Connect with us

Berita

TEC Sosialisasikan Perda Perlindungan Anak Di Lampung Selatan

Published

on

Lampung, JBM.CO.ID | Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anak adalah buah hati generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria dan diharapkan menjadi anak yang berbudi pekerti luhur.

Namun belakangan ini, bisa kita ketahui baik berita di koran, berita di TV, media online, atau media sosial lainnya sering terjadi adanya kasus kekerasan terhadap anak.

Foto ; Rec.dok/

Oleh sebab itu, dibawah Kepememimpinan Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung gencar melakukan Sosialisasi Perda Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak di Provinsi Lampung.

Salah satunya adalah Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Tony Eka Candra (TEC). Politisi senior Partai Golkar Lampung ini mengajak Akademisi Universitas Tulang Bawang M. Ridho Erfansyah, SH., MH, dan Drs. Rusfian Effendi, MIP guna melaksanakan Sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 13 Tahun 2017 di Desa Srikaton Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, Sabtu (22/2/2020).

Baca Juga :  Kunjungan Kenegaraan ke Australia, Presiden Akan Hadiri ALM dan Finalisasi IA-CEPA

Hadir dalam kesempatan tersebut, KH. Mukhtar Lutfi.TB, H.Riza Mirhadi,SH, DR (C) Riza Yuda Patria,SH, M.Kn, H.Benny HN Mansyur, S.Sos, SH, Sugeng Kristianto,SH, Maulidya Herlita, Henny Maria Ulfa, Nazirhan,SH, Ariyansah, Erwandi,SE, Arifin Indra Jaya,S.Sos, Aryono Agus, S.Kom, dan Yudha Sukarya.

Foto ; Rec.dok/

Dalam sosialisasi yang dihadiri 320 orang lebih peserta yang terdiri dari 16 Desa, masing-masing Desa mengirimkan 20 orang peserta Se-Kecamatan Tanjung Bintang, TEC memaparkan bahwa Pemerintah, orang tua, masyarakat, dan semua unsur lainnya berkewajiban untuk menjamin hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari tindakan kekerasan, baik berupa fisik, seksual, penganiayaan emosional, ataupun pengabaian terhadap anak.

TEC yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung ini menyampaikan, pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Lampung. Perda tersebut merupakan hasil kerja sama antara pihak Legislatif (DPRD) dengan Eksekutif (Kepala Daerah) yang di dalamnya mengatur kepentingan umum.

“Perda ini penting untuk disosialisasikan, guna untuk mengedukasi masyarakat dan sebagai salah satu wujud kepedulian DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pemenuhan hak-hak anak termasuk salah satunya adalah hak untuk dilindungi dari hal-hal yang mengancam fisik dan jiwa anak-anak,” ujar TEC.

Baca Juga :  NARKOBA: JARINGAN KUBUTAMBAHAN TERBONGKAR, “TRIO YET” DIBEKUK POLISI

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung ini berharap, dengan terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2017, tidak ada lagi anak-anak di Provinsi Lampung khususnya di Lampung Selatan yang tidak mendapatkan pemenuhan hak-haknya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Selatan yang tidak mendapatkan fasilitas kesehatan dan putus sekolah karena tidak punya biaya. Tidak boleh ada anak-anak di Lampung Selatan yang mengalami gizi buruk dan busung lapar karena kemiskinan,” tutup TEC.

Sementara, Akademisi UTB M. Ridho Erfansyah, SH., MH dalam paparannya menjelaskan, dalam BAB II Pasal 3 disebutkan, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan ketelantaran, demi terwujudnya anak Lampung yang cerdas, bertaqwa, produktif, dan kompetitif, menuju Lampung maju, sejahtera dan berjaya.

Foto : Rec.dok/

“Dalam BAB III Pasal 4 juga disebutkan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan usia dan perkembangan psikologinya. Atas harkat dan martabatnya, nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, beribadah menurut agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Baca Juga :  Korban Penganiayaan Bengkulu Hadiri Sidang Novel Baswedan

Kemudian dalam Pasal 5 juga disebutkan, setiap anak diwajibkan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, menghormati orang tua, wali dan guru, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air bangsa dan negara, serta memperjuangkan masa depannya sendiri.

“Kita berharap, Provinsi Lampung menjadi Provinsi ramah anak, dan tidak ada lagi anak yang menjadi korban eksploitasi dan korban kekerasan, mereka harus kita lindungi bersama agar menjadi generasi penerus yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat bangsa dan negara,” tegasnya.

Foto ; Rec.dok/

Hal senada disampaikan oleh Drs.Rusfian Effendi, MIP, yang menekankan untuk membentengi anak dari bahaya kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.

“dalam Perda ini juga disebutkan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan Napza (narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya),” pungkas Rusfian. /JBM

Editor ; Eno

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kamladu Pacitan, Ingatkan Tinggi Gelombang Capai 6 Meter

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Kondisi cuaca di Kabupaten Pacitan, masih perlu kewaspadaan lebih dari masyarakat, utamanya para nelayan. Mengingat dalam waktu singkat perubahan cuaca ekstrim masih akan berlangsung.

Komandan Pos Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) Kabupaten Pacitan, Pelda Eden Totok Budianto, dalam siaran persnya mengatakan, saat ini cuaca cerah berawan. Suhu udara diantara 23 derajat celsius hingga 30 derajat celcius. Tingkat kelembapan berkisar 95 persen hingga 60 persen. “Kecepatan angin 7 – 20 km/jam, dan angin berhembus dari Timur. Tinggi gelombang atau ombak 4 – 6 Meter,” ujarnya, Senin (13/7).

Baca Juga :  JaDI Sultra Akan Laporkan Tujuh Kepala daerah ke KPK, Ini Kasusnya

Karena itu, ia mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca secara singkat serta peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. “Saat ini tinggi gelombang mencapai 6 meter,” sebutnya.

Totok menekankan, agar masyarakat siap siaga dalam mengahadapi bencana. “Kenali ancamannya, kurangi resikonya dan siapkan strateginya. Siap untuk selamat dan menjadi budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jaga alam sehingga alam akan menjaga kita,” tandasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

Projo Pacitan: Semua Bakal Calon Diharapkan Bisa Bersinergi, Jangan Saling Serang

Published

on

By

Pacitan, www.jbm.id- Ketua Projo ( Pro Jokowi) Kabupaten Pacitan, John Vera Tampubolon, kembali buka mulut seputar Pilbup 2020.

Kali ini, John memberikan masukan kepada semua bakal calon, utamanya yang hendak berangkat dari Partai Demokrat, agar mereka bisa lebih akur dan bersinergi. “Saat ini, semua masih belum jelas. Siapa lawan dan siapa kawan, semua masih abu-abu,” kata mantan anggota DPRD Pacitan masa jabatan 1999-2004 ini, Senin (13/7).

Baca Juga :  Bawaslu Pacitan : Rekrutmen PPDP Pilbup Sudah Sesuai Ketentuan

Dengan begitu, tak perlu ada kompetisi yang sengit. Sebab legalitas pencalonan mereka masih belum jelas. Yang selama ini mungkin masif melakukan pergerakan, namun kalau pada akhirnya nanti tidak mendapat rekomendasi pencalonan, tentu niatnya untuk maju sebagai calon bupati, akhirnya pupus. “Begitupun bagi yang selama ini terkesan silent, namun apabila dipenghujung waktu nanti mendapatkan rekomendasi, ya sebaiknya untuk dihargai dan didukung penuh prosesnya menuju Pilbup,” jelas John Vera.

Baca Juga :  KPKAD Dukung Krimsus Polda Lampung tetapkan tersangka baru dalam OTT Inspektorat

Menurut John, sebaiknya semua bakal calon yang saat ini masih menunggu kepastian rekomendasi pencalonan, bisa bersinergi dan jangan saling serang satu dengan lainnya.

Kalau bisa, mereka saling bergandeng tangan, bersama-sama mengunjungi masyarakat. “Sehingga nantinya, siapapun yang akan berhasil mendapatkan rekomendasi, itulah yang sama-sama didukung.

Tapi kalau saat ini sudah nampak tensi persaingan, pada akhirnya nanti mereka yang tidak terekomendasi akan menyeberang mendukung calon yang diusung oleh partai politik lainnya. Nah, ini yang seharusnya dijadikan perhatian bagi semua bakal calon dari Partai Demokrat, untuk mensolidkan langkah. Sebab sekali lagi, semuanya masih belum jelas. Siapa kawan dan siapa lawan,” tukasnya. (yun).

Continue Reading

Berita

BULELENG DAPATKAN HIBAH ASET TANAH DAN BANGUNAN DARI PEMPROV BALI

Published

on

By

SINGARAJA-JBM.CO.ID – Pemkab Buleleng mendapatkan hibah beberapa aset milik Pemprov Bali yang ada di Buleleng. Usaha permohonan dilakukan sebagai upaya penataan aset yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tercatat ada 19 bidang tanah dan tujuh bangunan yang dihibahkan Pemprov Bali ke Pemkab Buleleng. Semuanya dimanfaatkan untuk fasilitas umum dan sarana kepentingan masyarakat lainnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menjelaskan usaha ini sebagai langkah penertiban dan pemanfaatan aset yang ada. Di satu sisi, penertiban dalam rangka penataan aset yang berhubungan dengan mata anggaran yang dianggarkan. Secara administratif, permohonan hibah dan juga hibah harus dilakukan. “Agar tidak terjadi kesalahan penataan aset dan pemberian anggaran pada aset itu,” jelasnya.

Baca Juga :  Kunjungan Kenegaraan ke Australia, Presiden Akan Hadiri ALM dan Finalisasi IA-CEPA

Kedua adalah langkah untuk menghindari terjadinya pembiaran menyangkut fungsi dari aset tersebut. Aset-aset yang diterima bisa difungsikan misalnya sebagai taman, fasilitas umum, dan kantor. Tidak ada lahan-lahan ataupun bangunan yang terbengkalai lagi. “Ini kan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ini sangat bermanfaat bagi kita khususnya masyarakat Buleleng,” ujar Agus.

Agus Suradnyana pun mengungkapkan ke depan Pemkab Buleleng akan menanyakan aset-aset yang masih dalam lelang bank ataupun yang masih dalam sengketa untuk bisa dimanfaatkan. Utamanya aset-aset yang berada di Kota Singaraja. Misalnya, untuk memperindah wajah kota seperti pembuatan taman. Agar tidak terjadi kekumuhan di kota. Pemkab Buleleng akan bersurat kepada Pemprov Bali untuk menanyakan hal ini.

Baca Juga :  Respon Cepat Laporan Warga, GARDU TEC Bersama Petugas Kesehatan Lakukan Fogging Di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

“Kalau sudah selesai sengketanya, mau diambil lagi ya silahkan. Paling kita menata ringan saja. Seperti kebun-kebun dan pohon-pohon agar lebih rindang,” ungkapnya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini menambahkan khusus untuk aset-aset milik Pemprov Bali, telah memberikan manfaat yang luar biasa untuk Buleleng. Seperti ada untuk Taman Bung Karno dan Taman Yuwana Asri. Banyak yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada pula aset-aset besar yang diharapkan bisa menggerakkan aspek ekonomi. Contohnya adalah tanah di Pemuteran. Pemanfaatan aset tanah di Pemuteran harus cepat dicarikan jalan keluar sehingga ada keleluasaan untuk mencarikan investor yang mau berinvestasi disana.

Baca Juga :  NARKOBA: JARINGAN KUBUTAMBAHAN TERBONGKAR, “TRIO YET” DIBEKUK POLISI

“Agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tanah tersebut bisa memberikan manfaat bagi kondisi pariwisata dan sekaligus mendorong perekonomian di Kabupaten Buleleng. Ini ke depan akan saya usulkan setelah hibah pertama dan kedua selesai,” pungkas Agus.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

Continue Reading

Trending