PT. Mubarokah Jaya Mandiri Pemain Tunggal Program PBNT Di Lampung Selatan, Syarat Penyimpangan

3 min read
Spread the love

Kalianda–Lampung, JBM.CO.ID | Mubarokah Jaya Mandiri atau di kenal dengan PT.MJM sepertinya memang menjadi pemain tunggal dalam memasok komoditi pengadaan pangan khususnya beras pada program bantuan sosial dari kemensos. Bantuan khusus bagi keluarga kurang mampu (miskin) dalam bentuk program bantuan non-tunai (PBNT) yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, setidaknya keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di Lampung Selatan pada tahun 2019, saja menyentuh kurang lebih 82.000 orang. Angka tersebut sudah tentu menjadi ajang bisnis yang menggiurkan bagi produsen dalam memasok barang kebutuhan yang dijual ke 82.000 orang dengan pembayaran yang sudah pasti tersebut.
Sebelumnya PT.MJM senter diberitakan terkait dugaan penyimpangan dalam penyaluran beras hampir ke seluruh e-warung yang ada di Kabupaten Lampung selatan. Seperti dikutip dalam berita https://www.lampost.co/berita-bpnt-bermasalah-masyarakat-lamsel-unjuk-rasa.html

Pada tahun 2019 dugaan modus yang dilakukan PT.MJM yakni dengan memangkas nilai paket sembako penerima BPNT dari kuota Rp110 ribu dikonversi komoditi pangan dengan nilai hanya Rp75.600-Rp85 ribu setiap paketnya yang berisi 8 kg beras dan 6 butir telur.

Baca Juga :  ISOLASI MANDIRI TERPUSAT: PASIEN BELUM SIAP, 10 ASIMTOMATIK ASAL BULELENG GAGAL DIPINDAHKAN KE DENPASAR

Modus yang dilakukan suplier berkedudukan di Kota Metro ini, yakni dengan mengemas beras medium namun diklaim beras tersebut merupakan beras premium. Kemudian komoditi bantuan khusus orang miskin tersebut disalurkan kesemua e-warung atau agen dengan mematok harga jual beras premium.
Saat ini diketahui program kemensos yang bersumber dari APBN tersebut tidak hanyan berubah nama menjadi program sembako. BPNT tersebut tidak hanya bermetamorfosis berganti nama namun juga bertambahnya jumlah nilai sebesar Rp.200.000 per-orang atu KPM yang bertujuan mengcover biaya tambahan dari varian jenis sembako yang akan di terima oleh KPM.

Hali ini tentu, kembali menjadi sorotan tak terkecuali Ruli Hadi Putra, Ketua Ormas IKAM LAMPUNG (Ikatan Kemuakhian Masyarakat Lampung), dirinya mengatakan, seharusnya pihak-pihak produsen atau penyedia Sembako untuk program sosial ini tidak hanya menghitung margin yang akan didapat saja, tetapi harus juga memperhatikan standar kualitas juga, dan sebagai badan usaha, juga harus benar-benar menjalani regulasi dan persyaratan.

“Semua ada persyaratan dan regulasi ayang sudah di tentukan oleh pemerintah. Contoh untuk mendapatkan lebel Beras Premium, pihak penyedia tidak hanya harus mencantumkan komponn kandungan seperti syarat broken atau patahan maksimal 10% – 15%, Kadar Air, kemasan dan lain sebagainya yang memang sudah ditentukan baik dari kementrian pertanian juga kementrian perdagangan”.

Baca Juga :  Kabareskrim; Tindak Tegas Siapapun Yang terlibat Kasus Narkoba

“Belum lagi, lanjut Ruli, perusahaan penyedia harus mengantongi sertifikat standarisasi seperti SNI yang semuanya adalah untuk melindungi dan menjamin kualitas suatu produk yan benar-benar terjamin mutunya. Apakah persayaratan dan regulasi itu sudah dilakukan oleh PT.MJM sebagai produsen beras premium. Bila tidak ini ada sanksi hukum nya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku”. Ujar Ruli saat dijumpai, Jumat, (20/03/2020).

Mengapa demikian, jelasnya lebih lanjut, saat ini masyarakat tidak bisa lagi di bodohi karena semua sudah cerdas dan terbuka. Seharusnya Dinas Soisal Kabupaten Lampung Selatan sebagai operator, menjadi garda terdepan di dalam mengatur pihak-pihak yang layak menjadi mitra dalam hal peneyediaan komoditas pangan, kalo memang bukan beras premium ya sudah tidak usah dibayar, selain kualitas dari pihak penyedia diragukan, toh hasil kesepakatan rapat sosialisasi program sembako dengan nomor : surat.005/0838/IV.06/III/2020 yang diadakan tanggal 9 maret 2020 di gedung Sekretarian Daerah Lamsel, kemarin juga menyepakati jenis komoditas Beras kualitas premium. Kalo bukan jenis beras premium tinggal perintahkan saja e-warung untuk tidak membayarnya.

Baca Juga :  ANCAM WARGA KP ANYAR BUAT LAPORAN, PENYIDIK UNIT PPA SATRESKRIM BULELENG DILAPORKAN KE KAPOLRI

Sudah syukur warga penerima manfaat di lampung selatan ini tidak menuntut seperti di Kabupaten lain dengan penambahan nilai Rp.200.000 cuman yang di tambah kacang hijau, padahal harapan pemerintah pusat melalui peningkatan jumlah nilai Rp.200.000 ini warga penerima KPM bisa lebih meilih varian kebutuhan pokok pada penambahan sumber protein dan vitamin bagi warga dalam kategori miski, seperti Ikan, Dagin ayam dan buah-buahan lainya sebagai langkah nyata dalam upaya mencegah stunting yang saat ini digadang-gadang, disini hanya ditambah kacang hijau, dan jumlah beras volume berasnya yang di tambah, inikan malah menguntungkan pihak penyedia, Pungkasnya. /Jbm

Editor ; Seno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *