Dalih Hadapi COVID-19, Program Guru Home Visit Dinas Pendidikan Lamsel Diduga Jadi Ajang Kampanye dan Tidak Transparan

3 min read

LAMPUNG SELATAN, WWW.JBM.CO.ID | Wabah COVID-19 yang kian merebak di seluruh penjuru Nusantara telah menjadi perhatian khusus dan serius semua pihak. baik Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini, terus melakukan upaya penanggulangan wabah COVID-19 tak terkecuali Lampung yang telah menelan banyak korban jiwa.

Penyebaran wabah COVID-19 yang terus meningkat jika ditinjau dari angka statistik, mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai inisiasi menghadapi dampak dari wabah Covid-19.

Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang saat ini sedang viral, dalam menyikapi merebaknya wabah Covid-19, melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) menerapkan program Guru Home Visit. Program tersebut secara diam-diam dilaksanakan, yang tidak diketahui berapa jumlah anggaran program Guru Home Visit tersebut.

Program Guru Home Visit disinyalir menjadi ajang kampanye terselubung dari kepentingan Plt Bupati Nanang Ermanto yang berambisi maju dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencana akan dilaksanakan di Bulan Desember 2020 mendatang.

Baca Juga :  Tanpa Pembahasan Bersama Orang Tua Siswa, SMPN 2 Jati Agung, Lamsel Tarik Biaya Pada Peserta Didik Baru

Saat tim investigasi media ini melakukan konfirmasi kepada salah satu warga di Kecamatan Natar yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa dirinya ditelepon oleh pihak Sekolah di mana anaknya Sekolah, saat Ia datang menemui Guru di Sekolah tersebut disodorkan lima (5) pertanyaan berbentuk kuisioner yang ditandatangani Wali kelas dan wali murid, kemudian usai menjawab pertanyaan Warga berinisial ‘E’ diberikan stiker bertuliskan “Waspada COVID-19,” bergambar foto Plt Bupati Nanang Ermanto selain stiker wali murid juga diberikan sabun dengan merek “Nuvo”, Sabtu (25/4/2020).

“Saya ditelepon oleh Guru dimana anak saya Sekolah agar saya datang ke Sekolah, setelah itu saya diminta menjawab pertanyaan dari mereka (Guru-red), kemudian di diberikan sabun dan stiker bertulis Waspada COVID-19 dan ada foto Plt Bupati Lampung Selatan. Stiker tersebut disarankan untuk ditempel dirumah-rumah Wali murid”, ungkapnya.

Sementara wali murid yang lain dari salah satu SD Negeri di Sidomulyo memberikan keterangan yang sama kepada awak media, rumahnya dikunjungi oleh Guru di mana anaknya Sekolah, dengan alibi menjalankan program Guru Home Visit dari PLT Bupati Lampung Selatan, Guru yang berkunjung memberikan kuisioner dan stiker bertuliskan Waspada COVID-19 dengan foto Plt Bupati Nanang Ermanto.

Baca Juga :  TNI: DANDIM KUPANG GOWES SAMBIL BAGI-BAGI SEMBAKO KEPADA MASYARAKAT KUPANG BARAT

“Benar saya dikunjungi oleh Guru di mana anak Saya sekolah, selain diminta menjawab beberapa pertanyaan mereka, juga memberikan stiker bergambar PLT Bupati Lampung Selatan, Guru tersebut meminta Wali murid menempelkan stiker di kaca rumah, terang warga Sidomulyo yang juga enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diterbitkan pihak Dinas Pendidikan Lampung Selatan belum dapat dihubungi guna melakukan klarifikasi terkait program Guru Home Visit tersebut.

Ditengah perhatian masyarakat menghadapi wabah Covid-19, seyogyanya Pemerintah harus terbuka dan transparan dalam mengelola program kebijakan penanggulangan COVID-19 termasuk dalam menerima dan menyalurkan bantuan

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan dengan tegas adanya ancaman hukuman mati bagi yang melakukan korupsi dana bencana. Bahkan, KPK sudah sejak awal memperingati agar dana tersebut tidak ada yang boleh dikorupsi satu rupiah pun.

“Di awal KPK sudah mengingatkan bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukkan pada situasi bencana seperti saat ini. Ancaman hukumannya adalah pidana mati,” terang Plt Jubir KPK, Ali Fikri menegaskan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (01/04/2020).

Baca Juga :  Jelang Silaturrahmi Non Online Lebaran di Langsa, BPI KPNPA RI Bagikan Masker

Menurutnya, sekarang pihaknya tengah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk mengawasi penyaluran dana sebesar Rp405,1 triliun yang diperuntukkan menangani bencana non alam seperti Covid-19.

Koordinasi dilakukan guna mencegah adanya penyelewengan anggaran atau kesalahan prosedural dalam proses penyaluran.

“Saat ini KPK sudah berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran tersebut,” sambungnya menegaskan kembali.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana mengucurkan dana stimulus sebesar Rp405,1 triliun pada APBN Tahun 2020 untuk menangani penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Presiden Jokowi memaparkan dana Rp405,1 triliun akan dialokasikan untuk belanja bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, dan perlindungan sosial Rp110 triliun.

Kemudian, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp 70,1 triliun, serta pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp150 triliun. /Red-JBM

EDITOR ; SA.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *