Warga Tiuh Balak 1, Laporkan Pembagian (BLT ) Dampak Covid 19 kepada RJB Indonesia DPD Way Kanan

2 min read
Spread the love

WAY KANAN, WWW.JBM.CO.ID | Kebijakan Pemerintah pusat memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 melalui 25% dana Desa senilai Rp. 600.000 per-Bulan untuk satu Keluarga selama 3 Bulan. Hal ini menjadi polemik di masyarakat Tiuh Balak 1. pasalnya tidak semua kategori masyarakat tidak mampu menerima bantuan BLT tersebut. 

Seperti di kampung Tiuh Balak 1 kecamatan Baradatu kabupaten Way Kanan hanya 9 (sembilan) kepala keluarga yang bakal menerima bantuan tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Tiuh Balak 1 berinisial “AZ” kepada Ketua DPC RJB Kecamatan Baradatu Ahmad Khafidzin, menurutnya, jika Pemerintah memberikan bantuan BLT berdasarkan 14 kriteria yg di jadikan pedoman Pemerintah, hal itui sudah tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat saat ini dan itu akan menyebabkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yg tidak menerima bantuan tersebut, Jum’at (1/5/2020).

Baca Juga :  Gugus Tugas Sumsel Gencar Lakukan Tracking, Pasien Positif Langsung Dirawat dan Diisolasi

“Sedangkan kita ketahui 25% dari dana Desa Rp. 178.620.500 yang akan di berikan kepada masyarakat ternyata hanya 9 kepala keluarga yang akan menerima bantuan BLT, lebih baik jangan diberikan bantuan itu, justru akan menjadi perselisihan di masyarakat”, katanya.

Laporan tersebut langsung di tanggapi oleh Ketua OKK RJB Indonesia DPD Kabupaten Way kanan Ridwan Maulana. Ia menyampaikan “Kita akan turunkan team untuk menelusuri lebih lanjut tentang laporan dari masyarakat yang ada di Tiuh Balak, satu kami akan berusaha supaya masyarakat bisa menerima haknya dan ini adalah tugas dan kewajiban RJB Indonesia untuk mengawal program Pemerintah pusat yg ada di Daerah agar sesuai dan tepat sasaran sebagai mana yang sudah di sampaikan dan diinstruksikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, dalam pernyataannya di setiap media tolong awasi dan laporkan jika terjadi penyimpangan”.

Baca Juga :  Dinilai Lamban Tangani Wabah COVID-19, LAAGI Keluarkan 7 Tuntutan Kepada Pemkot Palembang

Lebih lanjut, “Jika memang kemudian hari ditemukan pelanggaran dan penyalahgunaan, kami siap melaporkan langsung temuan tersebut ke DPP RJB Indonesia di Jakarta melalui Ketua Pembina kami Bapak Diaz Hendropriono Staf Khusus Presiden RI”, tutupnya./red-jbm/Ryuz

Editor ; SA

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *