solo, Kami datang untuk rakyat, Bersama Rakyat TNI kuat

Ketiga fungsi hukum tersebut sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam segala aspek kehidupan.
Fungsi hukum yang humanis partisipatoris merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Wajah hukum yang humanis partisipatoris ini baru akan menampakkan wujudnya apabila negara memberikan perhatian pada aspek dan dimensi manusiawi sebagai tujuan utama pembangunan, yang memberikan akses kepada warganegara untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan

Dalam UU Pemasyarakatan yg masih berlaku sampe saat ini, disebutkan bahwa. Untuk mendapatkan Asimilasi, CMB atau PB, maka Napi harus ada perubahan hukuman (Perubahan hukuman yg dimaksud bukan karna ada Banding, Kasasi atau PK) melainkan perubahan hukuman karena adanya Remisi. (Dengan remisi hukumannya berkurang – ini yang dimaksud perubahan hukuman).

Editor: GR

Penulis: Jhon Kelly Nahadhin /Dir.Lsm Jarrak

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *