MERASA DIDISKRIMINASIKAN, FWJ GERUDUK BALAIKOTA, DESAK SINGKIRKAN PEMBISIK BUSUK GUBERNUR DKI

3 min read
Spread the love

JAKARTA-JBM.CO.ID– Ratusan jurnalis yang tergabung dalam Forum Wartawan Jakarta (FWJ) geruduk Balaikota, Kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedam.

Aksi FWJ ini memprotes keras kinerja Pemprov DKI dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai progran pencegahan wabah COVID-19 dinilai amburadul.

“Kami mendukung apa yang telah ditetapkan pemerintah, namun kami kecewa atas sistemnya yang tak jelas.” ucap Penasehat Forum Wartawan Jakarta (FWJ), Lemens Kodongan, di depan Balaikota Jakarta Pusat, Kamis siang, (23/04/2020).

Ia mengkritisi sistem pendataan penerima bantuan paket sembako yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta tidak sesuai dengan ucapan Anies Baswedan. Bahkan Lemens menilai ada kekeliruan dan bersumber pada sistem maupun SDM dari jajaran Pemprov DKI yang kurang mumpuni.

“Warga DKI yang terdampak semua menunggu realisasi yang dijanjikan Anies, tapi faktanya tidak sesuai,” kritik Lemens.

Dalam penerapan PSBB guna mencegah penyebaran virus corona yang digaungkan pemerintah untuk tetap dirumah akan membuat rakyat kelaparan. Pasalnya, rakyat disuguhkan banyak aturan dan janji-janji pemerintah yang berbanding berbalik 180 derajat.

Baca Juga :  Pilkada, PJs Bupati Enam Kabupaten di Lampung Resmi Bertugas dari 26 September Sampai 5 Desember 2020

“Faktanya kan memang seperti itu. Kami sebagai pengawas kebijakan anggaran pemerintah, sekaligus kontrol sosial publik sangat kecewa dengan ketidakjelasan pembagian paket sembako ke warga DKI. Kita bisa hitung pakai logika saja bahwa 70% warga DKI sudah diambang kepanikan akibat tidak adanya sistem yang baik,” ulasnya.

Permasalahan aturan PSBB berlaku untuk semuanya, termasuk profesi wartawan, namun sangat disayangkan Pemprov DKI terkesan tak peduli dan terlihat adanya indikasi pembiaran atas surat yang dikirim FWJ untuk bantuan kepada 120 media dan 300 wartawan yang ada di Forum Wartawan Jakarta (FWJ).

“Itu namanya diskriminasi, karena kami yakin adanya oknum dari pemprov DKI sendiri yang menjegal surat kami sehingga tak mendapatkan disposisi pak Gubernur. Jika itu terjadi, maka bisa kami katakan oknum itu telah melanggar HAM berat,” tegas Lemens.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Esa Tjatur Setiawan selepas orasi di depan balaikota Jakarta Pusat, Kamis (23/04/2020). Ia menyayangkan Gubernur Anies Baswedan tidak mendengarkan jeritan warganya. “Anies terkesan tak melihat warganya secara langsung dilapangan, dia hanya menerima laporan-laporan dari para pembisiknya, padahal dilapangan terdengar dan terlihat warganya hampir terkapar.” cecar Esa.

Baca Juga :  Menaker Ida Fauziyah : Para Gubernur Harus Pastikan THR Dibayarkan kepada Pekerja

FWJ menawarkan dibentuknya Hotline call centre di luar dari instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Karena ia menilai dengan sistem yang dibangun FWJ akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam hal pendataan penerima bantuan dan data berapa banyak warga yang tak menerima. “Sistem itu bekerja update per 6 jam sekali dengan hasil input setiap RT, RW dan kelurahan.” urainya.

Ia juga menambahkan, selain pendataan yang akan dilakukan FWJ dilapangan, pihaknya membuka pengaduan secara online dan langsung diterima serta direport, “selama ini kan hotline hanya ada di Dinsos, dan warga mengeluhkan karena pengaduan warga terkesan dibiarkan dan diabaikan. Bahkan untuk masuk ke sistemnya saja susah,” sindir Esa.

Sementara Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan ini membenarkan adanya aksi serentak dan dadakan tanpa adanya komando khusus. “Ini aksi dadakan loh atas banyaknya laporan masyarakat ke kami. Selain dari temen-teman wartawan dilapangan, kami juga menerima banyak pengaduan warga soal tak meratanya subsidi pembagian paket sembako yang dijanjikan pak Anies.” terang Opan.

Baca Juga :  Usut Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Akan Koordinasi Dengan KPK

Opan menyebutkan dalam aksi itu FWJ menyampaikan lima tuntuan. “Kami wartawan bukan musuh Pemprov DKI, jangan pentingkan diri sendri, ingat kita senasib,” bunyi poin pertama dari tuntutan FWJ.

Tuntutan kedua, FWJ mendesak Gubernur DKI untuk menyingkirkan naufal dan para pembisik busuk Gubernur DKI Jakarta. “Singkirkan naufal dan para pembisik busuk gubernur DKI Jakarta,” desak FWJ dalam tuntutan keduanya.

Dalam tuntutan ketiga, FWJ mengingatkan Gubernur DKI dan jajarannya bahwa wartawan juga manusia sehingga harus diperhatikan seperti kelompok masyarakat lain. “Wartawan juga manusia, dan layak diperhatikan,” tandas FWJ.

Pada tuntutan keempat FWJ mendesak Pemprov DKI agar tidak melakukan diskriminasi terhadap ppara wartawan karena tindakan itu dinilai katehori pelanggaran HAM berat. “FWJ tawarkan Hotline Call Centre sebagai solusi penerapan PSBB cegah Covid-19 untuk warga DKI Jakarta,” bunyi tuntutan kelima.

Aksi damai tersebut dihadiri kurang lebih 100 orang wartawan dari perwakilan 160 media yang tergabung dalam FWJ.

Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *