PALEMBANG, JBM.CO.ID | Puluhan orang yang tergabung dalam Aktivis, LSM, NGO, OKP dan Ormas se-Sumatetra Selatan menggelar konferensi pers di lantai dasar Mall Irternational Plaza (IP) Jalan Jendral Sudirman, Minggu (8/3/2020).
Semua menuntut dan meminta Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) untuk berlaku adil terkait dugaan Oknum LSM inisial HM (34) yang disangkakan melakukan tindak pidana pemerasan dikenakan pasal 368 KUHP.
Gabungan dari berbagai LSM, NGO, OKP dan Ormas Saat Gelar Konferensi Pers di Lantai Dasar IP Mall (8/3/2020).
Muhammad Sanusi Ketua Sriwijaya Coruption Watch mengungkapkan bahwa acara hari ini adalah bentuk solidaritas kepada saudara HM yang dikriminalisasi. Maka puluhan Aktivis, LSM, NGO, OKP akan menggelar demo aksi damai di halaman Mapolda Sumsel serta di kantor Depag kota Palembang.
Pihaknya memutuskan dari gabungan tersebut menyatakan sikap meminta kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Sumatera Selatan untuk menangguhkan atau melepaskan saudara HM dalam jeratan kasus 368 pemerasan. “Menurut pandangan kami bahwa kasus tersebut tidak tepat menjerat saudara HM karena tidak ada memenuhi unsur tersebut,” ungkap Sanusi.
Ia menyampaikan maka dari itu kami memutuskan bahwa kami siap mendampingi untuk mengadvokasi saudar HM dengan langkah yang pertama melakukan aksi pada hari Kamis di Polda Sumsel yang kedua di Departeman Agama Kota Palembang, dengan massa sekitar 500 ( lima ratus) orang dari berbagai organisasi dan LSM.
“Dalam tuntutan kami meminta Kapolda Sumsel melepaskan saudara HM dan meminta Kapolda menetapkan tersangka kepada kepala sekolah MTSN 1 Palembang dalam kasus penyuapan yang diatur dan melanggar pasal dalam undang undang tipikor pasal 5 ayat 1 dan meminta Departeman Agama untuk memecat Oknum kepala sekolah tersebut yang terindikasi Pungli” tegas Sanusi.
Yan Coga menambahkan, menurut nya kalau hanya HM yang ditahan itu belum adil. “Saya pikir tidak fair semestinya keduanya harus ditahan dan ada kepentingan apa Oknum Polisi itu di sana, kalau saya lihat dari video yang beredar, itu tidak ada unsur pemerasan atau suap menyuap. Jadi kita harus tegakan hukum dengan seadil-adilnya,” ungkapnya.(DN)
Editor : Effendi | GR
