FOKUS PANTAU PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGANAN COVID-19, KPK MINTA RPP GAJI PIMPINAN DIHENTIKAN DI MENKUMHAM

2 min read
Spread the love

JAKARTA, JBM.CO.IDPimpinan KPK telah menyampaikan agar proses pembahasan RPP terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kementerin Hukum dan HAM dihentikan. Hal ini perlu dilakukan sebagai sikap KPK agar kita semua fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Kami juga memahami dalam kondisi saat ini banyak yang lebih membutuhkan perhatian kita. Demikian juga KPK yang telah menerbitkan SE 08 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan tugas Pencegahan terkait penggunaan anggaran pelaksanaan PBJ dalam percepatan penanganan Covid-19, Jum’at (3/4/2020).

Agar publik lebih mendapatkan informasi secara lengkap, perlu kami jelaskan beberapa hal sbb:
– Usulan hak keuangan Pimpinan melalui perubahan PP No. 82/2015 telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemenkumham oleh Pimpinan KPK jilid 4 pada tanggal 15 Juli 2019. Salah satu pertimbangannya adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti MK dan MA yang menjadi rujukan.
– Sekitar bulan September KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk dengan tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lain.
– Pada periode Pimpinan saat ini, pembahasan dilakukan sekitar bulan Februari 2020 atas undangan Kementerian Hukum dan HAM.
– KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemenkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya.
– Pada bulan awal Maret 2020 (sebelum isu Covid-19 merebak) pihak Kemenkumham kembali mengundang KPK, perwakilan Menpan, Setneg, dan Polhukam untuk rapat kembali membahas usulan RPP tersebut dan kembai ditegaskan oleh Kumham bahwa pembahasan RPP tersebut tidak dapat dihentikan dan akan terus dilanjutkan mengingat sudah masuk Proleg.

Baca Juga :  KPUD Way Kanan Akan Laksanakan Tahapan Pilkada 15 Juni 2020

– Seperti kita ketahui bersama, kemudian pandemi Covid-19 mulai terjadi dan hingga hari ini tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait hal ini.
– Merespon situasi saat ini, sebagaimana telah disampaikan hari ini, Pimpinan KPK sepakat untuk meminta penghentian pembahasan dan mengajak segenap pihak untuk fokus bekerja bersama mengatasi pandemi Covid-19. Kami harap Kemenkumham juga dapat menghentikan proses tersebut karena ada aspek kemanusiaan yang lebih besar yang perlu kita hadapi bersama saat ini.

Baca Juga :  VIRUS CORONA: GUBERNUR ANCAM ISOLASI WILAYAH BILA ADA TRANSMISI LOKAL

KPK berharap dengan penjelasan ini, maka polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja sebaik-baiknya. /Humaskpk/jbm

Editor ; Seno

Baca Juga :  Resep Tung Desem Atasi dan Pulih dari COVID-19

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *