Kementerian PPN/Bappenas Dorong Percepatan Reforma Agraria

2 min read
Spread the love

Jakarta, JBM.CO.ID | Sejak tahun 2016, Pemerintahan Presiden Jokowi terus berkomitmen untuk melaksanakan reforma agraria sebagai salah agenda dari program Nawacita yang dicita-citakan.

Sebab, hal ini telah sesuai dengan Perpres Nomor 45 Tahun 2016 yang memprioritaskan 5 (lima) Program terkait Reforma Agraria,

Dalam Perpres tersebut, 5 program prioritasnya antara lain : Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas Tanah Obyek Reforma Agraria, Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, dan Kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

Baca Juga :  CATUT NAMA GUBERNUR, BEREDAR SURAT PALSU PENGGALANGAN DANA PENGAMANAN PILKADA

Program Reforma Agraria akan terus dilanjutkan hingga 2024 (telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024), dan untuk Tahun 2020 telah juga dimuat dalam Perpres 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020. Reforma Agraria merupakan bagian dari Program Pengentasan Kemiskinan.

Sehubungan dengan itu, Presiden Jokowi mengingatkan para Menteri terkait agar merealisasikan pendataan 4 juta hektar lebih tanah negara untuk diberikan kepada rakyat, termasuk program sertifikasi tanah bagi masyarakat yang tidak mampu.

Baca Juga :  Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Atas dasar inilah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, mendorong dan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk serius menyelesaikan agenda dari Reforma Agraria.

“Terkait Reforma Agraria, Bappenas mendorong kepada pihak-pihak terkait untuk membantu para petani di seluruh wilayah Indonesia demi peningkatan pendapatan, serta meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah,” ujar Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Uke Mohammad Hussein, SSi, MPP, pada hari Selasa (18/02/2020) siang hari.

Petani dan nelayan di Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan, sehingga peningkatan komoditas pertanian dan perikanan amat perlu dilakukan.

Baca Juga :  Tangani COVID-19 Jatim, Gugus Tugas Serahkan Bantuan Langsung Alkes Hingga Robot Disinfektan

Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan.

“Saya berharap, para petani dan nelayan dapat memanfaatkan program agraria dengan sebaik-baiknya. Sebab melalui pemanfaatan program ini, diharapkan pemberdayaan maupun peningkatan komoditas dapat terealisasi,” kata Uke Mohammad Hussein. /Jbm

Rabu, 19 Februari 2020
Sumber Informasi ; Tim Komunikasi Publik Kementerian PPN/Bappenas

Editor ; Eno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *