Pemerintah Siapkan Opsi Relaksasi KUR dan Kartu Prakerja Hadapi Tekanan Ekonomi

Pada Minggu, 22 Maret 2020

Jakarta, JBM.CO.ID | Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) melalui daring, Jumat (20/3).

Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Pemerintah menyiapkan beberapa opsi di antaranya relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebijakan leasing motor untuk ojek online, dan pengoperasian Kartu Prakerja untuk hadapi tekanan ekonomi. Menurut Menko Perekonomian, Pemerintah menyadari adanya tekanan di sektor perekonomian termasuk beberapa indikator terkait dengan konsumen indeks dan juga penurunan penjualan ritel serta bergejolaknya pasar saham dan nilai tukar karena adanya dampak wabah Virus Korona (Covid-19).

Pemerintah, lanjut Menko Perekonomian, menjamin ketersediaan stok baik dari segi kelancaran pasokan distribusi dan stabilitas harga terhadap bahan pangan dan bahan pokok.

“Beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah bersama dengan BI dan OJK, antara lain pemerintah telah mengeluarkan stimulus 1 dan 2 yang sekarang tentunya sedang finalisasi dari peraturan pelaksanaannya,” ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) melalui daring, Jumat (20/3).

Dalam hal ini, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga sudah melakukan kajian mendalam terhadap perluasan yang di sektor yang terkait termasuk di pariwisata, transportasi dan unit lain yang terkait dengan PPh pasal 21, PPh Impor pasal 22, dan PPh Korporasi pasal 25.

“Selain itu Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan POJK untuk relaksasi NPL dan restrukturisasi kredit termasuk UMKM dan juga tentunya dalam paket tersebut KUR sebagai bagian dari kebijakan relaksasi tersebut,” jelas Presiden.

Pasar modal, menurut Presiden, juga sudah ada protokol dan tadi juga dibahas untuk terkait dengan fasilitas pengurangan pajak walaupun floating-nya kurang dari 40% akibat buyback.

“Ini sedang dilakukan kajian baik oleh OJK maupun oleh Menteri Keuangan. Dan BI telah menurunkan suku bunga GWM baik valas maupun rupiah,” urai Presiden.

Kebijakan lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Menko Perekonomian, dari hasil ratas yaitu pemerintah segera menerbitkan Perpres terkait Kemudahan dan Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19 antara lain untuk proses pengadaan barang dan jasa.

“Termasuk pelelangan, proses importasi dan pemasukan barang dari luar negeri, proses dan distribusi penyaluran barang di seluruh wilayah terdampak dan proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang,” tambah Menko Perekonomian.

Hal lainnya, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah amengusulkan untuk relaksasi terutama terkait kebijakan leasing motor untuk ojek online dan tadi saya berkomunikasi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK.

“Jadi tentunya Pak Wimboh menyetujui adanya pelonggaran ketentuan perhitungan kolektibilitas ataupun klasifikasi pembayaran kredit motor yang bisa diperpanjang ataupun bisa dihitungkan secara untuk periode 1 tahun,” urainya.

Dijelaskan oleh Ketua OJK, terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online.

Terkait pembayaran bunga KUR sampai dengan akhir tahun 2020, Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan pembayaran bunga KUR yang sekarang ini disubsidi sebesar 6%.

“Ini akan direlaksasi ini sejalan dengan kebijakan stimulus 2 dari OJK yang melakukan relaksasi terhadap kredit di bawah 10 miliar dan terkait dengan 6% nanti juga dikaji oleh Kementerian Keuangan.

Apakah ini bisa masuk didalam pagu yang disiapkan sampai akhir tahun 2020 yaitu sebesar 190 triliun,” tambah Menko Perekonomian.

Soal Kartu Prakerja, Menko menyebutkan bahwa Presiden memberikan arahan telah dilakukan launching operasi daripada Kartu Prakerja dan mulai bersosialisasi dan akan mulai bekerja untuk menerima latihan itu per awal April.

“Pengoperasian ini dilakukan oleh manajemen pelaksanaan dengan 11 mitra digital platform, yaitu terdiri dari 8 marketplace, yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir dan Sisnaker.

Selain itu juga dengan 3 mitra pembayaran BNI, OVO, dan LinkAja,” sambungnya.

Pengoperasian ini, lanjut Menko Perekonomian, diharapkan secara offline, pelatihan ada yang sifatnya online dan offline.

“Yang offline baru diawali di 3 kota, Bali, Manado, Kepri, kemudian nanti dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Kartu Pra Kerja ini tadi arahan Bapak Presiden untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak, yaitu baik pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor Pariwisata, pekerja di sektor mikro ataupun kecil yang sekarang mengalami kesulitan, dan juga sektor lainnya,” jelasnya.

Kartu Pra Kerja ini, lanjut Menko Perekonomian, sifatnya terbuka secara online, itu dengan memasukkan aplikasi maka tentu bisa berlaku umum sebagai social safety net dan Pemerintah menyediakan anggaran di sini sebesar Rp10 triliun.

“Selanjutnya silakan Ibu Menteri Keuangan untuk menambah yang terkait dengan sektor Keuangan ataupun APBN,” pungkas Menko Perekonomian./jbm

Editor ; Seno

admin

See author's posts