Penyaluran Program BPNT Di Sejumlah Kecamatan Oleh Dinas Sosial Lampung Selatan, Berpotensi Menyimpang

3 min read
Spread the love

Kalianda-Lampung Selatan, JBM.CO.ID | Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel), melalui Dinas Sosial harusnya bisa mendorong penyaluran bantuan sosial (bansos) program sembako untuk dipercepat. Mengingat kondisi masyarakat penerima saat ini sudah membutuhkan bantuan tersebut, diantaranya bansos yang akan disalurkan yaitu, beras, telur dan kacang hijau senilai Rp. 200.000,-

Ditinjau dari keadaan sekarang, di mana Indonesia terdampak ekonomi akibat merebaknya virus Corona, dengan pemberlakuan social distancing (isolasi mandiri selama 14 hari). Padahal, sejak Maret ini Program Bantuan Pangan non tunai (BPNT) berubah dalam bentuk Program Sembako di awal 2020 menjadi Rp150.000 per-Bulan dari Rp110.000 per- Bulan. Namun Pemerintah memutuskan untuk menambahnya menjadi Rp200.000 per-bulan sebagai bagian dari instrumen fiskal mengatasi dampak virus Corona.

Baca Juga :  KPU Ajukan Rp.535,9 M Untuk APD, Ketua DPD La Nyalla, Minta Pemerintah Kaji Ulang Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi COVID-19

Masalah ini tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di Daerah, khususnya Kabupaten Lampung Selatan. Setelah menggelar rapat tim koordinasi (Tikor) bantuan pangan tingkat kabupaten pada Senin 9 Maret silam, kembali dilanjutkan rapat tikor kecamatan, yang hanya untuk menentukan manajer suplier (Pemasok Komoditi).

Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, ada sejumlah kecamatan sudah melakukan penyaluran sembako untuk Bulan Maret ini dengan tidak melalui salah satu manager suplier guna memasok komoditi. E-warong bebas untuk menerima komoditi dari pihak manapun. Seperti Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Sragi dan Palas.

Sedangkan kecamatan lainnya, diperoleh informasi bahwa sebagian komoditi sudah diterima oleh e-warung, namun belum disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) karena salah satu komoditi belum tersedia.

Dari hasil penelusuran tim investigasi IKAM Lampung dinyatakan, “salah satu suplier yang ditunjuk oleh tikor kecamatan yakni ‘CV Dwi Perkasa’ belum siap sebagai manager suplier atau pemasok barang. Karena di sejumlah kecamatan, seperti Jatiagung, Merbau Mataram dan Waysulan, komoditi yang didrop ke e-warong minus kacang hijau,” ujar Ketua, Ikatan Kemuakhian Masyarakat (IKAM Lampung), Senin (23/3/2020)

Baca Juga :  Ike Edwin Beri Semangat Kepada Peserta Turnament Danlanud Cup

Sedangkan untuk Kecamatan Ketapang, Kalianda, Natar lanjut Ruli, tikor kecamatanya menujuk PT MJM sebagai manager suplier.

Dari 3 kecamatan itu, masih kata Ruli, hanya Kecamatan Natar yang belum sama sekali menyalurkan sembako ke e-warong.

“Sebagian desa-desa di Ketapang dan Kalianda sudah disalurkan, tapi untuk Natar sama sekali belum. Untuk PT MJM dari pengamatan kami, beras yang disalurkan tidak sesuai dengan keputusan tikor kabupaten, yakni Beras Premium. Hal itu dapat dilihat secara fisik beras tersebut agak buram atau kekuningan, karena tidak terlepasnya kulit ari 100 persen pada beras milik PT.MJM, Atau istilah lain derajat sosoh. Selain itu, terlihat tingginya tingkat butir beras patah,” imbuh Ketua IKAM seraya mengungkapkan akan melakukan uji tes laboratorium terhadap produk beras yang terindikasi curang.

Baca Juga :  KPU Provinsi Lampung Lakukan Konsolidasi Pemetaan TPS

Sementara, untuk Kecamatan Sidomulyo, Candipuro dan Waypanji diperoleh informasi, jika sebagian besar e-warong telah menerima komoditi dari CV Pelangi.

“Kalau beras dari CV.Pelangi, ok lah, tapi kalau jenis premium atau tidaknya saya kurang paham. Tapi kalau sepengetahuan saya bagus, putih. KPM juga banyak yang mengaku senang,” ujar salah seorang pendamping PKH di Kecamatan Sidomulyo yang meminta namanya tidak disebutkan. /Jbm

Editor ; Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *